Peneliti dari Institute For Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng memperkirakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali tidak akan menghasilkan keputusan apapun.
“Sekali lagi SBY akan bernasib sial. Pertemuan WTO di Bali akan bubar pasar alias tidak menghasilkan apa-apa,” kata Daeng melalui rilis singkat, Minggu (1/12/2013).
Menurut dia, nasib pertemuan WTO di Bali akan sama dengan pertemuan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) pada awal Oktober lalu. Dalam pertemuan itu, kata Daeng, kendati Indonesia menggelontorkan dana besar untuk kesuksesan acara, tetapi pemerintah gagal memperjuangkan kepentingan pemerintah Indonesia.
“Saat itu rezim SBY gagal memperjuangkan agar sawit Indonesia dimasukkan dalam list produk yang mendapat fasilitas perdagangan,” kata Daeng.
Lebih jauh Daeng menilai, upaya rezim SBY untuk mendorong liberalisasi perdagangan di KTM WTO melalui agenda “paket Bali”, yang meliputi liberalisasi pertanian, liberalisasi perdagangan barang dan jasa, dan proposal menghiba negara miskin (LDCs) untuk mendapat bantuan negara maju, tampaknya juga akan menemui kegagalan.
Pasalnya, kata Daeng, “paket Bali” tersebut justru ditolak oleh negara-negara berkembang. “Negara berkembang memperjuangkan perlindungan pertanian dan ekonomi mereka dengan memperkuat ekonomi nasional,” paparnya.
Sebelumnya, ujar Daeng, rezim SBY hendak meninggalkan legasi sebagai pejuang liberalisasi paling militan. Bahkan, SBY berusaha menjadikan paket Bali setara dengan Doha Development Agenda (ADD) yang menjadi agenda utama WTO sejak tahun 2001.
Daeng mengingatkan, pertemuan WTO di Bali mengorbankan banyak uang rakyat melalui APBN. Ironisnya, kata Daeng, penggunaan dana APBN untuk mendanai pertemuan WTO di Bali itu tidak melalui persetujuan DPR.
Mahesa Danu
- Fascinated
- Happy
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid
