Tidak Paham UU, Camat Teluk Jambe Barat Bubarkan Serikat Tani Lokal

Pemerintah Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tiba-tiba mengeluarkan surat pembubaran terhadap Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu (STTB).

Pihak Pemerintah Kecamatan Teluk Jambe Barat menuding STTB, organisasi petani lokal yang sedang memperjuangkan nasib petani korban konflik agraria di Teluk Jambe Barat dan sekitarnya, menyebabkan kondisi tidak nyaman dan tidak kondusif.

Tidak hanya itu, STTB juga dituding terkait organisasi terlarang dan tidak mengakui keberadaan pemerintah setempat (tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten).

SuratCamat
Surat Camat Teluk Jambe Barat

Lucunya, dalam surat dua halam itu ada banyak sekali kesalahan pengetikan dan kesalahan penggunaan tanda baca. Semisal, di baris pertama saja ada tiga kesalahan penulisan kata: Rakor (Rapat Koordinasi) ditulis Rakoor, Tim ditulis Team, dan konflik ditulis konplik.

Masih banyak kesalahan lain, seperti tiang-tiang ditulis tihang-tihang, himbauan ditulis himbaouan, pendeklarasian ditulis pendekllarasian, fungsi ditulis pungsi, sertifikat ditulis sertipikat, dan lain-lain. Belum kesalahan penggunaan tanda baca dan huruf besar.

Tidak Paham Undang-Undang

STTB sendiri sudah membuat surat bantahan atas tudingan Camat tersebut.

“STTB adalah organisasi resmi yang punya akta notaris dan terdaftar di Kesbangpolinmas Kabupaten Karawang,” kata Ketua STTB, Maman Nuryawan, dalam surat balasannya, Jumat (1/7/2016).

Tidak hanya itu, kata Maman, setiap melakukan kegiatan STTB selalu melapor ke pihak kepolisian, pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun pemerintah desa.

Maman menilai, surat camat Teluk Jambe Barat tersebut sangat anti-demokrasi dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai mengatakan, tindakan camat Teluk Jambe itu sangat jumawa dan tidak paham persoalan.

“Dia tidak paham kalau warganya berorganisasi untuk memperjuangkan hak-haknya, dalam hal ini tanah yang dirampas oleh PT Pertiwi Lestari dan Perum Perhutani,” kata Rifai.

Lebih lanjut, kata Rifai, pejabat pemerintah kecamatan tidak punya kewenangan untuk menghentikan dan membubarkan organisasi masyarakat (Ormas), termasuk serikat petani.

“Camat tidak pernah baca UU nomor 17 tahun 2017 tentang Ormas, khususnya di pasal 70,” ujar Rifai.

Jika merujuk ke UU, kata Rifai, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum harus diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Rifai juga mengingatkan Camat Teluk Jambe Barat untuk tidak menjadi juru bicara perusahaan. Menurut dia, konflik agraria yang terjadi di Teluk Jambe Barat sudah ada jalan keluarnya dalam bentuk Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI  Nomor: 1957/020/IV/2016.

“Surat itu sedang berproses sekarang. Jadi, jangan Camat ini mencoba mengganggu proses yang sudah diputuskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” tegasnya.

Untuk diketahui, STTB bernaung di bawah Serikat Tani Nasional (STN), organisasi tani tingkat nasional yang aktif membela hak-hak petani.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid