Protes PT HIP, Ribuan Warga Datangi Mapolres dan DPRD Buol

Lebih dari 2000-an warga Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menggelar aksi demonstrasi di Markas Polres Buol dan kantor DPRD setempat, Kamis (25/1/2018), untuk memprotes ancaman PT Hardaya Inti Plantation (HIP).

Ribuan warga ini berasal dari berbagai kecamatan di Buol, seperti Bokat, Bukal, Momunu, Tiloan, Bunobogu, Gadung dan Lakea. Mereka bergerak ke pusat kota menggunakan truk, mobil bak terbuka dan kendaraan bermotor.

Tampak bendera Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Tani Nasional (STN) dan Posko Menangkan Pancasila, dibentangkan dan dikibarkan di tengah-tengah massa aksi.

Sebelumnya, perusahaan sawit milik pengusaha Hartati Murdaya itu mengancam akan menghentikan aktivitas perusahaan dan merumahkan ribuan buruhnya jika Bupati Buol tidak menerbitkan rekomendasi atas Terminal Khusus (Tersus) Kumaligon.

“Ancaman itu mengadu domba buruh PT HIP dengan Pemda dan warga yang menolak PT HIP. Jadi kami ingin laporkan ke pihak kepolisian,” kata Koordinator aksi, Jasmin Karim.

Karena itu, dalam aksi Kamis (25/1) siang, ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Buol Bersatu ini mendatangi Markas Polres Buol, untuk melaporkan pihak PT HIP terkait pernyataan yang dituding mengadu domba itu.

Setelah itu, warga bergerak ke kantor DPRD Buol, untuk menekan lembaga legislatif itu agar membatalkan surat rekomendasi terkait Tersus pengangkutan CPO milik PT HIP di desa Kumaligon.

“Kami ingin agar DPRD membatalkan surat rekomendasi dan dukungannya terhadap Tersus Kumaligon. Kami mendukung sikap Bupati yang ingin mengubah Tersus itu jadi pelabuhan rakyat,” tegas Jasmin.

Menurutnya, selama 20 tahun lebih PT HIP menggunakan Tersus itu untuk pengangkutan CPO. Sekarang, Pemda ingin mengalihfungsikan Tersus itu jadi Pelabuhan rakyat, sedangkan Tersus akan dipindahkan ke tempat lain.

“Pemda sudah menganggarkan Rp 800 juta untuk pembangunan Tersus baru, yang tak jauh dari lokasi semula. Tetapi pihak PT HIP menolak tawaran itu,” terangnya.

Selain itu, lanjut Jasmin, pihaknya juga mendesak DPRD untuk tidak memberi dukungan terhadap keinginan PT HIP yang menuntut pelepasan 10 ribu ha kawasan hutan untuk menjadi perkebunan sawit.

“Ekspansi 10 ribu ha ini tidak sesuai HGU, dan hanya mengakomodasi nafsu PT HIP menguasai tanah untuk kepentingan bisnisnya,” tuturnya.

Padahal, kata Jasmin, kawasan 10 ribu ha itu akan diperuntukkan bagi masyarakat melalui program redistribusi tanah yang disebut Tanah untuk Rakyat (TAURA).

Sementara itu, Ketua PRD Kabupaten Buol Taufik Intan mengecam tindakan PT HIP yang hanya memikirkan kepentingan bisnisnya, tanpa melihat kepentingan masyarakat dan pemerintah Buol.

“Kalau perusahaan ini merasa ingin berguna bagi masyarakat Buol, maka hentikan ekspansi dan perampasan lahan milik masyarakat,” tegasnya.

Sejak 1998, PT HIP mendapat HGU seluas 22 ribu ha di Kabupaten Buol. Namun, menurut Taufik, sejak beroperasi 20 tahun, perusahaan tersebut banyak menyerobot tanah milik masyarakat dan kawasan hutan.

Belakangan, PT HIP menuntut pelepasan kawasan hutan seluas 10.028 ha. Tuntuntan tersebut diamini oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui SK Nomor : 5.794/MENLHK-PKTL/KUH/2015 yang ditandatangani oleh Prof. Ir.  San Afri Awang,  M. Sc Dirjend Planologi dan Tata Lingkungan.

Selanjutnya,  terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor : SK. 323/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 yang membentuk panitia tata batas kawasan hutan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun, tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Bupati Buol, Amiruddin Rauf. Selain melanggar aturan, kawasan 10 ribu hektar yang dimohonkan oleh PT HIP itu sudah direncanakan Bupati Buol sebagai kawasan Agropolitan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pencadangannya.

Tidak hanya itu, sebagian kawasan itu juga menjadi objek reforma agraria yang dicanangkan Bupati melalui program Tanah untuk Rakyat (TAURA). TAURA adalah program Bupati Buol, Amiruddin Rauf, untuk memberi akses tanah kepada petani dan penggarap yang tak bertanah.

Langkah Bupati itu mendapat dukungan gerakan rakyat, termasuk Posko Menangkan Pancasila, yang di dalamnya ada PRD, LMND, STN, dan FNPBI.

“PRD mendukung langkah Bupati Buol, karena sejalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Tanah harus digunakan untuk kemakmuran rakyat,” kata Taufik.

Karena itu, tegas Taufik, PRD bersama semua organisasi yang bernaung di bawah Posko Menangkan Pancasila siap mengawal kebijakan Bupati yang pro-rakyat.

Muhammad Ikbal

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid