Indonesia Bebas Anak Jalanan Tahun 2011! Bagaimana Caranya?

Berulang-kali pemerintah mengeluarkan target bombastis, tetapi tidak satupun yang menjadi kenyataan. Kalaupun ada yang berubah, itu hanya angka-angka di atas kertas belaka. Tetapi fakta menunjukkan bahwa kehidupan rakyat makin susah, sedangkan lapangan kerja semakin menghilang.

Salah satu target bombastis terbaru pemerintah datang dari Kementerian Sosial, bekerjasama dengan kementerian lainnya, adalah: Indonesia Bebas Anak Jalanan tahun 2011. Kedengarannya memang sangat indah, tetapi kita tidak tahu seperti apa pemerintah akan mencapai target tersebut.

Persoalan anak jalanan di Indonesia berakar dalam relasi ekonomi-politik, yakni sebuah sistem ekonomi yang terus-menerus memproduksi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. Kami sering menyebut sistim ekonomi tersebut dengan istilah neoliberalisme.

Karena pemerintah gandrung menjalankan agenda neoliberal, maka setiap tahunnya ada ribuan anak-anak Indonesia yang terlempar ke jalanan. Di Jakarta, contohnya, peningkatan anak jalanan mencapai 50% setiap tahunnya. Menurut Komnas Perlindungan Anak, Jika pada 2008 jumlahnya sekitar 8.000 orang, maka pada 2009 jumlah mereka mencapai lebih dari 12.000 jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata pada 2009 jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia mencapai 230 ribu orang.

“Kalau musim PHK, bisa naik sampai 40 persen. Kalau ekonomi stabil, tumbuh 20 persen per tahun,” ujar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak DKI Jakarta, Sunarto, sebagaimana dikutip Kompas.

Sementara itu, selama ini pemerintah masih menggunakan metode pendekatan represif untuk mengatasi persoalan ini, yaitu melakukan penggarukan dan menempatkan mereka di rumah singgah. Cara ini tidak menjawab persoalan, malah membawa dampak buruk pada psikologis anak. Bagi sebagian anak jalanan yang pernah ditangkap dan dititipkan di rumah singgah, pengalaman tersebut sama seperti orang yang dipenjara.

Jadi, alih-alih rumah singgah bisa menyelamatkan anak jalanan, tempat tersebut justru dianggap layaknya “Hotel Prodeo”. “Di sana kami diperlakukan secara sewenang-wenang. Kami dipekerjakan layaknya budak. Tidak hanya itu, siksaan demi siksaan juga harus kami hadapi setiap hari,” kata Haris, anak jalanan yang pernah menghuni Hotel Prodeo di Kedoya, Jakarta Barat.

Tidak mungkin membayangkan Indonesia tanpa anak jalanan, jika tidak menghentikan sistem ekonomi yang menyebabkan kemiskinan. Ini seperti berusaha menampung air dari tanggung yang jebol dengan menyiapkan ember.

Jika ditelisik dari program Kemensos untuk mengurangi anak jalanan, maka solusi andalannya pun masih rumah singgah. “Kami berharap bisa menambah jumlah rumah singgah dari 70 menjadi 100 unit yang akan berlokasi di beberapa wilayah di Indonesia khususnya yang menjadi lumbung anak jalanan,” kata Mensos Salim Segaf Al Jufrie.

Jika demikian yang dimaksudkan pak Menteri, itu berarti anak jalanan itu bukannya dikurangi atau diselamatkan, melainkan dikirimkan ke kamp-kamp konsentrasi (baca: rumah singgah). Di jalanan memang akan bersih anak jalanan, tetapi rumah singgah seluruh Indonesia akan menjadi semacam kamp konsentrasi jaman Hitler.

Kalaupun memberikan bantuan, sebagaimana yang diakui Mensos, yaitu telah memberi buku tabungan bagi 1200 anak untuk tahap pertama, maka program itu tidak akan bisa mengatasi persoalan jikalau program mendasarnya tidak terselesaikan.