Deparpolisasi Atau Deformasi Partai Politik?

Istilah deparpolisasi tiba-tiba mencuat dalam dua pekan terakhir. Dan, bak film yang baru dirilis dan langsung heboh, istilah politik ini diulas dan diperdebatkan.

Istilah ini pertamakali dicuatkan oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, sebagai reaksi atas keputusan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok maju berlaga di Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen.

Menurut Edi, ada upaya deparpolisasi yang dibangun di Indonesia. Indikatornya, ungkap dia, adalah adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

Apa itu deparpolisasi?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti deparpolisasi adalah “pengurangan jumlah partai politik”.

Sedangkan menurut pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sudjito, deparpolisasi adalah upaya pemandulan terhadap partai. Contohnya, upaya membatasi jumlah partai dan tidak memberi ruang terhadap partai.

Nah, pertanyannya kemudian, apakah calon perseorangan dalam Pilkada itu fenomena deparpolisasi? Jelas bukan.

Fenomena Calon Perseorangan

Memang, sejak beberapa tahun terakhir, makin banyak yang maju sebagai calon perseorangan. Data Skala Survei Indonesia menunjukkan, pada Pilkada serentak tahun 2015 ada 35 persen pasangan calon perseorangan. Sebanyak 14,4 persen mereka berhasil menang dan mengalahkan mesin partai politik.

Bagi saya, jalur perseorangan jadi pilihan karena dua alasan pokok. Pertama, mahalnya biaya politik di negeri kita. Ditambah lagi, hampir semua parpol memberlakukan “mahar” bagi siapapun calon/kandidat yang hendak menggunakan kendaraan partai.

Kedua, tingkat kepercayaan rakyat terhadap Parpol makin merosot. Survei Centre for strategic and International Studies (CSIS) menyimpulkan, hampir 48 persen rakyat tak lagi mempercayai parpol. Sebaliknya, survei LSI menunjukkan bahwa 80 persen masyarakat mendukung calon independen.

Ada banyak faktor yang mendorong turunnya kepercayaan rakyat terhadap parpol: satu, parpol tidak lagi menjadi alat untuk mengartikulasikan kehendak politik dan persoalan-persoalan rakyat; dua, politisi dari parpol banyak terseret kasus korupsi; tiga, kehidupan organisasi parpol makin tidak demokratis; dan keempat, kehidupan elit parpol makin berjarak dengan kehidupan rakyat banyak.

Deformasi Partai Politik

Bagi saya, parpol adalah badan atau lembaga politik milik publik. Sebab, raison d’etre partai politik adalah res publica, melayani kepentingan umum.

Parpol adalah alat politik untuk memperjuangkan kepentingan publik. Parpol juga menjadi sekolah bagi setiap calon pemimpin politik. Lewat partai politik, gagasan-gagasan mengenai cara mengelola kehidupan publik yang lebih baik digodok dan dipropagandakan. Itulah sejatinya parpol.

Namun, sejak Orba hingga sekarang ini, parpol mengalami deformasi. Deformasi punya arti “perubahan bentuk atau wujud dari baik menjadi kurang baik.” Deformasi menghilangkan bentuk dan wujud sejati dari partai politik.

Ada beberapa gejala yang memperlihatkan kuatnya fenomena deformasi partai politik itu.

Pertama, menguatnya gejala ‘partai personal’ atau personal party. Merujuk pada Norberto Bobbio (1995) dan Mauro Calise’s (2000), partai personal adalah partai yang dibuat, dimiliki, dan digunakan untuk kepentingan satu orang.

Padahal, sejatinya parpol adalah alat politik kolektif, yang didirikan oleh banyak yang orang karena kesamaan cita-cita politik. Parpol juga melayani kepentingan publik, bukan sang pendiri partai.

Kedua, partai hanya menjadi “mesin elektoral murni”, bukan lagi alat perjuangan politik yang luas. Pemilu atau elektoral hanyalah satu ruang perjuangan politik. Pada kenyataannya, ruang politik itu sangat luas dan beragam.

Dahulu, partai menjadi alat memperjuangkan kepentingan publik, seperti buruh, petani, rakyat miskin kota, kaum minoritas, dan lain-lain. Bahkan, dalam sejarah negeri kita, parpol pernah menjadi alat memperjuangkan kemerdekaan.

Tetapi, sekarang ini, orang mendirikan parpol sekedar sebagai kuda tunggangan elektoral. Ya, sekedar alat untuk mendapatkan jabatan politik melalui pemilu.

Ketiga, partai tidak lagi menjadi pabrik gagasan-gagasan politik. Dan konsekuensinya, banyak politisi parpol miskin gagasan. Bahkan, parpol sekarang makin mengerdilkan peran ideologi.

Alhasil, dalam setiap perhelatan politik, baik pemilu nasional maupun Pilkada, preferensi politik mayoritas adalah: calon terpopuler, punya uang, dan kedekatan primordial (kerabat, suku, daerah, dan lain-lain).

Padahal, parpol adalah pabrik gagasan-gagasan politik, tentang bagaimana mengatur kehidupan bersama yang lebih baik. Gagasan-gagasan tersebut, yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk program perjuangan partai, menjadi preferensi politik massa.

Mungkin ada banyak gejala lain. Tetapi, pada intinya, parpol telah kehilangan esensinya sebagai badan politik publik. Ini juga yang menyebabkan partai makin menjauh dari arena memperjuangkan hak-hak dan kepentingan publik.

Dan karena parpol menghianati khittahnya, yakni sebagai alat politik publik, maka jangan heran jika rakyat kecewa. Jadi, jika ingin kembali mendapat kepercayaan rakyat, maka kembalikan parpol sebagai alat politik publik.

Rudi Hartono, pimred berdikarionline.com

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid