Jakarta, Berdikari Online- Sekretaris Jendral LMND, Julfikar Hasan memberikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berencana akan menggratiskan pendidikan tinggi, khususnya dibidang kedokteran dan teknik.
Dalam pidatonya pada peresmian Sekolah Rakyat di Banjarmasin, 12 Januari 2026, Prabowo menegaskan bahwa negara akan menyediakan kampus kedokteran dan teknik yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah.
Julfikar menilai kebijakan ini sebagai langkah progresif yang menjamin hak rakyat atas pendidikan tinggi berkualitas, Dan menjawab kebutuhan nasional akan tenaga medis dan ilmuwan yang kompeten.
Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan perjuangan organisasi yang menuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Menurutnya, kebijakan untuk menggratiskan pendidikan kedokteran dan teknik menunjukkan adanya sinyal positif bagi masa depan pendidikan nasional, serta konsisten dengan prinsip LMND agar pendidikan tinggi tidak dipandang sebagai komoditas, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.
Lebih lanjut, Fikar menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi, terutama dibidang-bidang strategis, tidak boleh dibatasi oleh faktor ekonomi.
“Anak-anak dari keluarga buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin kota harus bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa halangan biaya,” Ujarnya.
Fikar juga berharap agar kebijakan pendidikan gratis ini tidak hanya diterapkan dibidang kedokteran dan teknik, tetapi dapat diperluas ke seluruh disiplin ilmu lainnya. Hal tersebut akan terwujud jika negara mengelola sumber daya alam dengan berdaulat dan berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Selain menggratiskan biaya pendidikan, Fikar juga menekankan pentingnya pendidikan tinggi yang ilmiah dan demokratis. Ia menegaskan perlunya kurikulum berbasis riset, kampus yang bebas dari komersialisasi, serta ruang akademik yang terbuka dan kritis.
“LMND pun mendesak agar komitmen Presiden segera direalisasikan melalui kebijakan konkret, regulasi yang berpihak pada rakyat, dan dukungan anggaran yang memadai agar tidak sekadar menjadi wacana belaka,” tutup Fikar.
(Amir)