Jakarta, Berdikari Online-Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), Muh. Isnain Mukadar, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia semakin aktif di BRICS merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan konstelasi global.
Menurut Isnain, keaktifan Indonesia di BRICS harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa. Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang mengikuti arus atau menjadi objek dari kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Hal tersebut, menurutnya, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo yang tegas dan lugas pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, Minggu (13/9/2026).
“Kami tak suka didikte.”
Bagi Isnain, pernyataan tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan harus menjadi prinsip dalam menjalankan politik luar negeri dan hubungan ekonomi Indonesia.
“Indonesia harus terbuka bekerja sama dengan semua negara, tetapi tidak boleh didikte oleh kekuatan mana pun. Kita bersahabat dengan semua, tetapi keputusan mengenai masa depan bangsa harus ditentukan berdasarkan kepentingan nasional,” ujar Isnain.
Ia menilai keaktifan Indonesia di BRICS tidak boleh dipahami sebagai upaya untuk berpindah dari satu blok kekuatan ke blok lainnya. Sebaliknya, BRICS harus menjadi salah satu ruang strategis bagi Indonesia untuk memperluas pilihan, memperkuat posisi tawar, dan memperbesar ruang kedaulatan nasional.
“Bagi LMND, inilah substansi penting dari keaktifan Indonesia di BRICS. Kita tidak sedang mencari siapa yang harus diikuti. Kita sedang memperluas ruang diplomasi dan memperkuat posisi tawar Indonesia agar tidak mudah didikte oleh kepentingan kekuatan mana pun,” tegasnya.
Menurut Isnain, perubahan menuju tatanan dunia yang semakin multipolar harus dimanfaatkan Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif secara lebih substantif. Indonesia tidak cukup hanya aktif secara diplomatik, tetapi harus mampu menjadikan hubungan internasional sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional.
Karena itu, BRICS harus dimanfaatkan untuk membuka pasar baru, memperkuat perdagangan, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mendorong transfer teknologi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas sumber pembiayaan pembangunan.
Namun, Isnain mengingatkan agar kerja sama internasional tidak justru menciptakan bentuk ketergantungan baru.
“Kita tidak boleh hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan yang lain. Indonesia harus menjadi subjek yang menentukan arah kerja sama, bukan sekadar menjadi pasar, pemasok bahan mentah, atau tempat investasi tanpa nilai tambah yang berarti bagi rakyat,” katanya.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS harus diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang memperkuat struktur produksi nasional. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri, industri nasional harus diperkuat, penguasaan teknologi harus ditingkatkan, dan seluruh proses tersebut harus memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi rakyat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan Indonesia di BRICS bukan sekadar seberapa aktif Indonesia hadir dalam forum internasional. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar posisi strategis tersebut mampu meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat kedaulatan nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Presiden sudah mengatakan kita tidak suka didikte. Maka prinsip itu harus kita pegang dalam seluruh hubungan internasional. Indonesia boleh bekerja sama dengan siapa saja, tetapi jangan sampai kepentingan bangsa ditentukan oleh pihak lain,” ujar Isnain.
Dalam konteks tersebut, Isnain melihat setidaknya ada tiga pesan strategis Presiden Prabowo yang harus menjadi orientasi Indonesia dalam memperkuat peran di BRICS dan membangun hubungan dengan negara-negara Global South.
Pertama, kemandirian dan ketahanan nasional. Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi, pangan, energi, industri, teknologi, dan pertahanan agar memiliki daya tahan menghadapi berbagai gejolak global. Kemandirian menjadi syarat penting agar Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan arah kebijakan nasional.
Kedua, memperkuat persatuan negara-negara Global South. Indonesia harus menggunakan ruang kerja sama seperti BRICS untuk memperjuangkan tatanan global yang lebih adil, kesetaraan antarnegara, serta suara yang lebih kuat bagi negara-negara berkembang. Indonesia harus mengambil posisi sebagai bagian dari kekuatan Global South yang aktif memperjuangkan kepentingan bersama, bukan sekadar menjadi penonton dalam perubahan tatanan dunia.
Ketiga, memperkuat kerja sama dan kolaborasi. Kemandirian bukan berarti menutup diri. Indonesia tetap harus membangun kerja sama perdagangan, teknologi, pendidikan, kesehatan, energi, pangan, dan berbagai sektor strategis dengan negara lain berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan kepentingan bersama.
“Tiga pesan yang disampaikan Presiden tersebut kami sepakati. Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Kita tetap membutuhkan kerja sama, tetapi kerja sama itu harus dibangun dalam posisi yang setara. Kita tidak ingin didikte, tetapi kita juga tidak ingin mendikte. Kita ingin bekerja sama dan tumbuh bersama,” kata Isnain.
Ia menegaskan, politik luar negeri pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
“Indonesia harus bersahabat dengan semua, bekerja sama dengan semua, tetapi berpijak pada kepentingan rakyat Indonesia. Kita bukan pengikut kekuatan mana pun. Kita adalah bangsa yang berdaulat dan harus berdiri tegak di atas kepentingan nasional sendiri,” pungkasnya.
(Amir)