RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Masuk Prolegnas 2016

Publik tersentak oleh adanya kasus pemerkosaan dan pembunuhan  terhadap YY (14), pelajar Kelas 2 SMP Negeri 5 Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.  

Kasus perkosaan terhadap YY terjadi sejak tanggal 3 April 2016, baru ditemukan 3 hari kemudian dan baru menjadi kehebohan publik setelah berjalan 1 bulan kemudian. Yang sangat memprihatinkan, pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan berjumlah 14 orang, dan ada 7 diantaranya masih berusia anak.

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniati Chuzaifah bilang, “parlemen harus tahu kejahatan di Bengkulu, di mana ini adalah penistaan yang luar biasa.”

“Perempuan diperkosa oleh belasan pemuda dan akhirnya meninggal. Ini harus mendapatkan perhatian ekstra,” katanya dalam seminar dan peluncuran buku Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indoneia Masa Orde Baru di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Menurt dia, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, Negara harus bertanggung-jawab.

““Komnas Perempuan adalah bentuk kongkrit dari dorongan gerakan perempuan untuk meminta tanggung jawab negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Manneke Budiman, SS, MA, Ph.D mengatakan, “semakin ada upaya menekan angka kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, faktanya angka kekerasan bukannya berkurang tetapi malah semakin meningkat.”

 

Manneke Budiman merujuk pada jajak pendapat yang dirilis Kompas pada 25 April 2016, bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami peningkatan dan sudah mencapai titik kritis, demikian pula derajat kesadisannya. Menurut laporan tersebut, terjadi peningkatan aksi kekerasan sebesar 9,7 persen pada 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bahkan jajak pendapat Kompas tiga hari yang lalu menyebutkan, para penyerang ini adalah orang-orang terdekat.

“Kalau bajingan yang dipinggir jalan mungkin kita tidak mengelak, tetapi yang bahaya justru orang yang mencitrakan dan yang sudah mengalami pemberadaban dan pencerahan tetapi sesungguhnya  jiwanya tetap binatang,” katanya.

Dalam hal ini, Manneke pesimis terhadap peran negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Dia menekankan pentingnya kewaspadaan dan pertahanan diri perempuan berhadapan dengan laki-laki. Perempuan dalam sistem yang patrialkhal mengalami domestifikasi, sedangkan laki-laki tetap buas, tetap hewani, dan ketika punya kesempatan selalu akan menyerang perempuan karena naluri seksualnya tidak mengalami evolusi sejak berabad yang lalu.

“Ketika perempuan benar-benar diserang kemudian yang terjadi shock. Kenapa ini masih terjadi? Dan kemudian pertanyaannya di mana negara pada saat itu? Negara dalam rekam jejaknya selalu menjadi mitra yang gagal. Menjadi mitra yang mengecewakan,” tegas Manneke.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini Minaria Chrystin Natalia S,menekankan pentingnya parlemen dan seluruh masyarakat sipil mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual untuk segera disahkan.

Menurutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera masuk dalam Prolegnas 2016. Nantinya, RUU ini yang akan menjadi payung hukum dan perlindungan bagi perempuan serta anak dari ancaman kekerasan seksual.

“Dengan RUU ini pula kita semua bisa berharap agar pelaku kekerasan seksual dihukum setimpal sehingga mempunyai efek jera dan tidak muncul keberulangan,” jelasnya.

Siti Rubaidah

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid