Aliansi Mahasiswa Serukan Kembali Ke Pancasila Dan UUD 1945

Sejumlah organisasi mahasiswa nasional di Jakarta, Minggu (31/5/2015), mendeklarasikan aliansi baru bernama Solidaritas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (SGMI).

Aliansi ini terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Dalam acara pendeklarasiannya di Margasiswa I PMKRI, Jalan Sam Ratulangie, Jakarta Pusat, SGMI mengajak seluruh komponen bangsa kembali kepada Pancasila dan UUD 1945.

“SGMI akan konsistem melawan segala bentuk penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945, yang hari ini semakin jauh dari semestinya,” kata Ketua Umum PMKRI, Lidya Natalia Sartono.

Menurut Lidya, nilai-nilai Pancasila dalam tataran implementasi makin tergerus kultur politik yang mengabaikan musyawarah mufakat. Sebaliknya, politik uang makin mendominasi seluruh hajatan politik di Indonesia.

“Politik uang masih menjadi momok yang menghancurkan demokrasi kita, sehingga politik tidak lagi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan hanya untuk keuntungan segelintir orang,” tegasnya.

Sementara Ketua Umum Hikmahbudhi Suparjo menyoroti soal politik pangan pemerintah. Menurutnya, akibat gagal mewujudkan kedaulatan pangan, Indonesia makin bergantung pada impor.

“Bagaimana bisa mandiri kalau pangan yang menjadi kebutuhan dasar mendasar rakyat saja masih impor,” ujarnya.

Tidak ketinggalan, Ketua Umum KMHDI Eka Saputra mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan soal energi. Ia mengeritik tata kelola energi saat ini yang melahirkan dominasi asing di sektor hulu maupun hilir.

Tidak hanya itu, ia juga mengeritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar. Baginya, kebijakan itu sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila.

“Penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar merupakan bentuk kebijakan yang sangat liberal, hal ini bertentangan pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum LMND Vivin Sri Wahyuni berbagi keprihatian soal pendidikan nasional. Kata dia, sejak pemberlakuan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas), wajah pendidikan Indonesia makin berorientasi neoliberal.

“Pendidikan nasional telah diprivatisasi. Selain itu, orientasinya makin mengabdi ke ekonomi neoliberal, yakni menyediakan tenaga kerja murah,” paparnya.

Vivin menegaskan, sesuai mandat Pembukaan UUD 1945, pendidikan seharusnya menjadi tanggung-jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pendidikan seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara ilmiah dan demokratis, tanpa pengecualian dan diskriminasi,” imbuhnya.

Dalam deklarasi itu, SGMI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. SGMI juga mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk konsisten menjalankan Trisakti.

Mahesa Danu