PKI Dan Komite Haji

Bicara penyelenggaraan ibadah Haji, mungkin ingatan kita tidak pernah memberi tempat kepada sebuah partai yang kerap dicap atheis: Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Siapa sangka, pada tahun 1921, partai berlambang palu arit ini punya jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saat itu PKI bersama Sarekat Islam (SI) afdeling Semarang membentuk Komite Haji. Tujuan komite ini jelas: mengubah peraturan kolonial terkait haji yang memberatkan ataupun bertentangan dengan hukum islam.

Untuk diketahui, sejak 1825, pemerintah kolonial Belanda mulai membuat aturan soal ibadah Haji. Saat itu setiap orang yang mau naik haji harus punya surat jalan. Dan untuk mendapat surat jalan, calon jemaah haji harus membayar 110 gulden. Namun, pada tahun 1852, kebijakan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Batavia.

Kemudian, pada tahun 1859, keluar lagi aturan baru yang mewajibkan calon jemaah haji untuk punya biaya tiket pulang-pergi dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Setelah itu, sepulangnya mereka ke tanah air diharuskan mengikuti sejumlah ujian. Hanya mereka yang lolos uji yang dibolehkan memakai gelar Haji dan mengenakan pakian Haji. Repot kan?

Namun, sesungguhnya, semua aturan itu hanyalah kedok pemerintah kolonial untuk mengontrol ibadah Haji. Mereka sangat khawatir, mereka yang menunaikan ibadah haji terjangkiti virus pemikiran radikal, khususnya Pan-Islamisme. Belanda khawatir Pan-Islamisme yang anti-kolonial itu menyebar di Hindia-Belanda.

Disamping itu, perlakuan yang diterima jemaah haji juga terkadang tidak manusiawi. Misalnya, antara tahun 1911 hingga 1933, pulau Onrust yang terletak di Kepulauan Seribu dijadikan tempat karantina calon jemaah haji. Seperti dituturkan Alwi Shahab, sejarawan Betawi, dengan dalih kesehatan, calon jemaah haji diperiksa dalam keadaan telanjang. Perlakuan itu membuat para ulama sangat berang.

Singkat cerita, karena banyaknya aturan kolonial yang merintangi ibadah Haji, PKI pun turun tangan. Komite Haji bentukan PKI menemui Gubernur Jenderal. Dan ternyata, usaha Komite Haji membuahkan hasil: pemerintah kolonial bersedia mengubah sebagian aturan Haji yang memberatkan itu.

Nah, yang patut diketahui, siapakah dalang di balik Komite Haji ini? Berbagai sumber menyebut nama tokoh komunis kelahiran Sumatera Barat: Tan Malaka. Dialah yang punya inisiatif untuk mendorong PKI membentuk Komite Haji.

Tan Malaka bergabung dengan PKI di tahun 1921. Saat itu dia diorganisasikan di PKI Semarang. Kendati baru bergabung, Tan membuat banyak gebrakan. Salah satunya adalah pendirian  SI school atau Sekolahan SI Semarang. Di sekolah rakyat gratis itu Tan menjadi pengajarnya.

Dalam soal pandangan politik, Tan membela politik kerjasama antara komunis dan Islam. Menurut dia, komunisme adalah sekutu alami kaum islamis dalam melawan imperialisme. Dia merujuk pada aliansi kaum Bolshevik dengan kaum muslimin di Kaukasus, Persia, Afghanistan, dan Bukhara.

Dan memang sejak 1916, kaum komunis—yang tergabung dalam Indische Sociaal Democratische Vereniging/Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia (ISDV)—bekerjasama sangat rapat dengan Sarekat Islam (SI).

Sayang, di tahun 1920, kerjasama itu mulai mebentur tembok sektarianisme. Kelompok putih di tubuh SI mulai berkoar tentang bahaya komunisme. Mereka juga menuding kaum komunis hendak memerangi gerakan Pan-Islamisme. Lebih parah lagi, ada tuduhan bahwa komunis tidak percaya Tuhan.

Tuduhan-tuduhan itu banyak yang tidak tepat. Sebagai misal, ketika dianggap anti-Tuhan, banyak kader PKI justru berasal dari golongan Haji. Sebut saja diantaranya: Haji Misbach (Surakarta), Haji Datuk Batuah (Sumatera Barat), dan Kiai Haji Achmad Chatib (Banten).

Namun demikian, arah perpecahan tidak terhindarkan. Pada Kongres SI di Surabaya, tahun 1921, proposal “Disiplin Partai” disetujui. Keanggotaan rangkap di SI dilarang. Dengan demikian, orang-orang PKI ditendang keluar dari SI.

Tan Malaka tidak setuju. Dia bilang, “kalau perbedaan Islamisme dan Komunisme kita perdalam dan lebih-lebihkan, kita memberikan kesempatan kepada musuh yang terus mengintai untuk melumpuhkan gerakan rakyat Indonesia.”

Begitulah. Mungkin ada orang PKI yang atheis, tapi tidak sedikit juga yang beragama. Sayang, sejarah yang ditulis penguasa Orde Baru sudah menjatuhkan vonisnya: komunisme anti-agama. Ironisnya, karena sejarah palsu itu, kita malas membuka lembar-lembar sejarah yang memperlihatkan kedekatan kaum komunis dan islamis dalam memerangi kolonialisme.

TIMUR SUBANGUN

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid