PRIMA Mantapkan Langkah Menuju Pemilu 2024

Meskipun proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 baru akan dimulai pada April 2022, sejumlah partai politik baru sudah bersiap-siap.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), salah satu wajah baru dalam perpolitikan Indonesia, terus memantapkan persiapan untuk mengikuti verifikasi.

Hari Sabtu (2/10/2021), PRIMA menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-2. Pertemuan yang digelar secara daring itu menghadirkan seluruh pengurus PRIMA, dari tingkatan DPP, DPW, dan DPK.

“Rakornas ini menghadirkan DPW dan DPK dari Sabang sampai Merauke. Kita mau memantapkan kesiapan pengurus dan struktur untuk mengikuti proses verifikasi,” ujar panitia pelaksana Rakornas II, Lukman Hakim, kepada berdikarionline.com.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PRIMA, Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wiranegara, mengajak seluruh pengurus dan anggota PRIMA se-Indonesia untuk bergotong-royong mempersiapkan verifikasi.

“Lahirnya PRIMA adalah tugas sejarah. Kita mau melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur,” katanya.

Menurut mantan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini, setiap pengurus dan anggota PRIMA memikul tugas mulia untuk memperbaiki kehidupan bangsa di segala bidang.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono mengingatkan soal bahaya oligarki yang mulai mencengkeram kehidupan bernegara, sehingga menjauhkan bangsa ini dari cita-cita masyarakat adil dan makmur.

“Karena cita-cita bangsa ini adalah masyarakat adil makmur, yang juga merupakan visi politik PRIMA, maka mau tak mau kita berhadap-hadapan dengan kepentingan oligarki,” katanya.

Namun, Agus Jabo menegaskan, PRIMA tak bisa berjuang sendirian melawan oligarki. Ia mengisyaratkan perlunya sebuah poros politik baru yang menghimpun seluruh elemen bangsa.

Karena itu, menurut mantan aktivis Pergerakan Islam Indonesia (PII) ini, PRIMA sedang berusaha menggalang berbagai kelompok, dari intelektual, politisi, pelaku usaha, hingga gerakan sosial, untuk memperjuangkan sebuah poros politik alternatif.

“Oligarki hanya bisa dilawan dengan persatuan, dengan sebuah poros politik baru,” tegasnya.

Agus Jabo juga menyerukan setiap anggota PRIMA untuk aktif mengkampanyekan bahaya oligarki kepada masyarakat luas. Dia juga mengajak setiap anggota PRIMA untuk lebih aktif menggunakan media sosial sebagai sarana meluaskan gagasan dan kampanye PRIMA.

Agus Jabo menegaskan, target PRIMA bukan sekedar lolos sebagai peserta pemilu 2024, tetapi juga untuk meraih suara dan kursi yang signifikan.

“Target kita menjadi pemenang pemilu, agar punya mandat dari rakyat untuk memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik, agar masyarakat adil makmur bisa terwujud,” paparnya.

Optimisme Agus Jabo dan PRIMA didukung oleh kenyataan politik bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang teridentifikasi atau terafiliasi dengan partai politik hanya di kisaran 11,6 persen (Survei LSI, 2021).

Selangkah Lagi

Dalam Rakornas yang berlangsung sehari itu, DPP PRIMA memastikan kesiapan seluruh pengurus partai, dari tingkatan DPW, DPK (Kabupaten/Kota), dan DPKC (kecamatan) untuk mengikuti proses verifikasi.

“Kita mau memantapkan persiapan, agar jalan menuju verifikasi lebih lancar,” kata Sekretaris Jenderal PRIMA, Dominggus Oktavianus.

Pemantapan persiapan ini meliputi pemastian dokumen terkait kantor/alamat tetap pengurus (DPW, DPK, DPKC), pengecekan kartu tanda anggota untuk mencegah keanggotaan rangkap dengan partai lain, rekening atas nama parpol, dan pemenuhan kuota minimal 30 persen perempuan di semua tingkatan struktur kepengurusan partai.

“Selangkah lagi, yaitu proses verifikasi KPU, kita akan turut berkiprah dan mewarnai pemilu 2024. Ini jalan kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” ujarnya.

Untuk diketahui, PRIMA sudah mengantongi surat pengesahan sebagai partai politik dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) RI. Sekarang ini PRIMA sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti verifikasi KPU yang dijadwalkan tahapannya dimulai pada April 2022 mendatang.

Dalam Rakornas itu juga muncul aspirasi dari berbagai daerah, baik rekomendasi isu yang mendesak diperjuangkan hingga tawaran cara kampanye untuk meraih dukungan luas.

Seperti perwakilan DPW dan DPK dari pulau Kalimantan yang mendesak agar partai PRIMA ikut memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

Ada juga aspirasi agar pengurus PRIMA di tingkat lokal diberi keleluasaan untuk mengaplikasikan visi perjuangan dan program perjuangan PRIMA sesuai konteks lokal.

MAHESA DANU

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid