Pekanbaru-Berdikari Online, Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) berencana akan mengerahkan 1000 orang masyarakat Riau dari Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu (Inhu) bergerak ke Jakarta melakukan Aksi Jalan Kaki menuju gedung Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
“Kami merasa perlu mengingatkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah bahwa sebenarnya dalam penyelesaian konflik agraria sudah seharusnya pemerintah terlibat penuh dalam pengaturan sumber daya alam yang berpihak dan melindungi kepentingan rakyat untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran pada rakyat. Konflik agraria yang disulut oleh pemerintah harus diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri bukannya bersikap netral, apalagi melindungi kepentingan segelintir pemilik modal, “ ujar Ketua Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Muhamad Ridwan, Kamis, 22 Agustus 2024.
“1000 orang masyarakat Riau melakukan Aksi Jalan Kaki bertujuan untuk meminta Kementerian LHK RI segera menjadwalkan pertemuan tindak lanjut penyelesaian konflik pertanahan yang dihadapi masyarakat di Kota Garo Kampar berhadapan dengan Mafia Tanah dan persoalan konflik antara petani berhadapan dengan PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di Kabupaten Inhu. Surat pemberitahuan Aksi Jalan Kaki 1000 masyarakat Riau menuju Gedung Kementerian LHK RI sudah kami masukkan ke Polda Metro Jaya di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024 kemarin,” tambah Muhamad Ridwan. “Kemarin sehari menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Negara Republik Indonesia, tepatnya pada Jum’at 16 Agustus 2024, kami Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) telah melayangkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Jakarta.”
Ridwan menjelaskan bahwa isi surat itu merupakan permohonan fasilitasi pertemuan penyelesaian Konflik Pertanahan yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Kampar dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
“Pada prinsipnya,” ungkap Ridwan, “terhitung 2 Minggu sejak surat pemberitahuan aksi kami masukan tanggal 21 Agustus 2024 kemarin, dan apabila Kementerian LHK RI tidak juga mengagendakan pertemuan tindak lanjut penyelesaian konflik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarkat, maka 1000 masyarakat Riau akan tetap kami pimpin menuju Gedung Kementerian LHK RI.”
(Jul)