Di Bawah Bendera Revolusi

Di tengah situasi yang serba pragmatis dengan kepentingan (politik) sesaat, seruan revolusi bagi Republik yang menjalani usia 70-an tahun terasa hambar dan hampir-hampir diterima dengan senyum sinis dan telinga yang tak peduli apalagi bagi yang tak berkepentingan dengan perlunya revolusi pada hari ini. Peringatan Revolusi Agustus 1945 pun dari tahun ke tahun semenjak  pembasmian pendukung politik Sukarno di 1965 seakan kehilangan tujuan kecuali seremonial belaka untuk mempertahankan kemapanan.

Semenjak itu juga, politik tak lagi menggetarkan jiwa yang mampu mengundang jiwa-jiwa agar rela mengabdi Republik demi “..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”  Politik ditolak, dinajiskan dan dilarang. Ideologi dimatikan pun ideologi yang telah menggerakkan kaum pergerakan termasuk Ir Sukarno hingga mencapai Indonesia merdeka: Marxisme dengan formulanya sendiri, Marhaenisme.

Setelah bertahun-tahun dibungkam oleh Orde Baru, ajaran-ajaran Bung Karno pun hadir seakan sebagai tamu asing di negeri sendiri yang mencoba mencuri perhatian di tengah gemerlapnya janji-janji manis kapitalisme. Pada Kongres III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Jakarta yang mengambil tema: Jalan Trisakti Menuju Tatanan Masyarakat Pancasila, tulisan-tulisan Bung Karno yang dikompilasi di bawah judul yang diberikan Bung Karno sendiri Di Bawah Bendera Revolusi itu diberikan kepada Presiden Joko Widodo oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pesannya tentu saja sudah jelas; tidak hanya bagi Presiden Joko Widodo, tetapi juga seluruh Rakyat Indonesia pun dunia sebagaimana pesan yang ingin disampaikan Multatuli ketika menuliskan kisah Max Havelaar: …aku mau dibaca!

Buku Di Bawah Bendera Revolusi terdiri dari dua jilid; terbit pertama kali tahun 1959. Menurut keterangan K. Goenadi dan H. Mualliff Nasution sebagai Panitia Penerbit pada Sepatah Kata cetakan pertama, pengumpulan tulisan-tulisan Bung Karno hingga penerbitannya itu memakan waktu lima tahun dengan berbagai kesulitan sebab “Pada zaman pendjadjahan, untuk menjimpan karangan-karangan para pemimpin pergerakan – terutama buah pena Bung Karno – diperlukan keberanian…Lagi pula, karangan-karangan Bung Karno tersebut tidak pernah berada dalam satu tanganDi Bawah Bendera Revolusi seperti yang juga diberikan kepada Presiden Joko Widodo itu “… belumlah merupakan kumpulan jang lengkap dan sesempurna-sempurnanja. Tulisan-tulisan Bung Karno periode 1917 – 1925  belum berhasil ditemukan bahkan juga ada tulisan-tulisan pada tahun-tahun berikutnya yang belum diperoleh. Panitia Penerbit berharap kelak di waktu yang baik kekurangan-kekurangan tersebut bisa disempurnakan. Panitia Penerbit juga menjelaskan bahwa “Bung Karno tidak mempunjai kesempatan penuh untuk membatja kembali seluruhnja karangan-karangan beliau jang dimuat dalam buku ini.”

Pada Cetakan Kedua, 1963, H. Mualliff Nasution sendirian atas nama Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, menulis: “Buku Di Bawah Bendera Revolusi ini dipersembahkan kepada rakjat Indonesia dengan maksud djanganlah hendaknja hanja sekedar untuk penghias lemari buku, akan tetapi dengan penuh tjinta dan sadar mempeladjarinja setjara ilmiah betapa pasangsurutnja pergerakan kemerdekaan dizaman pendjadjahan…Persatuan bangsa, — persatuan antara golongan-golongan Nasional, Agama dan Marxis, atau lebih terkenal dengan istilah NASAKOM sekarang ini, pada hakekatnja bukan “barang baru” dalam rangka perdjoangan rakjat Indonesia jang dipelopori oleh Bung Karno. Dengan meneliti buku ini setjara ilmiah, akan lebih memperdjelas pengertian bahwa Revolusi Agustus 1945 jang berhasil gemilang itu, bukanlah suatu ‘maha-kedjadian” jang berdiri sendiri, akan tetapi adalah suatu tjetusan sedjarah jang sangat erat hubungannja dengan kedjadian-kedjadian sebelumnja — erat hubungannja dengan persiapan-persiapan jang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh pergerakan rakjat Indonesia dengan pengorbanan jang tidak sedikit.”

Pada cetakan ketiga, tahun 1964, lagi H. Mualliff Nasution sendirian atas nama Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi menyampaikan “agar buku ini bukan sekedar penghias lemari buku belaka – tetapi benar-benar dipergunakan sebagai suatu bahan ilmiah guna meratakan djalan bagi tertjiptanja masjarakat Indonesia jang adil dan makmur”  sebagaimana juga sudah ia tekankan pada Sekapur Sirih untuk cetakan kedua.

“Di Bawah Bendera Revolusi”, bagi Daniel Dhakidae, terutama jilid I  menunjukkan kecendekiawanan Bung Karno.  Salah satu artikel di dalamnya yang berjudul  “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, menurut Daniel Dhakidae:  “yang paling menarik dan mungkin paling penting sebagai titik-tolak dalam upaya memahami Soekarno dalam gelora masa mudanya, seorang pemuda berumur 25 tahun — kira-kira pada umur yang sama ketika Marx, 30 tahun dan Engels, 28 tahun menulis Manifesto Komunis (Daniel Dhakidae, Menerjang Badai Kekuasaann, Kompas, 2015;356-357).

Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres III PA GMNI tersebut menekankan pentingnya ideologi dalam membangun sebuah bangsa: “Membangun sebuah bangsa haruslah dilakukan dengan ideologi penuntun. Ideologi juga diperlukan sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah pembangunan. Dengan cara itu, akan terwujud tatanan masyarakat yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.”

Presiden pun menyampaikan tantangan sekaligus ajakan dengan  “…mengingat kembali pidato Bung Karno ketika membuka konferensi besar GMNI pada 17 Februari 1959 di Yogyakarta…bahwa kaum marhaenis adalah setiap pejuang yang mengorganisasi berjuta-juta kaum marhaen… semua tantangan kebangsaan itu dapat dihadapi jika kita bersatu. Kita harus terus menyalakan obor persatuan. Kita harus berani tegas terhadap ancaman mafia yang merugikan kepentingan nasional” (kompas, 8 Agustus 2015).

Di tengah keterpurukan nyata Republik saat ini, baik di bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan, Di Bawah Bendera Revolusi memang layak untuk dibaca-baca kembali oleh para pemangku negeri dan rakyat Indonesia. Sebagaimana praktek politik atau perjuangan memerlukan teori perjuangannya, kiranya begitulah Di Bawah Bendera Revolusi dapat menjadi teori perjuangan layaknya suluh yang dinyalakan di dalam kegelapan!

AJ Susmana, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid