Omnibus Law: Sosialisme bagi Taipan, Kapitalisme bagi Rakyat

Pada acara debat terbuka untuk para calon presiden dari Partai Demokrat dua hari yang lalu (20/2) di Las Vegas, Amerika Serikat, calon presiden Bernie Sanders (78 tahun) mendengungkan sebuah frasa “Sosialisme bagi Orang yang sangat Kaya, dan Individualisme Kasar bagi Orang Miskin (Socialism for the very Rich and Rugged Individualism for the Poor”.

Frase ini digunakan Bernie Sanders untuk menyimpulkan kritiknya pada sistem ekonomi di Amerika Serikat sekaligus menyerang kandidat capres lain sesama Partai Demokrat, seperti Michael Bloomberg (77 tahun), yang merupakan salah satu orang terkaya di sana.

Dan jelas frase tersebut bukan sama sekali baru digunakan dalam dunia politik Negeri dengan produk domestik bruto (GDP) terbesar di Dunia tersebut. Dalam versi seperti yang dipopulerkan Michael Harrington pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul “The Other America”, frasa aslinya adalah: Sosialisme bagi Orang Kaya dan Kapitalisme bagi Orang Miskin (Socialism for the Rich and Capitalism for the Poor). Kemudian sepanjang 50 tahun berselang, selain tentunya Bernie Sanders, berbagai intelektual, tokoh politik, ekonom, pejabat hingga aktivis politik di Amerika Serikat kerap menggunakan frasa tersebut dalam pidato atau tulisannya, sebut saja: Martin Luther King Jr., Noam Chomsky, Nouriel Roubini, Robert Bernard Rich (Menteri Tenaga Kerja AS 1993-1997), hingga Gerakan Sosial Occupy Wall Street.  

Bernie Sanders menuding para orang kaya dan korporasi di Amerika Serikat sudah terlalu banyak diberikan kemudahan dalam bentuk: pertama, keringanan pajak (untuk pendapatan dan kepemilikan aset- seperti kondominium), bahkan Bernie menyebut tingkat besaran pajak (tax rate) rata-rata untuk orang-orang super kaya ternyata lebih rendah dari rate pajak kelas menengah; kedua, subsidi besar-besaran dari negara (dalam kasus Walmart dan kasus bailout Bank-Bank dan Asuransi Swasta saat Krisis Finansial 2008); kedua, keuntungan yang tidak wajar (contohnya dalam kasus korporasi Farmasi yang seenaknya menaikkan harga obat di Amerika Serikat hingga puluhan kali lipat dibandingkan untuk obat sejenis di negara-negara Eropa dan Inggris); dan keempat, bebas dari sanksi ketika mereka merusak lingkungan hidup demi mengejar profit jangka pendek.

Sudah seperti Sosialisme bukan? Saat semua disubsidi dan dilindungi negara, dari pajak, perusakan lingkungan, hingga bila datangnya kerugian, dan hilangnya mekanisme pasar yang berkeadilan dalam penentuan harga.

Pada saat yang Orang Super Kaya dimanjakan dalam “Sosialisme”, sebagian besar Rakyat Amerika harus menerima kejamnya Kapitalisme: satu, sebagian besar kelas pekerjanya menerima upah minimum yang di bawah standar kelayakan (kurang dari US$ 7,5/jam, Bernie mengusulkan naik dua kali lipat menjadi US$ 15/jam); dua, 500-an ribu orang masih hidup menggelandang sebagai tuna wisma; tiga, puluhan ribu lulusan kampus-kampus terjerat utang akibat mahalnya biaya pendidikan tinggi; empat, 45 juta pemuda kesulitan biaya untuk melanjutkan kuliah; lima, kelas menengah membayar tingkat pajak yang lebih tinggi dari kalangan super kaya; enam, umumnya rakyat menghabiskan 20 persen pendapatan tahunannya hanya untuk membeli obat yang harganya kemahalan; tujuh, menghadapi ancaman kerusakan lingkungan hidup yang berat akibat kerakusan korporasi migas (yang menggunakan metode frackingi yang sangat polutif).

Pasti pembaca merasa tidak asing dengan poin-poin kritis Bernie Sanders di atas. Benar, sebagian memang selaras dengan semangat draft Omnibus Law (RUU Cipta Lapangan Kerja), dan Kebijakan Ekonomi yang berlangsung di Indonesia- tentu dalam detail yang sedikit berbeda. Saya akan coba ulas berikut ini.

“Sosialisme bagi Taipan” dalam Omnibus Law dan Kebijakan Pemerintah    

Sedari awal, tim penyusun draft RUU Omnibus Law adalah mayoritas pengusaha. Para menteri kabinet yang terkait, yang menjadi komandannya, mayoritasnya juga adalah pengusaha besar. Seluruh asosiasi pengusaha dilibatkan, mulai dari APINDO, KADIN, dan HIPMI.

Para taipan Indonesia, 50 orang terkaya, juga memiliki pengaruh kuat di sekitar Presiden, mulai dari sanak mereka yang menjadi wakil menteri di Kabinet, Staf Khusus Presiden, Penasehat Kantor Staf Presiden, Komisaris BUMN, maupun Dewan Pertimbangan Presiden. Dan jangan lupa, draft RUU Omnibus Law akan disahkan di DPR, yang mayoritas anggota legislatif di sana tentu dapat terpilih pada Pemilu 2019 kemarin berkat dukungan dana dari para taipan juga (bahkan satu grup bisnis dari Taipan, kabarnya menguasai 112 anggota DPR lintas partai). Artinya, bila tidak ada tekanan yang berarti dari masyarakat, draft RUU Omnibus Law dapat dengan cepat disahkan.

Taipan mana yang tidak ingin pajaknya diringankan. Jadi dengan cerdik, mereka menyelipkan pasal penurunan pajak, perpanjangan izin usaha pertambangan (yang berupa Kontrak Karya yang akan segera habis, yang seharusnya diambil Negara dari tangan Taipan), kemudahan pengurusan AMDAL dan IMB untuk berusaha, penurunan pajak deviden, dan permasalahan HAKI Industri Farmasi,.

Artinya, para Taipan ingin mengamankan profit mereka dari pajak Negara. Sebenarnya RUU Omnibus Law adalah keinginan para taipan. Bersama kekuatan partai politik lah mereka (Taipan dan Politisi) menjadi Oligarki di Indonesia.  Seperti juga Amerika Serikat, perpolitikan Indonesia juga selalu relatif dapat dikendalikan oleh para Taipan yang mendukung kedua pasangan Capres 2019 yang lalu. Para operator Taipan berkeliaran di markas-markas pemenangan Pemilu di Kedua Kubu. Mereka berkeringat.

Omnibus Law adalah balas jasa dari Jokowi untuk Taipan. Menteri Keuangan juga setia menerbitkan surat utang yang kemahalan 1-2% di atas negara peers. Menteri Keuangan Indonesia seharusnya dapat belajar dari negeri Vietnam, yang meskipun rating investasinya di bawah Indonesia, namun pasar uangnya dapat memberikan yield lebih rendah dari Indonesia. Seharusnya, semakin baik peringkat utang, maka suku bunga dapat lebih murah. Yang dilakukan bendahara negara yang baik ini terbalik, tim ekonomi keuangan Jokowi, adalah memberikan bunga 1-2 persen tambahan bagi Taipan dan Sekutu Modalnya di Luar Negeri. Ke rakyat pelit, tapi ke Taipan murah hati luar biasa.

Selain Taipan, para pembeli surat utang adalah para nasabah kaya dalam negeri dan para bank investasi di dalam dan luar negeri. Artinya, dari setiap tabungan kelas menengah atas yang berpindah ke pasar surat utang negara (menurut laporan DIrektur BCA sebesar 30% Dana Pihak Ketiga). Bank menjadi kesulitan likuiditas, dana pihak ketiga yang seharusnya membiayai kredit untuk perluasan usaha yang akan meningkatkan lapangan kerja, malah digunakan untuk menambal defisit APBN Kementerian Keuangan. Tapi anggaran bayar bunga utang plus pokok utang, yang sekitar Rp 600-an triliun setiap tahunnya sangat berat. Apalagi pemasukan pajak kita tahun 2019 hanya dua kali lipatnya. Jadi separuh pemasukan pajak yang sudah sediikit itu kita habiskan untuk debt service, bayar ke Taipan dan Asing dengan bunga 1-2 persen di atas.

Menteri Keuangan membebaskan pajak barang mewah milik Taipan, seperti kondo dan mobil. Kemudian ada issue Tax Amnesty jilid Dua akan diberlakukan, benar-benar hari-hari yang indah bagi orang-orang kaya di Indonesia. Yang mereka, para Taipan, telah sukses menggunakan uang dan pengaruhnya untuk mengendalikan politik Indonesia, mengurangi pajak mereka. Mengurangi sumbangan mereka pada Negara. Merasa dalam dunia fantasi Sosialisme di sesama pergaulan orang kaya. Akhirnya Indonesia mengalami kekurangan bayar pajak, tax ratio 2019 (merupakan yang terburuk selama Reformasi), rasio penerimaan pajak akan semakin menurun di tahun 2020.

Singapura adalah negara kedua bagi kebanyakan Taipan, maka mereka merasa pajak badan harus diturunkan dari dua puluhan persen ke tujuh belas persen seperti di Singapura. Ekonom Faisal Basri memperbaiki kesalahan nalar tersebut. Fakta jelas membantah, justru para investor Singapura merupakan yang terbesar yang berinvestasi ke Indonesia, meskipun pajak badan lebih tinggi dari negaranya. Jokowi tidak memahami bahwa perbedaan antara Singapura dan Indonesia adalah dari segi pasar dan sumber daya alam. Sehingga saat dibisiki Taipan untuk turunkan pajak, langsung setuju.

Taipan juga bersama aparat penegak hukum, membentuk jejaring mafia / premanisme yang mengintimidasi serikat-serikat buruh yang berencana menolak RUU Omnibus Law. Dalam Omnibus Law, aparat hukum- kepolisian mendapatkan tambahan wewenang untuk memeriksa badan usaha dan perizinan badan usaha serta memberi petunjuk, mendidik, dan melatih aparat, kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Aparat menjadi anjing penjaga Taipan.

“Kapitalisme untuk Rakyat” dalam Omnibus Law

Rakyat kelas pekerja merasakan kapitalisme yang sesungguhnya dalam Omnibus Law. Upah para buruh Indonesia dirasakan saat ini sangat mencekik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang coba membandingkan upah buruh Indonesia dengan China yang bisa lebih rendah, mereka lupa bila rakyat pekerja di China banyak disubsidi oleh Negara dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Negara melakukan fungsi yang benar di China sana, menunjang upah dengan tingginya jaminan sosial lainnya.

Di sini, Indonesia, malah kebalikan. Belakangan Menteri Tenaga Kerja sudah mulai mengampanyekan penghapusan pesangin untuk buruh. Alasan mereka, selama beberapa tahun terakhir hanya 27 persen perusahaan yang memberikan pesangon bagi eks karyawannya. Jadi, menurut politisi Muslimat tersebut, mending sekalian pesangonnya dihapuskan. Kelas pekerja Indonesia merana, Menteri Tenaga Kerja enggan berjuang untuk kelas pekerja lagi. Di negeri-negeri Eropa Barat dan Skandinavia, saking besarnya pesangon Negara, para purna bakti dari negara-negara Welfare State tersebut dapat berlibur ke negara tropis manapun di Dunia menikmati hari tua. Sedangkan para pensiunan pekerja Indonesia, tanpa pesangon, tidak bisa liburan ke luar negeri. Paling pulang kampung, nge-Gojek, ungkap salah seorang korban PHK yang tidak diberi pesangon belakangan ini. Beda Negara, kelas Pekerja beda nasib.

Di Indonesia yang terjadi Negara banyak menghabisi kelas pekerja. Upah susah naik, namun harga-harga kebutuhan lain: utilitas (listrik, air, internet), BPJS, toll, rokok, kosmetik, tasbih, minuman soda, kopi sachet, rokok, Menteri Keuangan rasanya selalu gatal bila tidak punya ide baru untuk memajaki rakyat kecil. Dipikirnya dengan mematok daya beli kelas pekerja dengan berbagai kebijakan austerity, pertumbuhan dapat meroket. Minimnya investasi dianggap murni kesalahan kelas pekerja. Sehingga dalam Omnibus Law menjadi target untuk dikerdilkan kembali sharenya atas profit perusahaan. Tidak ada lagi pesangon.

Pers, sebagai media yang seharunya dapat melindungi kelas pekerja –mengabarkan dan membela pekerja- berusaha dibungkam oleh Pemerintah dengan tarif denda yang sangat tinggi, mencapai Rp 5 milyar bila beritanya dianggap bermasalah. Kebijakan itu pasti akan menghabisi cash flow kantor-kantor berita yang independen, di kampus, organisasi komunitas, sehingga yang bertahan hanya kantor berita Negara dan media milik para Taipan. Saat gerakan buruh meledak, media-media ini lah yang akan pertama kali mendiskreditkan kawan-kawan kita.

Jadi berhati-hatilah dengan birokrat pemerintah, mereka bisa saja menjadi mesin pembunuh demokrasi yang efektif bila ada payung hukumnya. Mantan Presiden Uruguay, Pepe Mujica,  dalam suatu film documenter di Netflix menyatakan bahwa, “ Berhati-hatilah dengan birokrasi, mereka dapat lebih buruk dari kaum borjuis (pengusaha).”

Dalam ilmu neoklasik, koor kapitalisme mainstream, suatu produksi adalah faktor dari capital dan labour. Bagi ilmu ekonomi ini kapital tidak pernah salah. Sehingga faktor Labour selalu harus berkorban. Selain soal pesangon, kabarnya lingkup dari pekerjaan yang boleh diberlakukan outsourcing akan lebih meluas. Cara pikir seluruh Tim Ekonomi Pemerintahan Jokowi pastilah sama. Demi masuknya investasi, buruh harus kembali korbankan daya beli mereka.

 Epilog (Solusi)

Padahal masalah utama sepinya investasi di Indonesia bukan karena salah si buruh Indonesia. Sebenarnya yang terjadi dengan segala ketergopoh-gopohan tentang draft Omnibus Law ini disebabkan oleh kesalahan pandangan ekonomi dalam menyelesaikan situasi stagnasi ekonomi. Pada tahun 2017, World Economic Forum sudah mencoba memberikan masukan, dikatakannya, dua masalah terbesar Indonesia yang mengganggu investasi dalah birokratisme dan korupsi.

Pertama, birokrasi dan korupsi

Mundurnya sistem penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dimulai dari dikuasainya KPK oleh jenderal polisi yang terafiliasi ke partai terbesar. Situasi yang lebih “aman” dari pantauan KPK ini membuat bisnis kembali berjalan- menurut para pemain proyek yang terbiasa menyuap birokrat.

Sebenarnya ada solusi untuk membuat kaum birokrat ini akan kesulitan untuk bermain proyek, mencari potensi suap dari vendor swasta. Yaitu dengan cara menambah beban kesibukan mereka, apalagi kabarnya gaji para PNS sekarang ini sudah sangat tinggi. Gaji yang tinggi harus menyesuaikan dengan bobot kerja, tidak boleh kita biarkan PNS bersantai. KPI para PNS ini harus jelas dan penyelesaian setiap pekerjaan tidak boleh lewat 1 hari.

Dua, naikkan dulu growth ke 6-7 persen, investasi pasti akan datang.

Investasi akan masuk ke dalam negeri untuk menikmati pasar Indonesia yang sangat gemuk, tentu dengan daya beli yang cukup. Investor perusahaan manufaktur tidak akan mau bangun pabrik bila barang dan jasa perusahaan mereka tidak mampu dibeli pasar Indonesia. Pasar yang bergairah, setelah pemerintah memompa ekonomi konsumsi, akan menjadi daya Tarik bagi investor asing masuk ke dalam Dunia Ketiga seperti Indonesia. Pendapatan perkapita Indonesia akan semakin cepat membesar bila pertumbuhan ekonomi di atas 7-8% setiap tahun.

Yang tentu tidak akan terjadi di era Jokowi ini. Kuartal Pertama 2020 hampir dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan di bawah 5%. Kuartal ke-III 2019 sebenarnya pertumbuhan GDP juga sudah 4,97% (No 41 di Dunia, perhatikan tabel di bawah).

Sebagai catatn tambahan, sampai detik ini Pemerintah belum lagi memberikan angka berapa banyak lapangan kerja yang akan tercipta tahun, berapa tinggi perekonomian tahun ini akibatnya (bisa tidak menembus 5 persen?). atau berapa koofisien Gini Ratio menurun (membaik) akibat UU Omnibus Law, karena sangat kuat kemungkinan akan semakin memburuk. Sangat disayangkan.

Bila kita memandang struktur ekonomi kita, terutama pada sektor di GDP, hampir separuh GDP disumbang oleh konsumsi masyarakat. Bila kita malah menggebu-gebu, seperti yang dilakukan Kementerian Keuangan, menekan daya beli rakyat, maka konsumsi masyarakat sebagai kekuatan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi malah melemah.

Padahal sebenarnya logika ekonominya sederhana, bila perhatian (terutama dalam hal keuangan) hanya kepada para Taipan, mereka belum tentu menghabiskannya untuk konsumsi. Bisa saja akhirnya mereka habiskan di saham atau reksadana yang belakangan banyak merugi. Tapi, kalau kita pompa cash ataupun kredit kepada semisal 40% masyarakat terbawah, mereka pasti akan menghabiskannya untuk konsumsi. Peraih Nobel 2019, Abhijit Banerjee and Esther Duflo, sangat menyarakan program semacam ini- alokasi kredit untuk masyarakat bawah.

Namun, kesuksesan gladi resik, menggolkan revisi UU KPK dalam  ketegangan naiknya tensi politik di tengah perlawanan  Gerakan Reformasi Dikorupsi, membuat pemerintah percaya diri UU Omnibus Law akan terwujud. Padahal sekam masih menyala, konsolidasi terus berjejaring dan meluas. Bukan tidak mungkin para pelajar STM akan kembali turun menghadang draft RUU Omnibus Law ini juga- mengingat para pelajar ini juga akan langsung terjun ke pasar kerja (labour market) yang tidak akan menguntungkan mereka.

Kesimpulan

Pertama, Omnibus Law tidak akan menciptakan lapangan kerja, melainkan hanya akan hasilkan ketimpangan pendapatan yang lebih ekstrim dan growth rendah (4 persen).

Kedua, malah sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan politik yang lebih mendasar bila pemerintah ngotot menggolkan UU Omnibus Law dan pada saat yang gerakan rakyat yang sama dengan awal gerakan Reformasi Dikorupsi kembali datang dan meluas.

GEDE SANDRA, peneliti dan aktivis di Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid