Pandangan Kritis Bung Hatta Soal Investasi Asing

Dilandasi niat membanjiri Indonesia dengan investasi, Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk Kementerian Investasi. Agar Indonesia menjadi surganya investasi.

Tentu saja, ini bukan barang baru. Di masa Orde Baru, ada Kementerian Negara Penanaman Modal, lalu belakangan berganti nama menjadi Kementerian Negara Penggerak Dana Investasi.

Sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi memang membawa pesan kuat: investasi harus menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi nasional. Sederhanyanya: investasi adalah panglima.

Karena itu, sepanjang jalan pemerintahannya dari 2014 hingga sekarang, Jokowi banyak mendobrak pintu ekonomi dan birokrasi agar terbuka lebar bagi investasi. Mulai dari paket kebijakan ekonomi yang berjilid-jilid itu hingga pengesahan paksa UU Cipta Kerja.

Negara ini memang butuh investasi, bahkan sebanyak-banyaknya investasi, agar roda ekonomi nasional bisa berputar cepat. Akan tetapi, kita juga perlu memastikan agar putaran roda ekonomi itu tidak menggilas kepentingan rakyat. Agar putaran roda ekonomi itu tidak menyebabkan: too many people left behind.

Masalahnya, pembicaraan soal investasi terkadang hanya menyuguhkan manfaatnya saja. Bahwa investasi akan membuka lapangan kerja, pajak untuk kas negara, alih teknologi, dan seterusnya.

Padahal, tidak jarang terjadi, karena dipandu oleh logika profit, investasi membawa dampak yang tidak baik bagi kepentingan rakyat banyak dan lingkungan.

Pada tahun 1931, lewat artikel  “Pengaruh Koloniaal-Kapitaal di Indonesia”, yang dimuat koran Daulat Ra’jat, Bung Hatta menyuguhkan cara pandang kritis dalam melihat investasi asing.

Di risalah pendek itu, Bung Hatta bukan hanya mengajukan argumentasi, tapi juga membeberkan bukti-bukti yang terang-benderang terlihat oleh semua orang di masa itu.

Pertama, dalam uraian Bung Hatta, besar dan kecilnya manfaat investasi, tergantung pada jenisnya. Ia mencontohkan investasi yang jatuh pada industri pertanian. Jenis investasi ini tidak menyerap tenaga kerja banyak, tetapi memerlukan lahan yang luas.

Akibatnya, tentu saja, jumlah orang tersingkir dari lapangan pertanian tidak sebanding dengan mereka yang terserap ke dalam lapangan baru industri. Konsekuensinya: ada banyak orang yang menganggur. Jadi, alih-alih membuka lapangan kerja baru, investasi jenis ini justru memperbesar pengangguran. 

“Industri yang ada cuma dapat memakai kaum buruh lebih kurang 2 juta orang. Sebab, seperti disebut di atas, kebanyakan adalah industri pertanian,” tulis Bung Hatta.

Kekhawatiran Bung Hatta juga terbukti sekarang ini. Ketika di periode pertama Presiden Jokowi menggenjot investasi asing, penyerapan tenaga kerja justru melempem.

Seperti dikonfirmasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang 2013-2014, rata-rata penyerapan tenaga kerja PMDN dan PMA berkisar 1,4 juta orang. Tetapi, di tahun 2018 lalu, penyerapan tenaga kerjanya hanya 960 ribu orang. Penyebabnya, sebagian besar investasi yang masuk itu bersifat padat modal, bukan padat karya.

Begitu juga pembangunan infrastruktur besar-besaran lima tahun terakhir ini. Tetapi penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru tetap melambat.

Yang kedua, kata Bung Hatta, karena jumlah yang menganggur lebih besar ketimbang yang diserap bekerja, maka daya tawar buruh di pasar tenaga kerja menjadi rendah. Salah satu konsekuensinya: upah rendah.

“Karena orang yang mencari pekerjaan lebih jauh banyaknya daripada pekerjaan yang ada,” kata Bung Hatta.

Dalam konteks hari ini, seringkali untuk menarik investasi asing, pemerintah menawarkan politik upah murah. Di tahun 2017, Indonesia termasuk negara dengan upah minimum terendah di Asia Tenggara, di bawah Kamboja dan Vietnam.

Yang ketiga, yang dilihat Bung Hatta, seringkali investasi asing itu menghasilkan dan membawa keluar laba dalam jumlah besar, tetapi rakyat di daerah investasi justru miskin.

“Saban tahun mereka dapat melarikan laba dari Indonesia ke Eropa, yang jumlahnya kira-kira 500.000.000 rupiah, akan tetapi rakyat Indonesia makin lama makin sengsara,” tulisnya. 

Kita sudah kenyang dengan cerita semacam ini. Ambil contoh PT Freeport, yang sudah setengah abad lebih menambang emas dan tembaga di Papua. Di tahun 2017, perusahaan tambang asal Paman Sam itu mengeruk untung sebesar Rp 44 triliun. Angka itu lebih besar dari APBD Provinsi Papua dan Papua Barat yang jika digabung tak lebih dari Rp 25 triliun. Bayangkan?

Keempat, seperti disinggung Bung Hatta di risalah Beberapa Fasal Ekonomi, yang terbit tahun 1954, investasi asing belum tentu sejalan dengan cita-cita industialisasi nasional untuk kemakmuran rakyat.

Sebab, kalau kapitalnya berasal dari luar, maka tampuk produksi akan dipegang oleh orang luar. Sementara pemilik kapital ini, alias investor ini, dituntun oleh keinginan menumpuk keuntungan. Karena faktor itu, investor hanya akan menanamkan modalnya di sektor ekonomi yang paling menggiurkan. Seperti sekarang, sebagian besar investor masih berbondong-bondong ke sektor ekstraktif.

Kita memang butuh investasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, tetapi harus terpastikan agar investasi itu menguntungkan rakyat, menambah kas negara, dan tidak merusak lingkungan.

Karena itu, pendekatan investasi tak bisa dengan deregulasi, seperti semangat UU Cipta Kerja itu. Sebab, pendekatan UU Cipta Kerja masih race to bottom: menawarkan upah murah, pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan perlindungan lingkungan dilonggarkan.

Kita butuh investasi, terutama yang padat karya, yang masuk ke sektor industri pengolahan, yang menghormati hak-hak buruh, dan menghargai perlindungan lingkungan.

BAGASKARA WICAKSONO

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid