Mencermati “Gerilya Politik” Freeport

Meskipun kontrak karya Freeport baru akan berakhir tahun 2021 mendatang, tetapi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah gencar mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada pemerintah Indonesia.

Kenapa bisa begitu?

Untuk diketahui, bisnis perusahaan yang resmi berdiri tahun 1912 itu sedang menurun. Bahkan, sejak James Moffet memegang kendali perusahaan, saham Freeport McMoran telah turun signifikan dari 60 dollar AS menjadi 7 dollar AS. Itulah yang membuat Moffet terjungkal dari jabatannya.

Di sisi lain, seperti diungkap peneliti dari dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo Dharma Pahla Irhamna, tambang emas di Papua adalah penyumbang terbesar bagi bisnis Freeport. Dari total penjualan emas Freeport dari berbagai tambangnya sebesar 1,25 juta ons, sebanyak 1,17 juta ons berasal dari tambang emas di Papua.

Dari situ, kita menjadi tahu mengapa Freeport begitu agressif meminta perpanjangan kontrak. Pasalnya, selain rencana investasi besar senilai 17,3 milyar dollar AS, mereka juga berkepentingan mempertahankan keberlanjutan bisnis mereka di Papua. Sebab, tambang emas Papua adalah pundi terbesar mereka.

Nah, yang menarik dicermati, Freeport aktif bergerilya untuk memastikan perpanjangan kontrak. Awalnya, mereka bergerilya di pemerintahan pusat di Jakarta. Sayang, gerilya Freeport itu terbongkar setelah Surat Menteri ESDM Sudirman Said, tertanggal 7 Oktober 2015, yang sudah memberi “lampu hijau” kepada Freeport, terungkap dan digugat publik.

Surat itu membuat Sudirman Said dan Freeport terpojok. Sebab, pembicaraan soal perpanjangan kontrak, jika merujuk ke aturan hukum, baru dimungkinkan pada tahun 2019. Alhasil, untuk menutupi skandal surat tersebut, dibuatlah dagelan #PapaMintaSaham di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Gagal di situ, Freeport tidak berhenti. Bos Freeport Indonesia yang bekas telik sandi negara itu sekarang bergerilya di Papua. Awalnya dia menggarap elit-elit Papua, termasuk Gubernur Papua, Lukas Enembe. Hasilnya lumayan: Lukas Enembe langsung mengeluarkan pernyataan yang intinya mendesak pemerintah pusat di Jakarta segera memberi kepastian atas bisnis Freeport Indonesia.

Usai menggarap elit politik Papua, Freeport mulai merangkul tokoh-tokoh adat. Di hadapan tokoh adat Papua, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengeluarkan pernyataan yang cukup provokatif dan mengadu-domba. “Orang-orang yang ribut di Jakarta tidak akan merasakan dampak jika perusahaan ditutup. Tapi, masyarakat Papua yang merasakannya,” kata Maroef seperti dikutip Antara, Sabtu (26/12/2015).

Hebat sekali, perusahaan yang hampir setengah abad menghadirkan kekerasan di Papua—termasuk pembunuhan lebih 1000 orang suku Amungme (Elsham Papua, 2003), yang telah membuat puncak gunung  Ertsberg kini sudah menjadi lubang raksasa sedalam 360 meter, yang telah menjarah kekayaan Papua dan hanya menyisakan kemiskinan bagi penduduk Papua, sekarang berbicara tentang kepentingan orang-orang Papua. Hebat sekali!

Yang harus dicermati di sini, terang sekali Freeport hendak menggunakan politik adu domba, yang di jaman Belanda di sebut divide et impera, untuk menekan pemerintah Indonesia agar segera mengeluarkan keputusan perpanjangan kontrak. Inilah taktik kolonialis di manapun.

Kita berharap, Presiden Joko Widodo tidak termakan oleh politik kotor Freeport tersebut. Kita juga berharap elit-elit politik tidak “masuk angin” dan lupa dengan kejahatan Freeport selama hampir setengah abad di tanah Papua.

Sekarang ini, desakan rakyat agar pemerintah mengambilaih tambang Freeport di Papua juga makin menguat. Sekalipun dengan jalan aman: menunggu hingga kontrak Freeport berakhir di tahun 2021.

Kemarin, di bumi Papua, Presiden Jokowi bilang, “Papua seperti surga kecil yang jatuh ke bumi.” Dia juga menegaskan, Papua akan menjadi titik balik bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan cita-cita pendiri bangsa, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

Kita berharap, Presiden Jokowi konsisten dengan kata-katanya. Untuk itu, jangan lagi membiarkan “surga kecil” itu dijarah dan dirampok habis-habisan oleh korporasi asing. Dan tidak perlu muluk-muluk: tahun 2021 nanti, Freeport harus angkat kaki dari tanah Papua. Dan inilah titik balik untuk memperjuangkan Trisakti.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid