STN Tuntut Segera Batalkan HGU PT. RKK

Jakarta, Berdikari Online – Pada Kamis, 26 Oktober 2023 ini, tepat hari ke delapan Petani Jambi anggota Serikat Tani Nelayan [STN] melakukan aksi menuntut di Mabes Polri dan Kementerian ATR/BPN RI. Mereka menuntut jawaban pasti dari pihak Mabes Polri, atas laporan kriminalisasi Petani oleh Polda Jambi.

Di Kementerian ATR/BPN RI, perwakilan aksi massa dari STN diterima Jajaran Dirjen VII yang menangani Konflik Agraria, dalam hal ini Direktur dan Kasubid Penanganan Perkara.

“Tahun 2022, PT WKS melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan TUN kepada Kanta BPN Muaro Jambi, namun Kementerian ATR/BPN RI tidak kunjung membatalkannya. Padahal syarat Undang-undang sudah terpenuhi. Bila berpatokan pada hasil putusan PTUN tentunya berlaku asas Erga Omnes, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan: langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang,” terang Cristian, Ketua PW STN Jambi.

“Menjadi catatan kita bersama, semakin lama Kementerian ATR/BPN RI melakukan pembatalan HGU PT. RKK yang sudah berkekuatan hukum tetap alias kalah pada semua tingkatan persidangan, maka semakin lama pula usulan Empat Kelompok Tani Hutan anggota Serikat Tani Nelayan diberikan akses kelola tanah hutan produksi olen negara dalam hal ini Kementerian LHK RI karena tidak bisa melanjutkan Verifikasi Teknis sebagai tahapan dikeluarkannya surat keputusan Perhutanan Sosial.
Kejadian seperti ini menambah keyakinan atas desas desus di luar sana, bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN RI sampai ke bawah di kuasai birokrat, oknum, yang terkontrol atau menjadi bagian dari mafia tanah yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Mafia tanah harus diperangi oleh seluruh rakyat Indonesia. Slogan ini selalu digaungkan oleh Kementrian ATR/BPN RI sebagai tangan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan Reforma Agraria. Sayang gagal,” lanjutnya

Saat ini ada 10 petani dikriminalisasi Polda Jambi dan terus bertambah atas tuduhan mencuri Buah Sawit di lahan hutan produksi milik negara yang dibebani izin HTI PT.WKS yang di atasnya ada HGU PT. RKK. Akibatnya tumpang tindih.

Ini hasil praktik mafia tanah karena luas HGU PT. RKK hanya 306 Hektar di atas izin HTI PT. WKS sejak tahun 2004, tepatnya di tahun 2008 muncul HGU PT. RKK seluas 682 Hektar yang terdiri dari 306 Hektar hutan merupakan izin HTI PT. WKS dan areal penggunaan lain (APL) 376 Hektar.
Selain tumpang tindih, akibat kerja mafia tanah, PT. RKK juga mencuri tanah negara dengan menanam Sawit melebihi HGU yang dimiliki yakni 306 Hektar di dalam hutan produksi seluas 2085 Hektar dari luas keseluruhan Hutan Produksi 2391 Hektar. Hal ini merupakan kejahatan perkebunan yang merugikan negara yang secara hukum harus ditindak tegas.

“Karena itu pembatalan HGU PT. RKK harus dilaksanakan segera oleh Menteri ATR/BPN RI. Begitu juga dengan Polri, kita yakini sanggup membersihan mafia tanah yang menggerogoti bangsa dan tanah air untuk kemakmuran rakyat,” demikian disampaikan Cristian.

(Barmin)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid