Dana Ketahanan Energi: Konsep Bagus Tapi Diterapkan Salah

Ada rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menerapkan kebijakan Dana Ketahanan Energi (DKE).

Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, DKE ini bertujuan untuk untuk mendorong eksplorasi agar laju/tingkat deplesi (depletion rate) cadangan kita bisa ditekan. Selain itu, dana ini akan dipakai untuk membangun prasarana cadangan strategis serta energi berkelanjutan, yakni energi baru dan terbarukan (EBT).

Nah, untuk kebutuhan DKE itu, pemerintah akan memungut dana dari konsumen/rakyat, yakni yakni yakni sebesar Rp200 per liter premium dan Rp300 per liter solar. Kebijakan ini akan mulai berlaku tahun depan. Kementerian ESDM sudah berhitung, dengan pungutan sebesar itu, dana ketahanan energi yang terkumpul sekitar Rp15triliun hingga Rp16 triliun dalam satu tahun.

Tetapi, kebijakan ini menuai kritik. Setidaknya, ada 3 garis besar kritikan terhadap DKE ini: pertama, payung hukum dari kebijakan itu dianggap belum jelas; kedua, sumber pungutan, yaitu konsumen, jelas membebani rakyat; dan ketiga,  soal pengelolaan dan transparansi dana tersebut.

Pemerintah berdalih, DKE ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar, dasar hukum yang dipergunakan oleh pemerintah itu tidak tepat. “Pasal 30 sama sekali tidak mengatur dan tidak membenarkan pungutan yang dibebankan kepada rakyat melalui harga BBM,” kata Bisman, seperti dikutip berisatu.com.

Nah, pungutan dana energi yang sumber pada rakyat inilah yang banyak menuai polemik. Menurut Direktur Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, skema pungutan itu justru menempatkan seolah-olah rakyat yang mensubsidi pemerintah.

Hampi senada, pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy juga menganggap skema pungutan DKE itu membebani rakyat. Menurut dia, kalaupun kebijakan itu mau diberlakukan untuk pembangunan energi baru dan terbarukan, kebijakan itu lebih tepat jika dipungut dari kontraktor sebagai kompensasi kerusakan alam akibat eksplorasi energi.

“Dana ini tidak seharusnya dipungut dari rakyat. Ini menunjukkan pemerintah tidak simpatik karena di tengah penurunan harga minyak dunia malah menambah beban masyarakat,” kata Noorsy, di Jakarta, Kamis (24/12/2015), seperti dikutip Kompas.com.

Belajar Petroleum Fund

Sebetulnya, jika dilihat dari tujuannya, kebijakan DKE itu terbilang sangat mulia. Dia bicara tentang ketersediaan energi nasional yang berkelanjutan. Dan kita butuh itu.

Negara lain juga sudah melakukan hal serupa. Hanya saja, di negara lain disebut Petroleum Fund. Di situs Kementerian ESDM disebutkan, DKE hanya nama lain dari Petroleum Fund. Nah, di sinilah masalahnya.

Petroleum Fund bukan konsep baru. Norwegia sudah melakukannya sejak tahun 1990. Saat itu, Norwegia tidak mau terlena dalam “kutukan sumber daya”. Maklum, hampir seperempat pendapat negara Skandinavia itu datang sektor energi.

Karena itu, Norwegia merancang konsep Petroleum Fund. Tujuannya untuk mengansitipasi datangnya periode jatuhnya produksi dan penerimaan negara dari sektor energi.

Nah, di Norwegia, Petroleum Fund sebagian besar penerimaan negara di sektor energi, baik royalti maupun deviden. Juga dari pajak khusus yang diberlakukan kepada perusahaan ekstraktif. Patut diketahui, lebih dari 55 persen penerimaan migas Norwegia berasal pajak khusus itu. Jadi, Petroleum Fund Norwegia bukan dipungut dengan memajaki rakyat.

Pada tahun 1996, sebagian dana itu (40 persen) boleh diinvestasikan di pasar keuangan. Targetnya agar akumulasinya bertambah, kendati juga beresiko. Pada Januari 2014, petroleum fund Norwegia sudah mencapai 5,11 triliun Krone (atau setara dengan 905 milyar US dollar). Ini bukan hanya menempatkan Norwegia sebagai pemilik dana energi terbesar di dunia, tetapi juga memungkinkan negara ini tidak punya utang dan pendidikan gratis pra-sekolah hingga Universitas.

Negara tetangga kita yang baru menghirup kemerdekaan, Timor Leste, juga menciptakan Petroleum Fund. Petroleum Fund Timor Leste dikelola langsung oleh Bank Sentral Timor Leste. Sekarang jumlah petroleum fund Timor Leste sudah 16,86 milyar US dollar dari awalnya Cuma 445 juta US dollar.

Jadi, belajar dari berbagai negara, petroleum fund adalah penerimaan negara di sektor energi, khususnya migas, yang disisihkan untuk investasi jangka panjang. Bukan memalaki rakyat.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia beberapa kali mengalami periode booming minyak, terutama di tahun 1970-an. Sayangnya, keuntungan minyak yang melimpah itu tidak disisihkan sebagian untuk petroleum fund. Padahal, petroleum fund ini bisa menjadi dana jangka panjang atau bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastrukur seperti kilang minyak, teknologi pengeboran, sumber daya manusia, dan lain lain.

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, muncul keinginan untuk membuat petroleum fund. Juga sudah muncul skema sumber pemungutannya. Sudah tercantum di draf RUU Migas versi DPR. Disebutkan, antara lain: dana minyak bumi dan gas  berasal dari persentase tertentu dari hasil penerimaan kotor minyak dan gas bumi bagian negara; bonus-bonus yang menjadi hak pemerintah berdasarkan kontrak kerjasama dan Undang-Undang ini; pungutan dan iuran yang menjadi hak negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Juga ada usulan bahwa petroleum fund ini adalah 5-10 persen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas. Nah, di APBN 2016, target PNBP sektor migas hanya Rp 78,6 triliun karena turunnya lifting minyak Indonesia dan harga minyak dunia. Namun, kalau petroleum fund ini dipatok 10 persen, berarti tahun depan kita sudah punya sekitar Rp 7,6 triliun.

Nah, terkait yang dilakukan oleh Menteri Sudirman Said dengan Dana Ketahanan Energi, itu sih pungli ke rakyat berkedok Petroleum Fund.

Muhammad Idris

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid