Mendiskusikan Solusi untuk Papua, dari Cara Pandang Hingga Jalan Keluar

Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono menilai pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menangani persoalan Papua belum menyentuh ke pangkal persoalan.

“Sebetulnya di sana ada persoalan ketidakadilan sosial dan ekonomi, tetapi dijawab pendekatan militeristik dengan mengirim tentara dan polisi,” kata Agus Jabo dalam diskusi bertajuk “Membedah Resolusi Penyelesaian Konflik Papua”, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, belajar dari pendekatan yang sudah diambil sejak Orde baru hingga sekarang ini, pendekatan keamanan yang represif terbukti tidak menyelesaikan masalah.

Karena itu, menurut dia, melalui Musyawarah Besar (Mubes) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada awal Agustus lalu, PRD menawarkan sejumlah jalan keluar melalui resolusi.

Yang pertama, ungkap dia, pemerintah harus mengubah cara pandangnya dalam melihat berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua.

“Selama ini, cara pandang Jakarta condong ke nasionalisme teritorial, yang hanya bicara keutuhan wilayah atau teritori semata, tetapi abai terhadap kehidupan manusia di atasnya,” jelasnya.

Akibatnya, jelas Jabo, negara selalu serampangan menyimpulkan setiap ekspresi politik maupun ketidakpuasan masyarakat Papua dengan label separatisme.

Yang kedua, lanjut dia, negara seharusnya mengedepankan jalan dialog untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Namun demikian, Agus Jabo menegaskan, dialog yang ditawarkan oleh PRD sangat berbeda dengan yang dikerjakan oleh pemerintahan Joko Widodo selama ini.

“Kalau pak Jokowi kan masih pake cara lama, berdialog dengan segelintir elit-elit Papua. Masalahnya, elit-elit itu kan tidak mewakili masyarakat Papua,” tegasnya.

Karena itu, kata dia, PRD menawarkan model dialog yang seluas-luasnya dan partisipatif. Dialog ini melibatkan semua semua pihak, semua suku, marga, laki-laki dan perempuan, semua lapisan sosial, dan kelompok politik di Papua.

Selanjutnya, Agus Jabo menyebutkan, PRD menawarkan kelembagaan politik baru, yang disebut Dewan Rakyat Papua (DRP), untuk menyalurkan aspirasi politik sekaligus menegakkan martabat politik masyarakat Papua.

“Kalau DPRP dan MRP selama ini terbukti kurang mengakomodasi aspirasi warga Papua. Basis sosial masyarakat Papua kan suku, tetapi DPRP dan MRP kurang mengakomodasi mereka,” jelasnya.

Agus Jabo menerankan, DRP akan berbasis pada kelompok sosial di Papua yang selama ini terkecualikan, seperti suku/marga, perempuan dan agama.

Berbeda dengan MRP yang kewenangannya terbatas, DRP akan menjadi badan perwakilan yang punya kewenangan legislasi, penganggaran hingga pengawasan.

“Dengan begitu, masyarakat asli Papua lewat suku-suku atau marganya punya ruang untuk bisa memutuskan regulasi maupun anggaran yang menyangkut kehidupannya,” jelasnya.

Selesaikan Papua dengan cara pandang Papua

Pada kesempatan yang sama, aktivis asal Papua Arkilaus Baho menyinggung cara pandang pemerintah pusat yang selalu melihat Papua dengan kacamata Jakarta.

“Padahal, orang Papua, yang hidup di Papua, jauh lebih tahu tentang apa yang diinginkan masyarakat Papua. Bukan Jakarta yang merasa lebih paham soal Papua,” jelasnya.

Arki menegaskan, selama ini Jakarta selalu beranggapan kalau Papua bisa diselesaikan dengan uang atau subdisi. Akibatnya, selama bertahun-tahun, Jakarta hanya menggelontorkan uang ke Papua lewat Otsus dan lain-lain.

“Itu hanya menciptakan ketergantungan, orang Papua dibuat tidak mandiri,” tegasnya.

Lebih parah lagi, kata Arki, selama 20 tahun Otsus, dengan metode gelontoran uang atau subdisi itu, banyak kabupaten di Papua tidak punya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Arki, untuk membangun Papua sesuai dengan keinginan orang asli Papua, diperlukan sebuah pendekatan yang menyentuh langsung ke basis sosial masyarakat Papua, yakni suku-suku.

“Jadi harus melibatkan suku-suku, perempuan dan agama dalam perumusan dan pengambilan kebijakan di Papua,” terangnya.

Pendapat hampir senada juga disampaikan oleh aktivis Papua lainnya, Kristian Madai. Ia menegaskan soal penyelesaian persoalan di Papua dengan jalan dialog, bukan dengan pendekatan kekerasan.

“Kalau konflik baru-baru ini, ada semacam pembiaran, sehingga terjadi ledakan,” jelasnya.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Bung Karno, Yana Priyatna, menggarisbawahi pentingnya pendekatan kultural dengan melihat karakteristik masing-masing daerah dalam kebijakan pembangunan.

“Kultur tiap daerah kan berbeda, sehingga pendekatannya juga harusnya berbeda. Jangan disama-samakan,” tegasnya.

Terkait pendekatan PRD soal dialog di Papua, Yana menggunakan pendekatan Paulo Freire, seorang pemikir sosial dan pendidikan di Brazil, bahwa dialog harus mendudukkan semua pihak secara setara, saling mempercayai, dan menggunakan nalar yang objektif.

Sementara mantan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012, Ridha Saleh, mengapresiasi resolusi PRD untuk penyelesaian persoalan di Papua.

“Sudah betul, sudah saatnya Negara mengubah pendekatan, dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Sudah terlalu lama orang Papua didekati dengan kekerasan,” jelasnya.

Menurutnya, kerusuhan di Papua yang berunjung pada pembakaran kantor DPRP maupun MRP menunjukkan adanya kekecewaan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

“Mereka sudah terlanjur kecewa dengan lembaga-lembaga tersebut. Makanya, tawaran PRD soal Dewan Rakyat Papua itu menarik untuk didiskusikan,” tambahnya.

Dia berharap, pemerintahan Jokowi bisa fokus pada penyelesaian persoalan ekonomi dan politik di Papua. Secara ekonomi, negara didesak menyelesaikan persoalan ketidakadilan ekonomi di Papua, terutama yang dialami masyarakat asli.

Sementara, secara politik, Negara dituntut lebih mendengar setiap aspirasi masyarakat Papua, terutama dari bawah, lewat kelembagaan politik baru semacam DRP.

Mahesa Danu