Peringatan HUT RI Ke-79 merupakan peringatan penutup bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya: K.H. Ma’ruf Amin. Kali ini, mengambil tema Nusantara Baru Indonesia Maju.
Tema Nusantara Baru Indonesia Maju ini bisa mengingatkan kita pada memori sejarah di periode abad ke-13 Masehi yaitu penggunaan kata “Nusantara” oleh Kertanagara Raja Singasari dalam upaya membangun Persatuan antara Jawa dengan pulau-pulau lainnya di luar Jawa demi menghadang rencana pihak asing yang ingin menguasai perairan laut jalur selatan atau yang lebih populer kita sebut Jalur Sutera yang sejak awal sebagai lalu-lintas perdagangan internasional.
Sebagai peristiwa sejarah, langkah-langkah politik luar negeri Kertanagara dan membangun persatuan nusantara dalam menghadapi “kemerdekaan” yang terancam, patutlah dijadikan cermin oleh Bangsa Indonesia sehingga bisa berfungsi sebagai penerang jalan ke depan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintahan Prabowo-Gibran tentu punya tugas berat menjadikan Indonesia yang modern, maju dalam segala hal dengan basis persatuan nasional yang di dalamnya mutlak keadilan adalah hal yang harus diutamakan.
Kita memang perlu persatuan atau gotong royong untuk mencapai kemakmuran rakyat tetapi rasa keadilan juga tidak bisa diabaikan. Fakta-fakta yang sampai pada kita hari ini masih memperlihatkan: harga pangan di beberapa daerah seperti Jawa Timur, juga harga garam naik; Jawa Barat, harga minyak naik; sementara di Lampung harga cabai, beras dan bawang juga naik. Dalam hal lingkungan, terlihat semakin parah: seperti banjir di Maluku Utara, tepatnya di seputaran wilayah tambang Nikel yang dikelola P.T. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Sementara itu sampai 8 Agustus 2024, masih terdapat beberapa gunung meletus yang menambah kesengsaraan rakyat di antaranya Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Gunung Ibu di Maluku Utara (Malut) pun mengeluarkan abu vulkanik. Selain itu, secara agraria, secara umum kita menilai kurang apik dalam tata kelola sumber-sumber agraria yang kita miliki sehingga membuat kita terancam tidak berdaulat atas pangan dan tidak mampu mempertahankan alam untuk tetap lestari.
Masalah-masalah sosial hari ini juga cukup memprihatinkan. Salah satunya dipicu oleh judi online yang merupakan isu transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi, yang tidak hanya menimbulkan tindakan kriminalitas seperti: terancamnya data pribadi, hubungan sosial yang terganggu, gangguan pendidikan dan karir warga negara jadi terganggu, namun lebih jauh lagi, telah menimbulkan kegaduhan lembaga negara hingga menyeret Presiden Joko Widodo dalam upaya mengatasinya. Ini semua, belum lagi masalah-masalah pertahanan keamanan yang tidak bisa lepas dari teknologi digital.
Jadi, peringatan HUT RI Ke-79 haruslah kita maknai: kemerdekaan itu mampu berdiri sendiri, tidak tergantung pihak lain hingga mampu mengatur diri sendiri di segala hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini hanya bisa dijalankan dengan menguatkan politik negara yang setia kepada rakyat dalam mewujudkan persatuan nasional yang adil, makmur dan lestari sehingga mampu menghindari politik kekuasaan yang menjadikan negara sebagai organ kekuasaan kelas tertentu (baca juga: oligarki). Dengan demikian politik negara juga mampu melawan tindakan yang selalu melakukan eksploitasi terhadap rakyat dan Sumber Daya Alam secara sewenang-wenang. Jika politik negara berjalan dengan baik, barulah keberadaan negara hadir untuk rakyat.
Kita berharap Prabowo-Gibran pasca dilantik pada 20 Oktober 2024 berani menempuh langkah dalam usaha memastikan politik negara berjalan tanpa intervensi pihak lain sehingga program yang jadi basis kemakmuran rakyat seperti menata kembali program hilirisasi menuju industrialisasi (tambang) dengan mengutamakan hilirisasi (industrialisasi) yang jadi kebutuhan pokok rakyat seperti di sektor perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan dapat berjalan dengan baik. Inilah yang akan menjadi sumber program makan siang bergizi gratis atau Indonesia harus berdaulat atas pangannya sendiri bukan atas impor seperti yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyandarkan makan bergizi dan susu gratis dari investor dan impor indukan sapi dari Vietnam serta 3 Juta Ton Susu. Ini kebanyakan akan menguntungkan oligarki.
Memperkuat politik negara harus juga diiringi dengan tindakan kongkrit dalam wujud memperkaya rakyat seperti melakukan redistribusi tanah untuk rakyat karena hilirisasi (industrialisasi) semua dikerjakan di atas sumber-sumber agraria. Kemudian perlu juga memperkuat, bisa juga melakukan revitalisasi organisasi rakyat: kelompok tani, kelompok nelayan, gabungan kelompok tani, serta menggerakkan usaha ekonomi rakyat melalui Koperasi dengan memberikan modal, terapan teknologi yang modern dan massal.
Tentu jika sudah dalam bentuk komoditi, menyiapkan dan memastikan pasar, tidaklah sulit karena yang dihilirisasi atau hasil industrialisasi itu merupakan kebutuhan pokok rakyat.