Medan – Berdikari Online – Beredar luas kabar tentang Pakta Integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang diduga siap memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu Presiden 2024.
Ketum DPP Relawan Persatuan Nasional Muhammad Ikhyar Velayati menilai pakta integritas tersebut bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan harus diusut tuntas
“Aparat hukum harus mengusut tuntas seluruh pihak yang terkait dengan adanya pakta integritas yang ditanda-tangani PJ Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat untuk memenangkan Capres tertentu. Selain melanggar hukum dan netralitas ASN, hal ini juga membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia,” kata Ikhyar dalam rilis tertulisnya, Selasa (14/11).
Sementara menurut Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres Ganjar Pranowo, Pakta Integritas tersebut tidak terkait dengan Ganjar serta tidak mencoreng netralitas ASN
“Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan bahasanya,” kata Mahfud saat ditemui di Inews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Mahfud juga menyebut hal itu tidak mencoreng netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Enggak juga (mencoreng netralitas ASN),” ucap dia.
Ikhyar mengaku kecewa dengan respon Mahfud MD selaku Menko Polhukam.
“Harusnya sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan arahan kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa hingga tuntas kasus ini, bukan malah terkesan membela pihak yang ada dalam kasus tersebut,” tegas Ikhyar
Ikhyar kemudian menyindir Mahfud MD lewat sebuah pepatah Melayu
“Pak Mahfud selama ini vokal dan keras jika bicara tentang penegakan hukum, apalagi menyangkut dugaan kecurangan pemilu, tapi semenjak jadi cawapres Ganjar, Pak Mahfud sekarang agak hati-hati, tapi kita harapkan jangan sampai seperti kata pepatah “Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak,” sindir ikhyar
Sebelumnya beredar foto dan berita soal Pakta Integritas yang ditandatangani Yan Piet Mosso.
Berikut Pakta Integritas itu
Selaku Pj Bupati Sorong dengan ini menyatakan bahwa:
1. Mendukung dan melaksanakan keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Sorong,
2. Tidak akan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah,
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong,
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.
Sorong, Agustus 2023
Mengetahui Kabinda Papua Barat
Brigjen TNI TSP Silaban S.H., M.H
(Amir)
