Mengapa Oligarki Membahayakan Kehidupan Berbangsa?

Melalui artikel “Membendung Oligarki”, di harian Kompas, pada 16 September 2021, Azyumardi Azra membunyikan lonceng peringatan akan bahaya pasang oligarki dalam perkembangan politik Indonesia.

Setidaknya, sejak 2019, lewat gerakan #ReformasiDikorupsi yang menentang revisi UU KPK, ada keresahan umum akan menguatnya ancaman oligarki. Ancaman itu  semakin tampak nyata dalam kasus revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

Ada banyak peristiwa politik mutakhir yang makin menerjemahkan bentuk konkret bahaya oligarki itu, mulai dari isu bisnis PCR, kenaikan harga minyak goreng, hingga lolosnya UU Ibu kota Negara (IKN).

Tentu saja, berbagai kejadian yang disebut di atas hanyalah serpihan-serpihan persoalan yang diakibatkan oleh pasang oligarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berikut ini, saya rangkumkan beberapa bahaya oligarki bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, oligarki mendistorsi prinsip “equality before the law”; ada orang yang lebih kuat di depan hukum. Ketidaksetaraan ekonomi menciptakan relasi kuasa yang timpang di depan hukum. Yang terjadi, penegakan hukum kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 

Di negeri ini, ada banyak cerita tentang oligark yang selalu berhasil berkelit dari hukum, dari Djoko Tjandra (skandal Bank Bali), Sjamsul Nursalim (kasus BLBI), Aburizal Bakrie (kasus Lapindo), hingga Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan (kasus PCR).

Kedua, oligarki merusak tatanan politik dan demokrasi. Para oligark memobilisasi uang, entah sebagai cukong maupun dengan mendirikan partai sendiri, ke gelanggang politik. Akibatnya, biaya politik semakin mahal.

Berdasarkan hitungan Institut Otonomi Daerah pada 2021, biaya caleg DPRD Rp 500 juta-1 milyar; DPRD I Rp 1-2 milyar; DPR-RI Rp 1-4 milyar. Sedangkan biaya Cabup/Walikota Rp 10-30 milyar; Cagub Rp 30-100 milyar, dan Capres Rp 5-20 triliun.

Akibat biaya politik yang mahal, maka hanya orang berduit atau mereka yang disokong oleh cukong yang bisa terjun dalam kontestasi politik. Tak mengherankan, ruang politik makin banyak dijejali oleh orang kaya dan pebisnis.

Berdasarkan data Marepus Corner, sebanyak 55 persen (318 orang) anggota DPR berasal dari latar belakang pebisnis. Di Kabinet, tak sedikit Menteri/Wakil Menteri dengan latar belakang pengusaha besar.

Selain membuat politik berbiaya mahal, tatanan politik oligarkis juga menyempitkan ruang demokrasi. Partisipasi politik rakyat dicegat oleh berlapis-lapis rintangan (multiple barriers to entry), mulai dari hambatan berpendapat, terlibat dalam mempengaruhi kebijakan politik, hingga ikut serta dalam ajang pemilu.

Pada ruang politik elektoral, ada rezim “ambang batas”, baik parlemen (parliamentary threshold) maupun pencalonan Presiden/Wapres (presidential threshold), yang menyempitkan ruang partisipasi.

Ketiga, banyaknya pengusaha merangkap politisi, baik di DPR maupun Kabinet, berpotensi membawa negara ini dalam perangkap “state capture corruption”, yakni Korupsi sistemik yang melibatkan kepentingan swasta dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan politik agar sejalan dengan kepentingannya.

Indikasi ini sangat kuat terbaca dalam kasus revisi UU KPK, revisi UU Minerba, dan pengesahan UU Cipta Kerja.

Keempat, oligarki mengganggu pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. 

Sebagian besar oligark Indonesia tumbuh dan berkembang dari sektor ekstraktif. Dari 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes, 19 orang diantaranya mengeruk kekayaan dari tiga bisnis saja: sawit, batubara, dan kayu.

Ekonomi yang bergantung pada sektor ekstraktif identik dengan kapitalisme kroni (crony capitalism) dan pemburu rente (rent seeking). Tentu saja, ekonomi yang digerogoti oleh kapitalisme kroni dan pemburu rente tidak pernah sehat dan berkelanjutan.

Oligarki juga akan melanggengkan ketimpangan ekonomi. Sebab, demi mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya, para oligark akan mendiktekan kebijakan yang mengarah pada “race to bottom” (upah murah, pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan lain-lain) dan mencegah kebijakan redistribusi ekonomi (pajak progresif dan subsidi sosial).

Kelima, dominasi oligarki membahayakan perlindungan lingkungan. Seperti tergambar dalam film “Don’t Look Up” (2021), para oligark hanya peduli dengan keuntungan dan penumpukan kekayaan, bukan keselamatan manusia dan makhluk hidup.

Demi menumpuk kekayaan, oligarki tak peduli dengan penggundulan hutan, bahaya ketergantungan pada energi fosil, dan pengabaian terhadap amdal. 

Keenam, “Crazy Rich” mendominasi politik. Pemilihan atau penempatan pejabat politik berdasarkan kekayaannya akan membuat politik terdominasi oleh orang-orang super-kaya. 

Sekarang saja, di Kabinet Indonesia Maju, ada banyak crazy rich yang menjadi pejabat menteri, seperti seperti Sandiaga Uno, Muhammad Lutfi, Erick Tohir, Wahyu Sakti Trenggono, Nadiem Makarim, Prabowo Subianto, dan lain-lain. Menteri-Menteri yang lain juga punya bisnis, seperti Airlangga Hartarto, Luhit Panjaitan, Agus Gumiwang Kartasasmita, Johnny G Plate, dan lain-lain.

Yang terakhir dan paling berbahaya, oligarki merebut negara beserta semua lembaga dan aparatusnya (oligarchy state capture), lalu menggunakannya untuk melayani kepentingan sempitnya: politik mempertahankan kekayaan.

Kalau Negara dan aparatusnya sudah di bawah kendali oligarki, maka negara pun akan memunggungi kepentingan bersama. Dia tak ubahnya “komite eksekutif” bagi kaum oligark untuk mengurus dan melindungi kepentingannya.

Jangan sampai terjadi, ya.

MAHESA DANU

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid