Sejumlah Organisasi Menolak RUU Perkelapasawitan

Sejumlah organisasi petani dan LSM yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Perkebunan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) perkelapasawitan.

“RUU Perkelapasawitan pada dasarnya tidak bersifat mendesak karena sudah begitu banyak UU dan peraturan turunan yang secara eksplisit sudah mengatur perkelapasawitan,” kata satu juru bicara Tim Advokasi Keadilan Perkebunan, Henry Saragih, di Jakarta, Rabu (23/6/2016).

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) ini, draft RUU Perkelapasawitan terkesan sangat politis, terburu-buru dan melindungi sektor kelapa sawit secara berlebihan, terutama dari pihak-pihak yang sangat serius melihat dampak sosial dan lingkungan.

“Beberapa pasal dalam RUU ini memberi legitimasi yang berlebihan dalam dukungan pemerintah terhadap investor,” ungkapnya.

Dia mencontohkan pasal 30 dalam draft RUU tersebut, yang memberi kemudahan bagi investor berupa berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor, pembebasan atau penangguhan PPN dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Di sisi lain, ungkap Henry, semua hal yang terjadi saat ini di sektor kelapa sawit, seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan gambut, konflik sosial, perampasan tanah dan hilangnya hak-hak masyarakat adat dan lokal, belum menjadi perhatian serius pemerintah.

Malahan, kata Henry, ada kesan bahwa praktek pelanggaran hak asasi manusia di industri sawit yang disuarakan kelompok masyarakat dibaca oleh pemerintah dan investor sebagai “black campaign” dan itu dicoba untuk dihempang melalui RUU ini.

“Melalui RUU Perkelapasawitan, pemerintah kemudian harus melakukan promosi dan kampanye positif untuk menangkal isu negatif dan upaya mendiskreditkan industri dan/atau produk sawit Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, Tim Advokasi Keadilan Perkebunan mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan yang menjadi Prolegnas prioritas nasional  di tahun 2016.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk merevisi UU Perkebunan yang banyak mengesampingkan hak-hak masyarakat. Juga melakukan audit perijinan kepada semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Muhammad Idris

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid