Prabowo-Gibran Di Tengah Kemelut Industrialisasi Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Industrialisasi itu sesungguhnya merupakan transformasi dari ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi berbasis manufaktur. Dengan demikian industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah semua sektor ekonomi dengan menjadikan sektor industri pengolahan sebagai basis utamanya.

Industri Nasional kembali menggeliat setelah pandemi Covid-19, terutama industri pengolahan nonmigas. Siaran pers Kemendag Republik Indonesia pada Senin, 6 Februari 2023, mencatat industri pengolahan nonmigas tumbuh secara mengesankan di angka 5,01 persen sepanjang tahun 2022 atau lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2021 sebesar 3,67 persen. Selanjutnya industri jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen pada 2022 dan aktivitas sektor manufaktur bergeliat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

*

Mencermati kebijakan Industri Nasional saat ini hakikatnya sudah bukan untuk kemakmuran rakyat. Indikatornya sederhana: semakin terkonsentrasi dan meningkatnya harta kekayaan 10 oligark Indonesia yang melebihi 100 persen. Misalnya Lim Hariyanto menjadi orang terkaya keenam di Indonesia dari posisi sebelumnya di peringkat ke-36 orang terkaya akhir 2022. Kekayaannya melonjak sekitar 381,81% dari akhir tahun lalu yang sebesar US$1,1 miliar. Lim merupakan pengusaha perkebunan Kelapa Sawit Bumitama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura bersama mitranya asal Tiongkok membentuk grup Harita, perusahaan Tambang Nikel di Halmahera Maluku Utara.

Sementara itu jelas, kesejahteraan rakyat dalam hal ini petani menuai Nilai Tukar Petani (NTP) pada November 2023 di angka 116, 73 atau mengalami peningkatan hanya 0, 82 % . Jika dibandingkan bulan Oktober 2023, angkanya hanya 115, 78, di waktu yang sama harga sembako terpantau naik 20 % khususnya beras, diikuti oleh bahan pokok lainnya. Jadi kenaikan NTP tidak sebanding dengan persentase naiknya harga Sembako. Artinya petani minus 19,18 % , jadi wajar jika petani selalu ijon ketika melakukan produksi, belum lagi petani mengeluarkan biaya pendidikan, kesehatan yang setiap tahunnya naik. Inilah yang memicu ketimpangan, sementara pendapatan buruh (upah) tidak boleh naik melebihi 10 persen sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

*

Membesarnya Tenaga Kerja Informal, Picu Kecemasan Menuju Negara Industri.

Indonesia belum bisa masuk kategori negara industri dikarenakan karakter dasar negara industri itu mengharuskan adanya pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya ada peningkatan total pendapatan dan standar hidup layak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih dan tempat tinggal yang layak. Standar hidup layak juga mencakup kesempatan untuk sekolah, kondisi pekerjaan yang adil dan mendukung, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial saat menganggur, sakit, pensiun, atau situasi rentan lainnya.

Menggeliatnya Industri Nasional kita tersimpan kecemasan akibat membesarnya penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Tercatat di Februari 2022, persentase pekerja informal sebesar 59,97 persen, sementara pekerja formal sebesar 40,03 persen, kemudian persentasenya berubah menjadi 60,12 persen untuk pekerja informal dan 39,88 persen pekerja formal pada Februari 2023.

Fakta di atas dapat menghalangi visi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

Sebenarnya situasi ke arah deindustrialisasi sudah dimulai sejak krisis keuangan Asia tahun 1997, kemudian Covid-19 kemarin bikin stagnasi bahkan terancam mundur di tengah industrialisasi yang tidak dijalankan secara berurutan alias melompat sejak Orde Baru (ORBA), sebagaimana runutan Revolusi Industri yang dimulai oleh Inggris sekitar 1760 sampai 1840 dengan ditemukannya mesin uap sebagai pengganti tenaga manual. Kemudian di tahun 1870 merupakan tahapan kedua dari Revolusi Industri yang karakternya yaitu meluasnya listrik. Revolusi Industri tahap ketiga pasca Perang Dunia kedua sudah mulai massif teknologi di bidang biologi, komputer, digital (4.0), nuklir, ruang angkasa dan lain-lain.

Deindustrialisasi juga datang dari ancaman otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan yang menurut Forum Ekonomi Dunia akan ada pergantian 85 juta pekerja hingga tahun 2025 yang membuat sejumlah pekerjaan lenyap. Siapkah Indonesia?

*

Saat ini, Pemerintah getol bicara soal Hilirisasi terutama di sektor pertambangan untuk kesejahteraaan. Fakta menunjukkan kemiskinan meningkat di sentra pertambangan, seperti Nikel di Sulawesi dan Maluku yang terekam oleh BPS RI pada 23 Maret 2023. Hal ini diakui oleh Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS yakni masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Pemerintah agar ada kesan baik Hilirisasi lebih terasa oleh masyarakat sekitar. Hilirisasi saat ini belum cukup terhitung menaikkan taraf hidup warga sekitar lokasi tambang; berbeda dengan Lim Hariyanto yang menjadi orang terkaya keenam Indonesia setelah membentuk Grup Harita di Maluku Utara.

Indonesia harus dapat menghindari deindustrialisasi dengan cara mengevaluasi faktor kunci dari industrialisasi mulai dari: tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, dan jaringan.

Prabowo- Gibran, Raja Energi Hijau Lewat Hilirisasi Industri Sawit.

Industrialisasi Nasional jadi penting direalisasikan oleh kepemimpinan nasional ke depan sebagai hasil Pemilu 2024. Pasangan Prabowo-Gibran menyampaikan peluang Indonesia jadi raja energi hijau di dunia, salah satunya melalui Hilirisasi produk bio-diesel, bio-avtur dari Sawit.

Jika kita dalami, Hilirisasi saat ini masih menyasar pajak, mengingat belum bisa menjadi komoditas utama (hilir) tapi masih setengah jadi seperti Feronikel dan Nikel Pigiron (NPI) di pertambangan maupun sektor lain.

Sama dengan gagasan Luhut Binsar Panjaitan yang mendorong pemutihan/legalkan lahan yang dicaplok perusahan Sawit melebihi HGU, ujung-ujungnya kejar pajak juga, sementara yang relatif stabil mempunyai pengaruh penting atas kekuatan suatu negara dalam hubungan dengan negara lain ialah Sumber Daya Alam (paling dasar) adalah pangan, di mana negara yang berdaulat atau berswasembada pangan akan untung banyak dari negara yang tidak berdaulat atas pangan. Artinya mau tak mau negara tersebut, konsekwensinya melakukan impor.

Sementara Sawit sebagai salah satu sumber pangan dunia dan Indonesia jadi negara penghasil Sawit tertinggi bersama Malaysia dengan total luas lahan Sawit di tahun 2022 mencapai 15,38 juta hektar, dengan rincian perkebunan rakyat 6,37 juta hektar, perkebunan badan negara 0,59 juta hektar dan perkebunan badan swasta 8,40 juta hektar, dengan jumlah tahun 2022, 48,23 juta ton, rinciannya perkebunan rakyat 16,27 juta ton, perkebunan badan negara 2,45 juta ton , perkebunan badan swasta 29,50 juta ton.

*

Faktor kunci industrialisasi itu tanah. Jika pasangan Prabowo-Gibran menjadikan Sawit sebagai basis Industri Nasional sudah tepat, mengingat luasan laham Sawit yang terus meluas dan membuat ketergantungan negara lain cukup tinggi, ketimbang sektor lain yang diambil dari dalam bumi.

Faktor kedua, tenaga kerja, di mana Indonesia dengan jumlah penduduk 277,5 juta orang terbanyak keempat setelah Amerika Serikat artinya jika mau menjadi bangsa yang produktif maka menyatukan antara Sumber Daya Alam dengan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja akan melahirkan komoditas.

Kemudian modal berikutnya adalah uang;

Dan teknologi merupakan faktor keempat dalam rangka mempermudah mekanisasi proses manufaktur dalam usaha meningkatkan produktifitas.

Faktor kelima itu adalah hubungan yang memudahkan dalam proses produksi industrialisasi itu sendiri mulai dari transportasi, komunikasi; itulah koneksi atau jaringan organisasi seperti yang disebutkan Bung Hatta.

Realisasi Industrialisasi Nasional dalam hal ini Sawit harus dimulai dari mengklirkan soal tanah atau lebih pasnya soal Agraria hingga ada perubahan dalam pola hubungan produksi seperti pelibatan rakyat pemilik lahan Sawit yang diwujudkan dalam koperasi-koperasi mulai dari perencanaan, proses produksi dan pasca produksi yang lebih tepat kita sebut hubungan produksi gotong royong yang di dalamnya ada keterlibatan negara (BUMN) dan Swasta Nasional yang menggantikan hubungan produksi individu yang hasilnya bukan untuk kesejahteraan rakyat.

***

Ahmad Suluh Rifai : Waketum DPP PRIMA

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid