Pemanggilan Airlangga Hartarto, Pintu Masuk Membongkar Lilit-Melilit Persawitan Indonesia

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat membuka Program Kartu Prakerja 2023 pada Jumat, 17 Februari 2023--https://ekon.go.id/

Tulisan singkat ini merupakan respon pemanggilan Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi pemberantasan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunanya pada periode 2021-2022 yang menjadikan tiga perusahaan seperti : Wilmar Group, Permata Hijau Group, Musim Mas Group sebagai tersangka korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,47 Triliun.

Sebagai pembuka ingatan kita, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesai (GAPKI) mencatat hingga Maret 2022, permintaan internasional tinggi dan harga paling tinggi yakni 14.805 per kilogram merupakan salah satu pemicu melakukan ekspor dengan memanipulasi syarat pemenuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dan harga penjualan minyak Sawit dalam negeri atau Domestic Price Obligation (DPO) yakni 20 persen dari total produksi.

Momentum seperti ini harus dijadikan sebagai pintu masuk membongkar mafia persawitan di Indonesia. Menyedihkan bila berujung hanya sebagai media berunding menuju Pemilu 2024.

Kita semua tentu tahu, betapa peliknya masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini mulai dari persiapan Pemilu 2024 yang amburadul seperti adanya 616.743 orang yang tercatat beberapa kali alias data ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ketidak-profesionalan KPU saat melakukan verifikasi partai politik saat mendaftar sebagai peserta pemilu hingga penjualan ilegal bijih (ore) Nikel keluar negeri sebanyak 5,3 juta ton. Belum lagi masalah agraria yang tidak luput berakhir dengan kekerasan aparat keamanan.

Masalah persawitan itu kiranya harus diurai di setiap tahapan. Menurut penulis , terbagi menjadi beberapa jenjang yakni:

pertama, pengadaan lahan untuk perkebunan Sawit yang banyak menimbulkan konflik agraria sehingga merugikan rakyat seperti konflik terbaru di Jambi yang diadvokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berakhir ricuh dan anggota Serikat Tani Nelayan (STN), pada hari senin 24 Juli 2023 sampai hari ini masih melakukan pendudukan di eks HGU PT. RKK dengan aktifitas membangun fasiltas umum dan fasilitas sosial dan banyak lagi konflik lainnya.

kedua, penerbitan izin. Di tahapan inilah dapat terjadi kongkalikong antara pihak yang mengajukan izin HGU dalam hal ini pemgusaha dengan pihak oknum yang ada di lembaga negara/pemerintah. Tindakan ini tentu sangat merugikan negara. Seperti di tahun 2022, terjadi penyalahgunaan pemberian izin terhadap PT Duta Palma Group untuk perkebunan kelapa Sawit, yang diduga merugikan negara hingga Rp 78 Triliun. Penulis meyakini banyak izin yang bermasalah. Tandanya sederhana saja: bila terjadi penolakan petani atau terjadi konflik agraria di lokasi HGU atau sekitarnya patut dicurigai: proses penerbitan izinnya dilakukan dengan cara gelap-gelapan alias kolusi.

Kemudian yang ketiga, tata niaga. Nah di sini, penulis melihat kerumitan proses penjualan buah Sawit sebelum jadi Crude Palm Oil (CPO) mulai dari tangan petani sampai Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sepanjang diskusi dengan petani tergambar penjualan yang langsung dan berjenjang, seperti 1). petani jual langsung ke Pabrik Kelapa Sawit hanya petani yang mapan dari permodalan dan penunjang lainnya seperti salah satunya sarana transportasi, 2). petani jual ke pengumpul, lalu pengumpul ke Pabrik Kelapa Sawit dan 3). petani jual ke pengumpul, pengumpul jual ke pedagang besar, kemudian pedagang besar ke Pabrik Kelapa Sawit.

Kebanyakan petani melakukan penjualan dengan cara kedua dan ketiga akibat beberapa kendala seperti jarak Pabrik Kelapa Sawit yang terlalu jauh, modal petani mengelola Sawit dari hutang, tragisnya petani harus panen sebelum waktunya, padahal kualitas buah kurang baik; akibatnya dibeli dengan harganya murah.

Tidak heran jika gambaran Guru Besar Antropologi, Universitas Gajah Mada, Pujo Semedi Hargo Yuwono dalam penelitiannya, menyampaikan bahwa petani Sawit berhadapan dengan masalah pangan dan anak-anaknya terancam stunting.

Kemudian tata niaga setelah jadi Crude Palm Oil (CPO). Ada 168 jenis produk turunan kelapa Sawit yang mampu diproduksi Industri dalam negeri termasuk Minyak Goreng yang bermasalah itu: dikorupsi. Karena itu perlu ditingkatkan dan diketatkan mengingat adanya pemberlakukan kebijakan kewajiban perusahaan untuk memasok kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO) serta mencegah harga dalam negeri mengikuti tren harga global (Domestic Price Obligation /DPO); dengan jumlah 20 Persen dari total produksi saja, berani melakukan korupsi dan manipulasi, bagaimana jika tidak ada DMO dan DPO sebagaimana rencana pemerintah yang berencana menghapusnya.

Dari rencana ini, Pemerintah terbukti tidak berpihak pada rakyat tetapi berpihak pada pengusaha (oligark). Artinya tidak ada lagi perlindungan (subsidi) minyak goreng kebutuhan pokok rakyat dan murni diserahkan ke mekanisme pasar. Jika ini terjadi maka kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng akan terjadi karena kecenderungan pengusaha lebih memilih ekspor CPO dan turunannya demi keuntungan yang lebih besar.

Ahmad Rifai
Ketua umum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid