Megawati Soekarnoputri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) menghadapi Pemilu 2024 ini melontarkan isu bahwa Orde Baru berusaha dibangkitkan kembali. Pijakannya adalah rentetan kejadian di Mahkamah Konstitusi, adanya pelanggaran etik dan disinyalir adanya intervensi dari eksekutif. Terkait dengan itu, isu-isu kecurangan di Pemilu 2024 mulai dihembuskan dan kebangkitan Orde Baru sebagai ancaman demokrasi didengungkan yang juga diviralkan dengan tagar Orde Baru Reborn.
Cerita kebangkitan Orde Baru atau Orde Baru Reborn ini tentu juga tak bisa dilepaskan dengan adanya Partai Golongan Karya (Golkar) di kubu pendukung Prabowo Subianto. Kita tahu selama Orde Baru berkuasa, Golkar adalah mesin politik utama bersama ABRI, institusi militer masa itu, dalam melegitimasi kekuasaaan Soeharto melalui Pemilihan Umum yang dibungkus dalam nama Demokrasi Pancasila. Kebangkitan Orde Baru itu seakan semakin terjelaskan dengan majunya Jenderal Prabowo Subianto ke gelanggang Pemilihan Presiden yang seakan menjadi Calon Presiden terkuat begitu berhasil menggandeng Gibran Rakabuming Raka, yang notabene putra Presiden Joko Widodo, sebagai Calon Wakil Presidennya. Prabowo Subianto dengan sisi persepsi gelap yang meliputinya di akhir kekuasaaan Orde Baru semakin melengkapi narasi kebangkitan Orde Baru yang anti kemanusiaan itu.
Tetapi benarkah Orde Baru yang akan dilahirkan kembali itu bisa sama persis dengan Orde Baru yang dilahirkan di atas tragedi 1965? Sehingga kerusakan yang akan ditimbulkannya pun sama? Kita mengenal perkataan Filsuf Herakleitos bahwa segala sesuatu berubah dan manusia adalah juga homo studens, yaitu manusia yang selalu belajar, terutama belajar dari sejarah atau pengalaman hidup. Karena itu tentu Orde Baru Reborn itu tak akan sama dengan Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto. Bila kita menganggapnya sama, kita justru terjebak dalam pengetahuan kita yang picik dan sempit. Pengetahuan yang picik dan sempit itu tentu tidak membawa kita untuk melangkah maju.
Orde Baru dengan mundurnya Jenderal Soeharto dari tampuk kuasa,juga dari Dewan Pembina Golkar tentu mengubah kualitas rejim Orde Baru. Itulah yang menyebabkan Orde Baru terpecah-pecah kalau tidak mau dikatakan bubar. Keterpecahan Orde Baru itu pun bisa kita lihat dalam tersebarnya elit politik Golkar ke dalam berbagai partai di era reformasi seperti Nasdem, Hanura dan Gerindra. Golkar, mesin politik utama Orde Baru itu pun menjadi merdeka dari cengkraman Jenderal Soeharto dan terpaksa mencari jalan selamat sendiri dan kenyataan politiknya, Golkar sebagai Partai Politik telah menunjukkan kelasnya: selamat dari badai amukan reformasi yang hendak membubarkannya, bahkan dalam tiap Pemilu di era reformasi, masuk dalam partai papan atas.
Golkar era Orde Baru dengan era reformasi tentu berbeda. Jatuhnya Orde Baru selain membuka ruang demokrasi juga membuka ruang ideologi yaitu hadir dan melimpahnya bacaan-bacaan alternatif yang selama ini dikunci Orde Baru. Kader-kader Golkar era reformasi pun bisa membaca sejarah partainya sendiri dan mengetahui bahwa Jenderal Soeharto hanyalah fragmen dari sejarah Golkar yang panjang. Pernah pada suatu masa di era Sukarno ketika masih menjadi Sekber Golkar, ideologi sosialisme bukanlah hal yang tabu untuk didiskusikan dan dicitakan. Semua berubah ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto. Perubahan mendasar itu dimulai dengan menghapus jejak-jejak wacana sosialisme dalam tubuh Golkar. Dari segi organisasi, orang-orang yang dekat dengan Sukarno disingkirkan termasuk Brigadir Jenderal Djuhartono, Ketua Umum Sekber Golkar yang pertama. Posisinya digantikan Mayor Jenderal Suprapto Sukowati yang dekat dengan kelompok Soeharto.
Sukarno dan Soeharto kini bisa menjadi figur-figur untuk diteladani kader-kader muda Golkar era baru dalam membangun Indonesia dan dunia. Pelajaran terbaik apa saja yang bisa diambil dari sejarah Golkar yang telah melibatkan kedua tokoh tersebut di masa lalu untuk Golkar dan Indonesia di masa depan? Seluruh kader Golkar, juga seluruh rakyat bisa melihat dengan cara baru pada Pohon Beringin yang menjadi lambang Golkar sekaligus lambang Persatuan Indonesia sila ketiga dari Pancasila itu. Sayup-sayup tapi jelas kita bisa mendengar Sukarno berpesan agar menjadikan Pohon Beringin, lambang Persatuan Indonesia itu menjadi monumen Persatuan Indonesia yang tak lekang oleh jaman yang selalu melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia; bukan menjadi rumah jin setan gentayangan yang menakuti rakyat.
“…di Tabanan, … Bali, ada sebatang pohon beringin yang umurnya sudah 700 tahun, yang tiga puluh kilometer dari Tabanan kita sudah bisa melihat besarnya pohon itu. Alangkah megahnya Saudara-Saudara, jikalau kita punya desa desa, baik di Jawa maupun Sumatera maupun pulau pulau lain semuanya mempunyai pohon beringin yang rindang itu sebagai lambang persatuan. Tujuh ratus tahun di Tabanan itu Saudara saudara,” kata Sukarno suatu kali di Dewan Nasional.
Begitulah kemudian bersama Panitia Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1958, Bung Karno dari corong radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, “Tanamlah pohon beringin di tiap-tiap desa, lambang persatuan dan peliharalah pohon beringin itu, agar supaya kita selalu mempunyai monumen di dalam tiap tiap desa dari segala kepulauan Indonesia ini.”
Dan hingga sekarang di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), arti lambang sila ke-3: Persatuan Indonesia, itu pun tidak berubah: Pohon Beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya sebagaimana Negara Indonesia menjadi tempat semua rakyat Indonesia dapat “berteduh” di bawah naungan Negara Indonesia. Tak hanya itu saja, BPIP pun menambahkan bahwa Pohon Beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah melambangkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.
Kini ketika Orde Baru Reborn banyak didengungkan sebagai ancaman demokrasi, Golkar yang pernah menjadi mesin politik utama Orde Baru itu mempunyai hak sejarah dan moral untuk menjawab.
Pada HUTGolkar ke-59, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pohon Beringin Golkar telah tumbuh rindang dan teduh dengan akar yang sangat kokoh. Di bawah Pohon Beringin yang rindang itu juga kini banyak berteduh tokoh muda Golkar under forty yang seakan hendak menjawab tantangan jaman. Orde Baru Reborn bagi Golkar seakan tak lain adalah menghadirkan tokoh-tokoh muda Golkar itu untuk memenuhi tugas peradaban. Dan untuk itu bahkan Golkar tak segan mendorong Gibran Rakabuming Raka yang under forty menjadi Calon Wakil Presiden. Tentu ini bukan sekadar untuk keselamatan politik Airlangga Hartarto, seperti yang juga banyak diisukan. Apalah arti Airlangga Hartarto seorang bagi Golkar yang telah melewati tiga debur zaman dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi? Kecuali suatu penglihatan ke depan bahwa agar Hikayat Pohon Beringin tidak berhenti dalam abad ini tapi terus tumbuh hingga 700 tahun ke depan sebagaimana Pohon Beringin di Tabanan yang digambarkan Sukarno.
Penulis : AJ Susmana
Foto : Sulur Beringin (jurnal.harianregional.com)