Proposal Politik PRIMA: Indonesia Butuh Poros Politik Baru

Artikel ini merupakan dokumen Proposal Politik yang diusung oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). PRIMA menyerukan pembentukan Poros Politik Baru untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik, lebih demokratis, adil dan makmur.


Bulan Agustus ini, menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Negara kita, mari mengenang masa para pendiri bangsa sedang berkumpul dan mendiskusikan cita-cita Indonesia merdeka.

Pembicaraan mereka, yang bisa dibaca di risalah sidang-sidang BPUPKI, menyiratkan sebuah mimpi tentang Indonesia yang tak hanya merdeka, tetapi juga masyarakatnya adil dan makmur.

Sebuah cita-cita yang kini terabadikan di pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sekarang, mari buka mata, lalu berjalan keluar melihat keadaan. Setelah 76 tahun bertolak dari pelabuhan merdeka, dengan tujuh kali berganti nahkoda, sudahkah kapal bernama Indonesia mencapai pelabuhan masyarakat adil dan makmur?

Indonesia kita hari ini

Tahun ini, saat suasana dunia yang muram akibat pandemi belum berlalu, bangsa kita memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan yang ke-76.

Pandemi bukan hanya menguji kompetensi pemerintahan kita dalam mengelola krisis yang dipicu oleh pandemi, tetapi juga menguji seberapa kuat bangunan bernegara yang sudah kita bangun selama 76 tahun.

Sayangnya, kita harus mengakui dengan kepala dingin bahwa bangunan bernegara kita sangat rapuh merespon krisis yang dipicu oleh pandemi. Krisis menyingkap segala kelemahan tiang-tiang penopangnya, dari kesehatan, ekonomi, maupun politik.

Dari aspek kesehatan, sistem kesehatan kita sangat kewalahan merespon amukan virus. Daya tampung rumah sakit kewalahan. Tenaga kesehatan kedodoran dan berguguran. Akibatnya, banyak warga yang sakit tak tertampung dan tertangani oleh fasilitas kesehatan.

Lebih parah lagi, di tengah krisis mengerikan ini, naluri bisnis masih saja mendominasi paradigma kesehatan kita: semua tes virus berbayar, masker dan APD harus dibeli, bahkan oksigen harus dibeli lewat mekanisme pasar yang tidak normal.

Secara ekonomi, kita tak punya ruang fiskal dan sumber daya yang melimpah. Meski nilai PDB kita menempati urutan ke-16 terbesar di dunia, tetapi nilai stimulus fiskal untuk menangani pandemi kita hanya 7,8 persen dari PDB. Angka itu sangat jauh di bawah Australia (19,05 persen), Jerman (39,3 persen), AS (26,6 persen), dan Jepang (56,09 persen).

Kerapuhan ekonomi makin tampak saat negara bimbang memutuskan langkah pembatasan sosial untuk menahan laju penyebaran pandemi. Negara tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup rakyat selama pemberlakuan pembatasan sosial yang ketat.

Namun, titik terlemah dari semua respon kita ada di sistem politik. Rancang bangun sistem politik kita gagal menghadirkan organisasi yang bergerak cepat dan respon yang efektif.

Meskipun alarm “sense of crisis” berkali-kali dinyalakan, tetapi tampak pemerintah dan organisasi politik kurang peka, tidak sigap, dan nir-empati. Bayangkan, di tengah situasi darurat, korupsi tak mengenal jeda. Bahkan bansos pun dikorupsi.

Ketika pandemi membutuhkan respon politik berskala besar, pemerintah dan lembaga-lembaga politik seperti kehilangan fokus dan tercerai-berai. Bayangkan, ketika lonjakan kasus belum menurun, sempat-sempatnya kita menggelar Pilkada.

Lebih parah lagi, tak peduli suasana genting dan keprihatinan yang melanda bangsa, para elit politik itu masih sempat-sempatnya meminta perlakuan istimewa: anggota DPR mendapat pembiayaan negara untuk isolasi mandiri di hotel bintang tiga.

Yang teranyar, ketika mayoritas rakyat masih diliputi kecemasan akan bahaya pandemi dan dampak ekonominya, politisi kita sudah berlomba-lomba memasang baliho di seantero negeri untuk menyambut pemilu 2024.

Tahun 1952, Sukarno pernah membeberkan tetap 5 krisis yang berbahaya: krisis politik, krisis alat-alat kekuasaan Negara, krisis cara berpikir, krisis moril, dan krisis gezag (wibawa negara).

Boleh dibilang, semua krisis itu menghinggapi bangsa kita saat ini. Namun, yang paling berbahaya adalah krisis gezag, yaitu menurunnya kepercayaan rakyat terhadap representasi negara: pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan simbol-simbol negara lainnya.

Sekarang ini, kita sedang berada di tengah krisis gezag itu. Hampir semua lembaga negara, dari parlemen, eksekutif, yudikatif, hingga penegak hukumnya semakin tidak populer di mata rakyat.

Krisis gezag adalah krisis yang lebih mengerikan dari pandemi itu sendiri. Krisis ini bisa menggiring kita dalam kekacauan sosial, disintegrasi, bahkan membubarkan negara tercinta.

Poros Lama: Pendukung Oligarki

Kalau kita melihat konfigurasi politik Indonesia saat ini, tak ada wajah yang benar-benar baru. Sebagian besar adalah wajah-wajah yang silih-berganti mendominasi politik Indonesia. Bahkan sebagian masih wajah orang-orang yang sudah menghiasi panggung politik sejak zaman Orde Baru.

Situasi diperparah oleh penyakit yang diidap oleh sistem politik Indonesia sejak lama: mental feodal dan patron-klien. Akibatnya, demokrasi (lewat pemilu) tak menciptakan sirkulasi kepemimpinan lewat kompetisi politik yang terbuka, melainkan terbentuknya dinasti dan klan-klan politik.

Akibatnya, kalau terjadi regenerasi politik, pergantiannya hanya dari bapak ke anak, suami ke istri, ibu ke anak, atau tokoh sentral ke kroninya.

Kalau kita lihat konfigurasi politik Indonesia sekarang, setidaknya ada dua poros utama: poros Istana versus poros oposisi. Poros istana meliputi individu maupun kekuatan politik (partai-partai pendukung pemerintah) yang sedang berada di lingkaran kekuasaan. Sedangkan poros oposisi meliputi Demokrat (SBY), PKS, dan kelompok konservatif.

Menariknya, jika kita periksa wajah-wajah yang menghiasi dua poros politik ini, sebagian besar sebetulnya wajah-wajah lama juga. Mereka sudah mewarnai politik Indonesia sejak 20 tahun terakhir.

PDIP bukan wajah baru. Partai ini sudah berkuasa lewat Megawati Soekarnoputri sepanjang 2001-2004. Warna kebijakannya tak jauh berbeda dengan hari ini: privatisasi BUMN, liberalisasi impor, penghapusan subsidi, dan lain-lain.

Gerindra juga tak jauh berbeda. Meski kerap bersikap kritis terhadap beberapa isu politik, tetapi orientasi politiknya sangat jangka pendek: yang penting masuk ke dalam kekuasaan. Petingginya juga mewarisi wajah-wajah orang yang pernah berjaya di masa Orba.

Kekuatan politik lain yang sedang menggantung di Istana sekarang ini adalah Golkar. Sejak orba hingga sekarang, karakter partai ini tak banyak berubah: pro-pasar, pro-bisnis, dan korup.

Di luar tiga partai besar ini, partai-partai kecil seperti Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura, merupakan kelompok politik cair dan bisa berganti haluan manakala terjadi turbulensi politik. Kepentingan mereka hanya menempel pada arus politik yang kuat untuk menjaga dukungan elektoralnya, agar tak tergilas oleh parliamentary threshold.

Sekarang, mari kita periksa poros oposisi. Dua partai oposisi utama, Demokrat dan PKS, merupakan kawan seiring sejak pemilu 2004. Demokrat dan PKS juga sudah pernah berkuasa lewat pemerintahan SBY selama dua periode (2004-2014). Warna kebijakan politiknya sudah kita ketahui: neoliberal.

Neoliberalisme, yang menjadi paradigma kebijakan hampir semua parpol di Indonesia, menekankan privatisasi, penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, dan pasar tenaga kerja yang fleksibel.

Selama lebih dua dekade pasca reformasi, neoliberalisme ini berkontribusi besar dalam memperlebar ketimpangan ekonomi. Seperti sudah banyak diungkap oleh sejumlah lembaga (Credit Suisse, Oxfam, dan TNP2K), 1 persen orang terkaya menguasai hampir separuh kekayaan dan sumber daya nasional. Sementara 10 persen terkaya menguasai 75,3 persen kekayaan nasional.

Di sisi lain, demokrasi yang makin prosedural dan berbiaya tinggi membuka pintu lebar bagi masuknya kepentingan segelintir elit super-kaya yang hendak menjadi politik sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya.

Situasi ekonomi dan politik itulah yang menjadi basis menguatnya oligarki dalam politik Indonesia: segelintir elit kaya yang memobilisasi sumber daya atau kekayaannya untuk menguasai institusi-institusi politik demi mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya.

Oligarki inilah yang mengubah sistem kesehatan menjadi lahan bisnis, sehingga sangat rapuh ketika berhadap-hadapan dengan pandemi. Oligarki ini juga mendikte hampir semua kebijakan ekonomi agar hanya melayani kepentingan mereka. Mereka juga mengusai dan mengontrol sistim politik kita.

Meski tampak berseberangan secara politik, kedua poros itu tak terbebas dari kepentingan oligarki. Jeffrey Winters dalam tulisannya di PRISMA, Oligarki dan Demokrasi di Indonesia, menunjukkan hampir semua partai dan politisi di semua kubu terkait dengan berjejaring dengan kepentingan oligarki.

Pertanyaannya, apakah kita pantas menaruh harapan kepada mereka untuk membawa Indonesia mendekati mimpi negara maju, adil dan makmur di tahun 2045?

Jawabannya sangat jelas: tidak pantas.

Indonesia butuh Poros Baru

Sekarang ini, Indonesia sedang berhadap-hadapan dengan dua tantangan besar.

Pertama, bagaimana merespon krisis yang mencekik bangsa kita saat ini, mulai dari krisis kesehatan, ekonomi, politik, hingga krisis gezag. Tanpa keluar dari krisis ini, sulit untuk bermimpi tentang masa depan.

Kedua, bagaimana menata dan membangun kembali bangunan kenegaraan kita: sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Agar bangsa kita lebih siap mengejar kemajuan zaman, lebih tangguh menghadapi krisis-krisis besar di masa mendatang, dan melempangkan jalan menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Demi menjawab dua persoalan ini, Indonesia membutuhkan poros politik baru. Sebuah poros politik yang mewakili kepentingan bangsa, bukan lagi segelintir orang.

Poros baru ini berisikan individu dan organisasi politik yang punya itikad baik untuk memperjuangkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Selain bukan bagian dari wajah politik lama, mereka juga punya rekam jejak yang bersih.

Poros baru ini bersifat terbuka dan demokratis, sehingga bisa menjadi payung politik bagi semua orang-orang baik dari berbagai profesi, pekerjaan, jenis kelamin, suku, agama, ras, sektor, dan lapisan sosial.

Poros baru ini akan mewakili mereka yang selama ini terpinggirkan dan suaranya tidak terdengar dalam saluran politik formal. Poros baru ini juga akan mengangkat isu-isu strategis yang sengaja disisihkan.

Platform politik

Sekarang, sampailah kita pada pertanyaan: kalau kita mau bersatu dalam sebuah poros baru, nilai, isu, atau program apa yang bisa mempersatukan kita?

Dari uraian pembuka di atas, persoalan terbesar bangsa ini terletak pada kehidupan ekonomi dan politik yang dikontrol oleh segelintir orang. Kita sering menyebutnya dengan istilah: oligarki.

Segelintir orang ini, dengan kekayaannya yang luar biasa, selalu berusaha menjadikan politik untuk melayani kepentingannya: melindungi dan melipatgandakan kekayaannya.

Oligarki inilah yang membuat ekonomi kita hanya melayani bisnis segelintir orang. Demi tujuan itu, mereka membeli dan membajak semua partai politik, menguasai parlemen, membeli aparat penegak hukum, membeli loyalitas pejabat, dan lain-lain.

Bagi kami, selama oligarki mendominasi kehidupan ekonomi dan politik, maka selamanya bangunan bernegara akan terpuruk dan pelan-pelan membusuk. Sebab, ekonomi-politik oligarki menyalahi prinsip utama bernegara kita: kesamaan nasib, kesetaraan hak, dan keadilan sosial.

Karena itu, kami meletakkan oligarki sebagai musuh bersama. Dalam bentuk konkret, oligarki adalah kelompok super kaya yang berusaha memanfaatkan politik untuk memelihara kekayaannya. Mulai dari memelihara ekonomi rente hingga kapitalisme kroni. Mereka sebagian besar berkubang di sektor ekstraktif.

Untuk melawan politik oligarki, poros baru harus menghadirkan dua jenis politik:

Pertama, politik kesejahteraan, yaitu seperangkat kebijakan ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

Politik kesejahteraan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya secara demokratis dan berkeadilan sosial, sesuai dengan mandat pasal 33 UUD 1945.

Politik kesejahteraan meliputi sistem pajak berkeadilan, industrialisasi nasional, pertanian yang modern, hingga penguatan UMKM sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Kedua, politik yang bersih dan demokratis, yang terwujud dalam penyelenggaraan kehidupan politik yang bersifat partisipatif dan transparan.

Kami percaya, korupsi bisa diperangi kalau partisipasi rakyat diperkuat, pengelolaan negara makin transparan, kemerdekaan pers dijamin, penegakan hukum yang terpercaya, dan penjaminan hak-hak politik rakyat.

Demikian, terima kasih. Salam Rakyat Adil dan Makmur!

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid