Penangkapan Mobil Sawit Oleh Polda Jambi Tidak Sesuai Ketentuan.

Jambi, Berdikari Online – Penangkapan mobil Sawit, Kamis (10/8) oleh oknum Koperasi Fajar Pagi dan diserahkan kepada Polda Jambi jelas-jelas menyalahi aturan. Mobil tersebut hanyalah mengambil upah angkut dari buah yang dipanen masyarakat.

Aksi pemanenan yang dilakukan 4 KTH adalah dampak tidak adanya titik temu penguasaan lahan di kawasan hutan seluas 2.300 ha, sehingga masyarakat tetap bertahan di lokasi dan melakukan aktivitas di wilayah tersebut..

Adapun Koperasi Fajar Pagi Desa Betung hanya memiliki izin di Koperindag dengan Luasan Lahan 74 Ha di wilayah APL; bukan di Kawasan Hutan dan Koperasi Bina Usaha Desa Mekar Sari tidak memiliki legal standing di dalam wilayah Kawasan Hutan dan juga sudah selama ini melakukan aktifitas ilegal di dalam Kawasan Hutan yang dibebani izin Perusahaan PT WKS.

Karena tidak ada skema koperasi Sawit di dalam Kawasan Hutan, sementara izin konsesi lahan tersebut adalah milik PT. WKS seharusnya bukan wewenang Polda terkait aktivitas di dalam kawasan hutan melainkan ranah KLHK melalui GAkkum dan Polhut.

Terhadap pemberitaan bahwa panen tersebut didampingi Serikat Tani Nelayan (STN), Christian selaku Ketua wilayah STN Jambi meminta media terkait untuk melakukan klarifikasi.

“STN hanya memfasilitasi penyelesaian; tidak terlibat panen. Itu inisiatif masyarakat dikarenakan keadaan yang tidak adil bagi masyarakat 4 KTH ini,” ujar Christian.

Christian juga mengatakan bahwa mereka sudah melakukan prosedur secara Regulasi yang ada tetapi tetap dianggap sebagai pelaku pencurian. Perjuangan masyarakat 4 KTH sudah sampai kepada Kementerian KLHK sebagai pemegang kebijakan dalam Kawasan Hutan dan juga sudah melakukan NKK kepada PT WKS selaku Pemilik Izin Kawasan Hutan yang sudah diduduki masyarakat 4 KTH.

“Pimpinan Wilayah STN hanya sekedar Pendampingan Penyelesaian Konflik dan juga memberikan pemahaman tentang Perhutanan Sosial, bukan yang mengkoordinir atau menyuruh masyarakat untuk melakukan Aktifitas Panen di dalam Kawasan Hutan,” terang Christian.

Terkait pemberitaan yang dilakukan oleh Media, PW STN meminta untuk memahami permasalahannya dulu; baru dipublish ke Media.

(Ega)