Tiga Periode dan Bahaya Kekuasaan yang Tak Mau Dibatasi

Beberapa pengamat menganggap wacana tiga periode tidak perlu ditanggapi serius. Tidak masuk akal dan tidak mungkin, katanya. Namun, melihat pergerakan isu ini yang makin terstruktur, sistematis, dan masif, ada baiknya kita menyiapkan perlawanan.

Agak sulit untuk mengentengkan isu ini. Setelah disuarakan oleh pimpinan partai politik, lalu dikoar-koarkan oleh sejumlah Menteri, sekarang ada upaya untuk meminjam mulut para relawan dan kepala desa.

Prosesnya sangat terstruktur. Ada konsolidasi di kalangan elit. Ada upaya untuk menggiring opini publik. Ada upaya menggalang massa untuk dipinjam mulutnya agar terkesan sebagai aspirasi rakyat.

Pernyataan Presiden Jokowi, bahwa dirinya patuh pada Konstitusi, juga masih sulit dipegang. Setidaknya ada 3 alasan mengapa pernyataan itu sulit dipegang.

Pertama, Presiden Jokowi punya pengalaman tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Ucapan dan tindakannya kerap bertolak belakang. Dulu, sebelum berkuasa, dia bicara koalisi ramping. Eh, setelah dia berkuasa, koalisinya malah super-gemuk. Ada bertumpuk-tumpuk contoh yang lain.

Kedua, Presiden Jokowi tidak menghentikan dan melarang Menteri-Menterinya yang bermanuver untuk menggalang isu tiga periode, terutama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Ketiga, masa jabatan tiga periode bisa diperjuangkan seolah-olah konstitusional, yaitu lewat amandemen UUD 1945. Melihat syarat dan ketentuan amandemen di konstitusi saat ini, perimbangan politik di parlemen sekarang sangat memungkinkan Presiden Jokowi dan partai pendukungnya bisa meloloskan tiga periode.

Pengusulan amandemen hanya mensyaratkan ⅓ anggota MPR (gabungan DPR dan DPD). Berarti hanya butuh 237 orang dari 711 anggota MPR. Untuk diketahui, pemerintahan Jokowi sekarang ini didukung oleh 7 partai di DPR dengan 471 kursi (81,9 persen).

Agar sidang MPR untuk amandemen bisa dilakukan, syaratnya hanya ⅔ anggota MPR (474 orang). Sedangkan untuk persetujuan mensyaratkan 50% tambah 1 suara (356 anggota MPR). Tampak mudah, bukan?

Bahaya Absolutisme

Upaya politik penambahan masa jabatan yang melebihi ketentuan Konstitusi, bukan hanya mengangkangi konstitusi, tetapi memperlihatkan gejala kekuasaan yang tidak mau dibatasi (absolute power).

Gejala kekuasaan yang tak mau dibatasi ini sudah berlangsung lama. Jejak awalnya dimulai dengan penaklukan parlemen, lewat pembentukan koalisi super-gemuk dengan merangkul oposisi dan rival saat Pilpres

Hasilnya, koalisi pemerintah menjadi mayoritas absolut di parlemen: pemerintahan sekarang ini didukung oleh 7 partai di DPR (dari 9 partai parlemen) dengan 471 kursi (81,9 persen).

Dengan perimbangan politik seperti itu, oposisi tak lebih dari kekuatan politik yang tak berdaya (powerless). Keberadaan mereka menjadi insignifikan. Ditambah lagi, karakter koalisi politik di Indonesia yang hanya mengejar bagi-bagi kekuasaan (power-sharing). Hanya mengenal lagu setuju, asalkan sudah mendapat jatah kekuasaan.

Walhasil, DPR tak lebih dari corong dan tukang stempel pemerintah. Tidak ada lagi checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Singkat cerita, DPR dikuasai oleh eksekutif.

Kesimpulan itu tidak mengada-ada, ada jejak keruhnya. Mulai dari revisi UU KPK, revisi UU Minerba, dan pengesahan UU Cipta Kerja. Semua produk legislatif itu dikebut kencang, dilakukan tertutup, dan tanpa mengindahkan masukan atau kritikan publik.

Jejak selanjutnya adalah penaklukan KPK melalui revisi UU KPK. Dampak terpenting dari revisi itu adalah penempatan KPK sebagai lembaga negara di bawah rumpun eksekutif, pegawai KPK berstatus ASN, pembentukan dewan pengawas yang berpotensi membonsai kerja-kerja KPK, dan pemangkasan sejumlah wewenang KPK (penyidikan dan penyadapan). Revisi melucuti independensi dan integritas lembaga anti-rasuah itu.

Mengapa aspek independensi KPK jadi target untuk dilemahkan? Sebab, sebuah lembaga yang independen, apalagi jika berintegritas, merupakan rintangan bagi kekuasaan yang suka menyalahgunakan wewenang (abuse of power) dan berkuasa tanpa batas.

Dengan KPK yang melemah, siapa yang menyelidiki indikasi penyalahgunaan wewenang ketikaPresiden merestui 3 persen dana desa untuk biaya operasional Kades yang berbalas dukungan tiga periode?

Satu abad lebih yang lampau, Lord Acton sudah memperingatkan: “kekuasaan itu cenderung korup, tetapi kekuasaan yang absolut sudah pasti korup sekorup-korupnya.”

Jejak selanjutnya adalah melemahkan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi (MK) melalui revisi UU MK yang hanya butuh waktu 7 hari. Boleh dibilang, revisi UU MK merupakan revisi UU tercepat dalam sejarah Indonesia.

Revisi ini memperpanjang masa jabatan hakim MK dari dua periode (10 tahun) menjadi 15 tahun, usia pensiun hakim MK diperpanjang menjadi 70 tahun, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK diperpanjang dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun, dan lain-lain.

Revisi ini dianggap “kado” bagi hakim MK sekarang. Beberapa hakim MK yang seharusnya memasuki masa pensiun justru mendapat perpanjangan masa jabatan.

Misalnya, Ketua MK sekarang, Anwar Usman, yang sedianya akan pensiun pada 2021, bisa memperpanjang karirnya hingga 2026. Anwar Usman ini juga yang berencana menikah dengan adik kandung Presiden Jokowi.

Hakim-hakim MK yang lain, yang usianya sudah mendekati pensiun di tahun 2021-2022, juga menikmati perpanjangan masa jabatan. Boleh dikatakan, revisi ini merupakan “kado” bagi hakim MK sekarang.

Tentu saja, itu bukan kado gratis. Di MK sekarang ini, ada banyak proses uji materi terhadap beberapa UU produk DPR dan pemerintah yang kontroversial, seperti seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Cipta Kerja, dan UU tentang Ibu kota negara (IKN).

Dugaan politik barter itu tak mengada-ada. Pada Januari 2020, di acara Penyampaian Laporan Tahunan MK, Jokowi meminta dukungan MK terkait pengajuan RUU Cipta Kerja (saat itu masih RUU).

Kemudian, pada 25 November 2021, MK membuat keputusan kontroversial: UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, tetapi tetapi tetap berlaku bersyarat (dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun). Aneh, UU dinyatakan inkonstitusional, tetapi tetap berlaku.

Perkembangannya, pemerintah dan DPR sedang mendorong revisi UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar UU Cipta Kerja agar dianggap konstitusional. Jadi, bukan UU Cipta Kerja yang bermasalah itu yang dikoreksi, tetapi UU yang sudah ada yang dikoreksi agar mengikuti alur UU bermasalah.

Jadi, alih-alih sebagai “guardian of constitution”, MK sekarang lebih mirip sebagai “guardian of absolute power”.

Selanjutnya, pembungkaman kebebasan berpendapat bukan hanya mewakili wajah kekuasaan yang tak mau dikritik, tetapi juga kekuasaan yang tak mau dibatasi.

Bersatu untuk Melawan

Gerilya politik untuk memenangkan agenda tiga periode terus berjalan. Terstruktur, sistematis, dan masif.

Pada 5 April 2022, Mendagri Tito Karnavian juga sudah memunculkan sinyal kemungkinan amandemen konstitusi demi mengakomodasi tiga periode.

Tidak tersangkal lagi: Presiden Jokowi (atau setidaknya orang-orangnya dan dia mengetahui) sedang menggalang kekuatan politik untuk mendorong amandemen konstitusi demi perpanjangan masa jabatannya.

Gerakan ini sangat berbahaya. Selain mengarahkan Indonesia pada negara kekuasaan (machstaat), mereka juga merusak capaian-capaian yang susah payah diraih lewat perjuangan reformasi: pembatasan masa jabatan dua periode (Konstitusi), pemberantasan korupsi (KPK), MK, kemerdekaan berpendapat, dan lain-lain.

Sayang sekali, untuk melawan marabahaya ini, kita tidak bisa berharap banyak pada elit politik. Memang, ada beberapa elit politik menolak ide tiga periode. Namun, belajar dari pengalaman yang berulang-ulang, elit Indonesia tidak pernah berpijak di atas sebuah komitmen politik, melainkan pada kepentingan sempit mereka. Politik kita masih “who gets what, when, and how”.

Kita, rakyat biasa Indonesia, yang harus bersatu-padu melawan marabahaya ini. Di beberapa daerah, gerakan mahasiswa sudah bergerak. Sudah saatnya rakyat biasa lainnya juga bergerak. Mari, rakyat biasa, kita nyalakan tanda bahaya.

NUR ROHMAN, penulis, tinggal di Yogyakarta

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid