Anshar Manrulu: Masuk Parlemen Untuk Luaskan Medan Perjuangan

Tanggal 4 November lalu, seratusan buruh di Makassar menggelar aksi massa di kantor Gubernur setempat. Mereka menyuarakan penolakan terhadap politik upah murah.

Yang menarik, di tengah-tengah aksi massa tersebut, seorang Calon Legislatif (Caleg) menyampaikan orasi politik yang berapi-api. Dia adalah Anshar Manrulu. Dia adalah caleg dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk DPRD Kota Makassar.

Gerakan Rakyat

Aksi massa sendiri bukan hal yang baru bagi Anshar. Sejak menjadi mahasiswa di pertengahan tahun 1990-an, ia sudah akrab dengan aksi massa. Saat itu ia dikenal sebagai aktivis Serikat Mahasiswa Makassar (SMM). Ini adalah organisasi mahasiswa lokal yang berkarakter progressif-revolusioner.

Selain berada di garda depan menentang rezim Orba, SMM juga aktif mengorganisir massa rakyat. Banyak aktivisnya terlibat pengorganisasian buruh, petani, pemuda, dan rakyat miskin perkotaan. Anshar merupakan salah satu aktivis yang terlibat dalam pengorganisiran rakyat itu.

Pengalaman hidup di tengah-tengah rakyat membulatkan tekadnya untuk mengabdi pada gerakan rakyat. Tak mengherankan, begitu ia merampungkan studinya di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (Unhas), Anshar memilih menceburkan diri dalam gerakan buruh. Ia menjadi aktivis Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

Semasa menjadi aktivis SMM, ia membacai banyak bacaan-bacaan revolusioner. Termasuk tulisan-tulisan Soekarno. Dari situ ia menyadari, bahwa perjuangan mengakhiri penindasan rakyat tidak mungkin tanpa perjuangan politik. “Perjuangan politik ini adalah senjata untuk merombak struktur ekonomi-politik yang menindas rakyat,” katanya.

Karena itu, sejak akhir 1990-an, Anshar juga menjadi aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD adalah alat politik yang menghimpun berbagai organisasi rakyat, seperti serikat buruh, organisasi mahasiswa, serikat petani, jaringan seniman, dan lain-lain.

Tahun 2007, Ia terpilih sebagai Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Sulsel. Ia menempati posisi ini hingga tahun 2009. Selama itu ia tampil sebagai corong untuk mengartikulasikan tuntutan politik massa rakyat.

Meluaskan Arena Perjuangan

Untuk pemilu 2014 mendatang, Anshar akan maju dari Dapil II Makassar, yang meliputi Biringkanaya dan Tamalanrea. “Saya maju dari daerah yang banyak sekali pemukiman buruh dan rakyat miskin,” ujarnya.

Menurutnya, keputusannya memilih Dapil yang dihuni banyak pemukiman buruh dan rakyat miskin itu tidak terlepas keinginannya membawa aspirasi sektor-sektor tersebut dalam proses pengambilan kebijakan politik.

Karena itu, Ashar menilai, keterlibatannya sebagai Caleg hanyalah untuk memperluas medan perjuangan. Dia berharap posisinya sebagai anggota legislatif bisa berkontribusi dalam memperluas dan memajukan gerakan rakyat.

Memanfaatkan arena legal atau institusional sebagai sarana memperluas perjuangan bukan hal baru bagi Anshar. Di Sulsel, ia dua periode duduk di Dewan Pengupahan. Dalam kurun waktu itu, ia memperlihatkan bagaimana mengkorelasikan antara bekerja dalam kerangka institusional dengan gerakan massa.

Di Dewan Pengupahan tersebut ia kerap berlawanan dengan perwakilan pengusaha dan pemerintah. Bahkan, tak jarang ia berseberangan dengan wakil dari serikat buruh moderat. “Ini mutlak saya lakukan, karena saya berada di lembaga tersebut karena mewakili buruh,” tegasnya.

Agenda Politik Di Parlemen

Masuk dalam arena politik borjuis bukanlah perkara gampang. Anshar sangat menyadari hal tersebut. “Politisi dan lembaga politik saat ini dilihat secara sinis oleh rakyat,” katanya.

Berhadapan dengan massa yang skeptis dengan politik dan politisi, itu bukan perkara yang gampang. Bagi Anshar, caleg aktivis harus menampilkan cara politik yang berbeda dengan politisi tradisional. “Kalau mereka doyan korupsi, elitis, dan anti-rakyat, maka kami harus menampilkan gaya berpolitik yang sebaliknya,” paparnya.

Karena itu, untuk memikat kepercayaan rakyat, Anshar punya tiga komitmen pribadi sebagai anggota DPRD: Pertama, tidak akan terlibat dalam kasus korupsi; Kedua, memangkas jarak antara anggota DPRD dengan rakyat; dan Ketiga, melaporkan aktivitasnya di parlemen kepada rakyat di Dapil setiap 6 bulan sekali (per semester).

Selain itu, Anshar juga punya tiga agenda politik yang akan diperjuangkannya habis-habisan bila kelak terpilih sebagai anggota DPRD: Pertama, memperjuangkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang tegas melindungi keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil; Kedua, memperjuangkan Perda yang memperketat pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing bagi buruh di Makassar serta sanksi bagi pengusaha yang melanggarnya; Ketiga, memperjuangkan anggaran (APBD) yang memihak kepentingan rakyat banyak.

Untuk melaksanakan komitmen dan agenda politik itu, Anshar akan mendirikan Rumah Aspirasi di Dapilnya. Rumah Aspirasi inilah yang akan menjemput aspirasi dan tuntutan rakyat di daerah pemilihannya. Selain itu, Rumah Aspirasi ini juga menjadi semacam pengorganisasian setiap proposal rakyat di Dapil-nya untuk diperjuangkan di parlemen.

Namun, kata Anshar, jika Rumah Aspirasi belum cukup, pintu rumahnya akan dibuka lebar-lebar bagi rakyat di Dapilnya yang butuh bantuannya. “Bisa datang langsung ke rumah saya, karena selama ini juga rumah saya biasa di datangi rakyat, mulai dari yang bermasalah dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, di-PHK dari tempat kerjanya, hingga yang datang hanya untuk sekedar menyampaikan keluhan,” katanya.

Mahesa Danu