Ketika Penyelenggaraan Negara Menjauh dari Cita-Cita Bernegara

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 termaktub tujuan penyelenggaraan Negara: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Seharusnya tujuan bernegara itu makin dekat di pelupuk mata manakala penyelenggaraan negara tetap tegak lurus dengan UUD 1945 dan Pancasila. Seharusnya, saat memperingati 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 nanti, negeri kita tercinta sudah lebih maju, demokratis, adil dan makmur.

Namun, ada sejumlah persoalan yang menghambat langkah maju bangsa kita, yang membuat langkah kita tertatih-tatih, bahkan berpotensi menyimpang dari tujuan.

Pertama, penyelenggara Negara belum terbebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Padahal, 24 tahun yang lalu, saat reformasi dikumandangkan, bangsa ini sudah berikrar untuk tidak lagi memberi tempat bagi KKN di negeri ini.

Korupsi membuat alokasi dan distribusi sumber daya menjauh dari kepentingan publik, memperparah ketimpangan pendapatan, merusak institusi politik, dan menggerogoti kehidupan ekonomi akibat inefisiensi sektor publik/swasta dan ekonomi berbiaya tinggi.

Sayang sekali, berhadap-hadapan dengan korupsi dan dampaknya yang merusak itu, politik pemberantasan korupsi kita justru melempem. Tahun lalu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita justru melorot menjadi skor 38.

Konflik kepentingan diakui sebagai pintu masuk korupsi. Akan tetapi, penyelenggaraan Negara justru permisif terhadap konflik kepentingan ini. Buktinya, ada banyak penyelenggara negara yang rangkap jabatan. Data yang diolah Kompas pada 25 Juli 2021 menemukan, ada 397 komisaris BUMN yang rangkap jabatan dengan Kementerian, non-kementerian, dan akademisi.

Selain itu, semakin banyak politisi yang merangkap sebagai pengusaha. Berdasarkan data Marepus Corner, sebanyak 55 persen (318 orang) anggota DPR berasal dari latar belakang pebisnis. Di Kabinet, tak sedikit Menteri dengan latar belakang pengusaha besar.

Banyaknya pengusaha merangkap politisi, baik di DPR maupun Kabinet, berpotensi membawa negara ini dalam perangkap “state capture corruption”, yakni bentuk korupsi sistemis di mana kebijakan publik cenderung diarahkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dari sebagian kecil anggota masyarakat. Indikasi ini sangat kuat terbaca dalam kasus revisi UU KPK, revisi UU Minerba, dan pengesahan UU Cipta Kerja.

Malahan, konflik kepentingan itu nyata-nyata terjadi di depan mata Presiden, ketika beberapa Menteri punya posisi strategis di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) ternyata punya kaitan dengan entitas bisnis yang menjalankan bisnis tes usap (PCR).

Presiden Jokowi bahkan tidak bersuara ketika ada kasat-kusut konflik kepentingan yang menyeret Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam kasus kerugian yang ditanggung Telkomsel dalam investasi di GOTO. Boy Thohir, adik kandung Erick Thohir, adalah Komisaris Utama dan pemegang saham GOTO.

Presiden Jokowi juga terkesan mengabaikan suara keras sebagian warga negara ketika Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menikahi adiknya. Padahal, pernikahan Ketua MK dan adik Presiden berpotensi menciptakan konflik kepentingan ketika MK mengadili pengujian UU atau kasus hukum yang menyangkut kepentingan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak risih ketika anak dan mantunya maju dalam Pilkada. Padahal, demokrasi yang sehat dan kompetitif harusnya semakin menjauh dari politik kekerabatan dan dinasti.

Ketika konflik kepentingan dan politik kekerabatan dianggap lumrah, maka tumpas sudah harapan bangsa ini untuk memerangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kedua, penyelenggaraan ekonomi nasional yang masih menjauh dari semangat pasal 33 UUD 1945. Koperasi dan bentuk usaha bersama lainnya, yang harusnya tulang punggung ekonomi nasional, justru kian meredup.

Penyelenggaraan ekonomi kita masih terkontaminasi oleh penyakit kapitalisme-kroni warisan Orde Baru. Segelintir elit bisnis membangun kerajaan bisnisnya berkat kedekatan mereka dengan pejabat pemerintah, dari pusat hingga daerah. Tidaklah mengagetkan, meskipun Orde Baru sudah berakhir, indeks kapitalisme kroni Indonesia pada 2016 menempati urutan ke-7 dunia.

Penyelenggaraan ekonomi juga menjauh dari mandat Konstitusi, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bangsa ini masih berjibaku dengan kemiskinan dan pengangguran. Di samping itu, ada ketimpangan sosial yang menganga sangat lebar.

Merujuk pada laporan Global Wealth Databook 2019 oleh Credit Suisse, hanya 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 persen kekayaan nasional; sementara 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional.

Ekonomi kita juga masih bertumpu pada sektor primer atau ekstraktif. Ekonomi yang bertumpu pada ekstraktif cenderung menghasilkan kutukan sumber daya (resource curse), seperti land grabbing, korupsi, pengemplangan pajak, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Tambahan lagi, ekstraktivisme juga melekat dengan deforestasi dan perusakan ekologi.

Ketiga, penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang belum menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan demokrasi.

Salah satu bentuk perwujudan konkret dari “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia” adalah menciptakan rasa aman, tenteram, dan bermartabat bagi setiap warga Negara.

Masalahnya, belum semua warga Negara bisa merasakan rasa aman dan tenteram. Warga Ahmadiyah dan Syiah terpaksa mengungsi di negeri sendiri karena persoalan keyakinan. Puluhan ribu warga Papua harus mengungsi karena penyelesaian persoalan Papua terus mengandalkan senjata ketimbang dialog seluas-luasnya.

Selain itu, dalam merespon kritik dan perbedaan pendapat, Penyelenggara Negara masih kerap mengedepankan pendekatan represif dan pemidanaan. Ada banyak pendapat, baik di jalanan, media massa, maupun internet, yang dibungkam.

Temuan Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan, sepanjang 2016-2020, ada 768 perkara terkait UU ITE. Sementara menurut Amnesty International, pada 2020 saja, ada 119 pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat di internet menggunakan UU ITE.

Konon kabarnya, dalam RUU KUHP yang tengah dibahas DPR masih menghidupkan pasal-pasal karet, seperti pasal penghinaan Presiden/Wakil Presiden. Kita tidak tahu persisnya, sebab proses pembahasan RUU KUHP ini sangat tertutup dan tidak partisipatif.

Berbagai persoalan di atas berkelindan dengan keresahan umum yang banyak disuarakan oleh beragam kalangan, dari akademisi, agamawan, pers/jurnalis, hingga gerakan sosial, yaitu menguatnya oligarki.

Indikasi penguatan oligarki ini terbaca, misalnya, melalui pembentukan perundang-undangan yang lebih melayani kepentingan segelintir orang. Ada sejumlah UU, seperti revisi UU KPK, revisi UU Minerba, dan UU Cipta Kerja, disahkan melalui proses yang tergesa-gesa, tertutup, dan tidak partisipatif. Meskipun ketiga UU itu mendapat protes luas dari masyarakat sipil. Sebaliknya, ada sejumlah RUU yang dianggap sangat mendesak, seperti RUU perlindungan PRT (sejak 204), RUU Masyarakat Adat (sejak 2009) dan RUU PKS (sejak 2016), tak kunjung disahkan hingga sekarang.

Presiden Jokowi, yang sering disebut anak kandung reformasi, harusnya bisa membawa maju bangsa ini dalam dua periode masa jabatannya. Sayangnya, menjelang akhir periode kedua, Indonesia masih bertungkus-lumus dalam penyakit-penyakit lama yang tak kunjung dibasmi: korupsi, politik dinasti, kapitalisme kroni, dan ekonomi yang bertumpu pada ekstraktivisme.

Karena itu, kepada setiap kekuatan politik atau kandidat yang hendak mewarnai pemilu 2024, ada tanggung-jawab mendesak yang mesti mereka pikul: mengembalikan penyelenggaraan negara sesuai dengan mandat konstitusi dan Pancasila. Itu kalau kita mau meletakkan Pemilu sebagai sebuah proses politik untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Bukan menjadikan pemilu sekedar mekanisme politik untuk mengganti wajah penguasa yang memerintah kita.

Pertama, memastikan penyelenggara negara terbebas dari KKN dengan tidak memberi tempat kepada konflik kepentingan, rangkap jabatan, politik kekerabatan, dan politik balas budi (bagi-bagi jabatan kepada pendukung politik).

Kedua, memastikan penyelenggaraan ekonomi nasional berporos pada pasal 33 UUD 1945, dengan memperkuat koperasi dan UMKM, membersihkan BUMN dari KKN, memperkuat industri nasional, dan memastikan tata kelola SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ketiga memastikan penyelenggaraan negara bersetia pada jalan demokrasi dengan menghormati dan menjamin hak-hak politik rakyat (kemerdekaan berekspresi, berserikat, dan berpendapat; hak memilih dan dipilih) dan membuka ruang partisipasi politik seluas-luasnya.

NUR ROHMAT, penulis, tinggal di Yogyakarta

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid