Menggaungkan Politik Buruh Lewat Partai Alternatif

Kongres Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), yang berlangsung di Pacet, Mojokokerto, Jawa Timur, pada 20-21 Februari 2021, menggaungkan perlunya partai politik alternatif.

Kongres yang mengusung tema “Membangun Partai Politik Sebagai Alat Perjuangan untuk Memperkuat Industrialisasi Nasional dan Kesejahteraan” ini menyatakan bergabung dengan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

PRIMA adalah partai baru yang dimotori oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama dengan sejumlah aktivis buruh, serikat petani, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, pekerja seni, akademisi, pelaku UMKM, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat.

“Sejak awal kita ikut menginiasi PRIMA ini. Program politik dan perjuangannya sangat sejalan dengan cita-cita politik FNPBI,” jelas ketua umum FNPBI, Lukman Hakim, kepada berdikarionline.com, Senin (22/2/2021).

Lukman menceritakan, sejak reformasi hingga sekarang, gerakan buruh belum pernah berhasil menghasilkan sebuah alat politik yang bisa mewadahi gerakan buruh dan perjuangannya.

“Kalau merespon isu ketenagakerjaan, mobilisasinya bisa ratusan ribu. Tetapi tuntuannya ekonomis, sehingga tidak berhasil mempengaruhi regulasi yang ada,” jelas aktivis yang sudah terlibat dalam gerakan buruh sejak zaman Orde Baru ini.

Padahal, menurut Lukman, kalau melihat sejarah panjang Indonesia, gerakan buruh selalu turut mewarnai. Mulai dari lahirnya serikat buruh pertama di awal abad ke-20 hingga reformasi 1998.

Lukman menjelaskan, sekarang ini hampir semua serikat buruh sudah menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sebuah problem yang sama, yaitu neoliberalisme.

Sistim ekonomi ini, yang hadir dengan agenda liberalisasi ekonominya, berdampak nyata pada kehidupan kaum buruh Indonesia. Mulai dari pasar tenaga kerja yang fleksibel, yang melegalkan sistim kerja kontrak dan outsourcing, hingga perubahan sistem pengupahan.

Sayang sekali, kata Lukman, gerakan buruh kerap terpecah ketika menyikapi agenda liberalisasi itu. Ia mencontohkan perbedaan sikap gerakan buruh terhadap UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), BPJS, dan revisi UU Ketenagakerjaan.

Menurut Lukman, untuk menghadapi agenda liberalisasi ekonomi yang makin membesar, seperti UU Cipta Kerja dan turunannya, gerakan buruh harus melompat dari tuntutan ekonomis menjadi tuntutan politik.

“Gerakan buruh harus lebih nyari menyuarakan agenda politik buruh. Dan itu bentuk konkretnya adalah menciptakan alat politik,” tegasnya.

Dia menegaskan, keikutsertaan gerakan buruh dalam perjuangan politik tidak akan meninggalkan fungsi dan tanggung-jawabnya sebagai serikat buruh.

“Tentu saja, kerja-kerja advokasi hak-hak normatif kaum buruh itu akan tetap kita lakukan. Tidak kita tinggalkan. Hanya saja, kaum buruh ini harus diberi perspektif politik,” terangnya.

Kongres FNPBI ke-IV ini mengukuhkan kembali Lukman Hakum sebagai Ketua Umum dan Supriadi Prasetyo sebagai Sekretaris Jenderal.

SETIADI BUDIANSYAH

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid