Mataram, Berdikari Online – Afdhol Ilhamsyah Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pentingnya mengembangkan kapas dan industri tekstil lokal sebagai bagian dari perjuangan untuk mencapai kedaulatan ekonomi rakyat yang lebih berkeadilan. Hal ini disampaikan dalam konteks politik yang lebih luas, dimana LMND mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap impor kapas yang mencapai lebih dari Rp 13 triliun dalam empat tahun terakhir.
“Kedaulatan pangan sudah menjadi fokus utama, tetapi kita hampir lupa dengan pentingnya kedaulatan sandang. Sementara negara terus mengimpor kapas dari luar, kita memiliki potensi besar di NTB untuk membangun industri berbasis kapas yang mandiri,” tegas Afdhol dalam pernyataannya, Sabtu (22/02/2026).
Sumbawa, yang baru saja memulai pembangunan Industri Perunggasan Terintegrasi, dianggap sebagai langkah awal yang bagus. Namun, Afdhol menilai bahwa hilirisasi sumber daya alam harus lebih luas, tidak hanya pada sektor pangan atau ternak, tetapi juga pada sektor sandang, yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Jika kita berbicara kedaulatan ekonomi, kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor pangan. Pasal 33 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengembangan kapas lokal adalah salah satu wujud nyata dari semangat tersebut,” ujar Afdhol.
Dengan adanya potensi lahan dan iklim yang mendukung, seperti di Lombok Barat yang memiliki lahan lebih dari 500 hektare untuk budidaya kapas, Afdhol yakin NTB bisa menjadi sentra kapas nasional. Selain itu, Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pemetaan lahan dan menjamin akses pasar yang lebih baik bagi para petani kapas.
“Selama ini kita hanya menjadi negara pengimpor kapas, padahal kita memiliki semua sumber daya untuk menghasilkan kapas sendiri. Jika NTB bisa mengembangkan kapas dan industri tekstil lokal, bukan hanya sektor pertanian yang akan diuntungkan, tetapi juga sektor kebudayaan dan perdagangan rakyat. Ini adalah langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada Jawa dan luar negeri,” jelas Afdhol.
Afdhol juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan menjadi alat untuk memperjuangkan ekonomi rakyat, menggali potensi lokal, dan memberikan alternatif bagi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada produk-produk dari luar daerah. Dengan harapan ini, Afdhol mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan kedaulatan sandang melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menguatkan ekonomi daerah.
(Amir)