PRD Palembang Pilih Pengurus Baru

Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) Palembang memilih kepengurusan baru melalui sebuah konferensi, siang tadi (15/5). PRD Palembang akan dinahkodai oleh Eka Syahruddin sebagai ketua dan Fuad Kurniawan sebagai sekretaris.

Konferensi ini dihadiri oleh sedikitnya 20 kader dan anggota PRD di kota Pelembang. Acara konferensi sendiri dilangsungkan di Aula PBR Kampus.

Sebelum acara pemilihan pengurus, puluhan kader dan anggota PRD ini mendiskusikan situasi daerah dan strategi-taktik perjuangan. Sibawahi, salah seorang kader PRD di Sumsel, menjelaskan dinamika ekonomi dan politik di kota yang dijuluki “Venice dari timur” ini.

“Palembang telah menjadi pusat perkembangan jasa dan perdagangan. Akan tetapi, proses tersebut disertai dengan penyingkiran ekonomi rakyat,” ujar Sibawahi.

Sibawahi juga mencontohkan begitu banyak program pemerintah setempat yang telah meminggirkan rakyat banyak, seperti kebijakan menggusur pedagang kaki lima di sejumlah jalan utama kota Palembang.

Sementara itu, Marhamah, seorang anggota PRD lainnya, mengangkat persoalan ketimpangan pembangunan antara Palembang Ilir dan ulu. “Pembangunan lebih banyak dilakukan di ilir ketimbang ulu,” katanya.

Marhamah juga mengeritik perampasan aset publik, khususnya ruang publik terbuka di kawasan GOR kampus, demi kepentingan pelaksanaan SEA-GAMES mendatang.

Menekankan Persatuan Anti-Imperialisme

Dalam sesi diskusi strategi taktik, konferensi ini kembali mempertegas kebutuhan pembangunan persatuan anti-imperialisme sebagai alat politik untuk melawan praktek imperialisme saat ini.

Menurut Eka Syahruddin, pembangunan persatuan anti-imperialis juga akan dilakukan di kota-kota, dengan menarik tokoh-tokoh, partai politik, organisasi massa, dan sektor-sektor sosial yang dirugikan oleh imperialisme dan punya visi politik menuju Indonesia berdaulat dan mandiri.

Dalam bentuk praktis, politik persatuan ini akan digalang melalui respon-respon terhadap problem rakyat di tingkat lokal. “Kita akan berusaha mengajak organisasi-organisasi atau kekuatan politik lain untuk bekerjasama dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, termasuk melakukan advokasi terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi mereka,” kata Syahruddin kepada peserta konferensi.

Leave a Response