PP STN Meminta Presiden Joko Widodo Evaluasi Tiga Kementerian: BUMN RI, ATR/BPN RI dan KLHK RI

Jakarta, Berdikari Online – Saat dihubungi BerdikariOnline.com Minggu, 6 Agustus 2023, terkait dengan konflik agraria yang terjadi di Indonesia, Ahmad Rifai (Ketua Umum PP STN) berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi secara khusus terhadap Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, begitu juga dengan Kementerian ATR/BPN RI di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto mengingat masih adanya konflik agraria antara rakyat dengan BUMN yang mengelola perkebunan.

Beberapa konflik agraria yang terjadi dengan kelompok tani anggota Serikat Tani Nelayan (STN) sebagaimana yang pernah dilaporkan Berdikari Online seperti:
1.Konflik agraria di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dengan PTPN IX.

2.Konflik agraria di Desa Manyingsal Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan PG Rajawali.

3.Konflik agraria di Desa Kemitir Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang , Jawa Tengah dengan PT. Rumpun Sari Medini.

4.Konflik agraria di Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan PT. Tanjung Kenanga.

5.Konflik agraria di Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

6.Konflik agraria di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, Jambi dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK).

Semua Konflik tersebut sedang ditangani oleh PP STN yang berkoordinasi dengan pengurus wilayah di setiap wilayah konflik agraria.
“Beberapa konflik sudah dalam proses penyelesaian akan tetapi masih belum terselesaikan. Kemudian untuk Subang sedang disiapkan berkas-berkasnya yang rencananya akan dibawa ke Kementerian” lanjut Ahmad Rifai.

(Ika A. L.)