Sudah Digusur Masih Digusur Lagi…

Nasib pilu dialami warga yang menghuni bantaran sungai Toge, di jalan Nias kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Mereka digusur oleh Pemerintah kota (Pemkot) Siantar berkali-kali.

Pertamakali mereka digusur pada 26 Mei 2016. Saat itu 22 kepala keluarga (KK) yang menghuni bantaran sungai Toge digusur paksa oleh Satpol PP. Rumah hunian mereka rata dengan tanah.

Namun, karena tidak punya pilihan tempat tinggal lain, mereka pun terpaksa tinggal di atas puing dan reruntuhan bangunan bekas tempat tinggal mereka. Tanpa listrik dan air bersih.

Akhirnya, untuk menghalau terik maupun hujan, mereka mendirikan bangunan darurat. Itupun dengan kondisi memprihatinkan.

Rupanya, Pemkot Pematangsiantar tidak tersentuh hatinya melihat nasib warganya itu. Tanggal 22 Juni lalu, Pemkot Siantar kembali menggusur warga bantaran sungai Toge.

Hari itu Satpol PP, yang disertai Polri dan TNI, kembali merobohkan hunian darurat warga sungai Toge. Tiang-tiang bangunan yang tidak begitu kokoh dirobohkan dengan linggis.

Dalam penggusuran kali ini, terjadi aksi kekerasan. Seorang warga bernama Legiman, 40 tahun, dikeroyok oleh sejumlah anggota Satpol PP. Tak hanya dipukuli, Legiman juga sempat dibawa ke kantor Satpol PP.

“Di motor (mobil) dalmas aku di pukul digimbali sepanjang jalan baru disuruh aku buat surat pernyataan,” kata Legiman menceritakan kronologis penangkapan dirinya.

Siapkan gugatan hukum

Sejumlah pengacara yang tergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Pematangsiantar sedang menyiapkan gugatan hukum berupa class action terhadap Pemkot Pematangsiantar.

Salah satu pengurus IKADIN Pematangsiantar, Reinhard Sinaga, SH, mengatakan, penggusuran yang dilakukan oleh Pemkot Pematangsiantar terhadap warganya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penggusuran yang terjadi dibeberapa daerah di Siantar, seperti pemukiman dibantaran Sungai Toge, pedagang di jalan Ade Irma dan Ahmad Yani, merupakan tindakan pemerintah yang melawan hukum,” kata Reinhard.

Tidak hanya itu, kata Reinhard, Pemkot Siantar juga mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan perorangan.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris PRD Sumatera Utara, Parluhutan Banjarnahor. Menurut dia, penggusuran yang dilakukan oleh Pemko Siantar telah melanggar Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 40 UU No39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 11 ayat (1) UU No 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya dan pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009.

“Penggusuran yang dilakukan Pemko Siantar lewat penegakan Perda telah melanggar peraturan dan konsitusi. Misalanya, padaPasal 4 Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai penyelengggaran pelayanan publik harus berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan serta akuntabilitas,” paparnya.

Rencananya, IKADIN akan mengajukan class action dalam waktu dekat ini. Mereka berharap, class action itu bisa menghentikan praktik mal-administrasi yang dilakukan Pemkot Pematangsiantar.

Teguh Pribadi

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid