Mengapa Vaksin Berbayar Harus Ditolak?

Kita sedang berhadap-hadapan dengan situasi darurat akibat pandemi. Situasinya nyaris sama dengan situasi darurat karena perang: nyawa kita terancam.

Dalam perang, kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Sementara dalam pandemi ini, kita berhadap-hadapan dengan makhluk renik yang tak kasat mata.

Setidaknya, mengutip data Worldometers, jumlah kematian akibat pandemi covid-19 sudah mencapai 4,04 juta orang. Di Indonesia, jumlahnya juga tidak sedikit: 66.464 orang.

Mengingat situasi pandemi yang mirip perang, maka pendekatan memerangi pandemi pun harusnya menggunakan pendekatan mirip perang. Di masa perang, tak mungkin berpikir hal-hal yang esensial bagi keselamatan manusia, seperti layanan kesehatan, obat-obatan, dan bahan makanan, harus berbayar.

Begitu juga di masa pandemi, tak seharusnya hal-hal yang esensial untuk keselamatan manusia diperjual-belikan. Tidak seharusnya masker, penyanitasi tangan, bahkan oksigen, diperjual-belikan. Kalau diperjual-belikan, apalagi jika mengikuti mekanisme pasar, maka tak semua orang bisa mengakses barang esensial tersebut.

Begitu juga prinsip yang berlaku pada vaksin. Sejak jauh-jauh hari, setidaknya tahun lalu, WHO sudah berseru-seru agar vaksin diperlakukan sebagai “barang publik yang bersifat global”[1].

Argumentasi yang melandasinya bukan hanya moral, bahwa keselamatan manusia di atas segala-galanya. Ada juga argumentasi kesehatan dan ekonominya.

Dari sisi kesehatan, pandemi hanya akan terkendali kalau sudah terwujud kekebalan kolektif (herd immunity). Dan itu terwujud kalau minimal 80-90 persen populasi sudah menjalani vaksinasi.

Sedangkan argumentasi ekonominya berangkat dari keyakinan bahwa tidak ada pemulihan ekonomi tanpa pengendalian pandemi. Sebab, selama pandemi masih mengancam, maka aktivitas manusia juga mengalami pembatasan.

Ditambah lagi, dunia kita sudah terhubung satu sama lain, dengan jaringan transportasi yang bisa mengantarkan manusia melintas batas antar negara dalam waktu yang sangat cepat dan berjumlah besar, tak mungkin memerangi virus hanya dalam batas satu negara.

Karena itu, tak cukup vaksin itu menjadi barang publik yang bisa diakses gratis oleh seluruh rakyat di suatu negara, tetapi mengharuskannya diakses oleh seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia.

Karena itu, vaksin bukan hanya tak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tak boleh dikerangkeng oleh batas-batas nasionalisme (nasionalisme vaksin).

Berangkat dari argumentasi-argumentasi di atas, keputusan pemerintah untuk membuka vaksin berbayar jelas-jelas bermasalah. Tidak beradab dari sudut etis. Tidak selaras dengan agenda mewujudkan herd immunity. Boleh jadi memperlambat pemulihan ekonomi.

Pertama, vaksin berbayar jelas melukai rasa keadilan sosial. Betapa tidak adilnya, rakyat jelata harus antre berdesak-desakan, bahkan menerjang resiko terpapar virus, demi mendapat vaksin gratis. Sementara kaum berduit dengan privilege-nya tak perlu antri panjang untuk mendapat jatah vaksin.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, rakyat jelata bahkan rela berebut antrian vaksin sejak dini hari. Itu pun, di beberapa fasyankes, stok vaksinnya sudah kosong.

Kedua, membuka opsi vaksin berbayar di tengah lambannya vaksininasi gratis hanya membuka pintu bagi bisnis vaksin berskala besar.

Merujuk data Satgas Covid-19, per 13 Juli 2021, pemerintah baru menyuntikkan 51 juta dosis vaksin. Dari jumlah itu, 36,3 juta orang sudah menerima dosis pertama dan baru 15 juta orang yang menerima dosis kedua.

Melihat proses vaksinasi gratis yang berjalan terseok-seok, ditambah prosesnya yang rumit, kemudian kerap menciptakan kerumunan besar, bisa jadi mendorong banyak warga memilih jalan pintas: vaksin berbayar.

Ditambah lagi, lonjakan kasus harian dan jumlah kematian menjadi horor yang mendorong banyak orang untuk tak sabar menunggu antrian. Jadi, dengan biaya tak sampai Rp 1 juta, tak sulit bagi sebagian orang untuk beralih ke vaksin berbayar.

Alih-alih untuk mempercepat target vaksinasi menuju herd immunity, potensi “cuan” yang besar dari bisnis vaksin berbayar ini justru berpotensi menjadi lahan subur bagi para pemburu rente.

Ketiga, program vaksinasi berbayar tentu kontraproduktif di tengah menguatnya penolakan sebagian warga negara terhadap vaksinasi. Terutama penolakan yang didasari oleh teori konspirasi, bahwa pandemi covid-19 hanya akal-akalan industri farmasi untuk bisnis obat dan vaksin.

Tentu saja, bagi penganut anggapan itu, hadirnya vaksinasi berbayar telah membenarkan keyakinan mereka. Selain itu, bisnis vaksin juga akan memperkuat tudingan-tudingan ngawur yang lain, seperti tudingan RS mengambil untung dengan mengcovidkan pasien.

Pembukaan UUD 1945 jelas memandati negara untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Para bapak-ibu bangsa sengaja memilih kata “segenap” dan “seluruh” agar tak satu pun warga negara yang tak terlindungi oleh negara. No one left behind!

Mewujudkan mandat mulia itu, terlebih-lebih di masa pandemi ini, negara dituntut punya kebijakan yang mengutamakan dan melindungi kesehatan rakyat. Salah satunya: memastikan vaksin bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pertama, memastikan pasokan dan distribusi tidak terganggu. Keterlambatan, apalagi kelangkaan, akan berdampak pada tertundanya vaksinasi.

Hingga 13 Juli lalu, jumlah vaksin yang diterima Indonesia baru 137 juta dosis. Sementara target vaksinasi sebanyak 181,5 juta orang membutuhkan 363 juta dosis vaksin. Artinya, dalam bulan-bulan mendatang, ada minimal 226 juta vaksin masuk ke Indonesia.

Demi mengamankan pasokan vaksin itu, selain kemampuan lobby dan menjalin kerjasama, kita tentu butuh anggaran besar. Namun, jangan khawatir, sepanjang pemerintah punya ikhtiar yang kuat untuk melindungi rakyatnya, ada banyak jalan untuk menambah anggaran.

Kalau saja pemerintahan Jokowi mau menunda proyek pembangunan infrastruktur tahun ini, maka anggaran sebesar Rp417 triliun bisa dialihkan untuk memperkuat program vaksinasi.

Selain itu, kalau pemerintah berani mengajak kreditur untuk merenegosiasikan utang, agar tahun 2021 ini Indonesia mendapat moratorium pembayaran utang, maka negara bisa mengamankan Rp455,6 triliun.

Kalau belum cukup juga, silahkan Presiden Joko Widodo mengumumkan pemotongan gaji pejabat minimal 30 persen per bulan untuk 3-6 bulan. Bayangkan kalau ini berlaku untuk semua pejabat tinggi negara, dari Presiden, Wapres, Menteri-Menteri, anggota DPR/DPD, pejabat lembaga non-kementerian, Direksi/Komisaris BUMN, hingga Gubernur, negara akan punya tambahan anggaran untuk menangani pandemi.

Masih belum cukup juga, Presiden tinggal memerintahkan penyitaan harta semua koruptor. Presiden juga bisa mempertimbangkan penerapan pajak kekayaan.

Oiya, penambahan pasokan vaksin ini juga perlu diimbangi dengan inisiatif untuk mengembangkan vaksin di dalam negeri.

Kedua, demi mempercepat proses vaksinasi, proses vaksinasi lebih terdesentralisasi dan meluas. Selain menempatkan Puskesmas sebagai ujung tombak vaksinasis berbasis teritori, perlu memperluas titik-titik vaksinasi.

Selain itu, ada vaksinasi keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

Namun, agar proses percepatan vaksinasi ini tidak membuka celah bagi vaksinasi berkali-kali (lebih dari 2 dosis), perlu pencatatan data vaksinasi yang akurat.

Ketiga, menggencarkan edukasi dan sosialisasi tentang perlunya vaksinasi.

Belajar dari negara-negara yang vaksinasinya sudah tembus 60 persen, salah satu kuncinya adalah rendahnya penolakan vaksin oleh warganya.

Oiya, belajar dari kasus Chile, yang sempat mengalami lonjakan kasus harian sekalipun vaksinasinya sudah menembus 70 persen, kita tak boleh mengabaikan protokol kesehatan: memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.

MAHESA DANU


[1] https://kbr.id/berita/internasional/05-2020/who__vaksin_covid_19_harus_dijadikan_barang_publik_global/103179.html

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid