Memperjuangkan Kedaulatan Pangan

Situasi pangan kita di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo belum membaik. Setidaknya kita belum merdeka dalam beberapa kebutuhan pangan pokok: gula, bawang putih, dan daging.

Sebagian besar bahan pangan itu masih kita impor. Tahun 2020 saja, besaran impor Gula sebanyak 672.600 ton, daging  sebesar 109.253 ton, dan bawang putih mencapai 196.549 ton.

Situasi ini merupakan anomali di tengah limpahan tenaga kerja dan sumber daya alam. Ini berarti ada yang salah urus dalam pengelolaan kekayaan alam kita.

Lazimnya, jika sumber daya alam  dan tenaga manusia dipadukan, maka kekuatan produktif bangsa harusnya berkembang. Tetapi faktanya kok kita masih harus mengimpor bahan kebutuhan pangan kita.

Dalam seminar Kongres Ke-8 Serikat Tani Nasional (STN), yang mengangkat tema “Partai Alternatif : Petani dan Nelayan Menuju Kedaulatan Pangan Nasional”, saya menegaskan kalau Indonesia mau berdaulat atas kebutuhan pangannya, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah orientasi dari konsep ketahanan pangan  menjadi daulat atas pangan.

Kita tentu sudah tahun prinsip dari konsep ketahanan pangan: intinya ada ketersediaan pangan, tak peduli sumbernya dari mana. Tidak perlu berproduksi pangan, cukup punya uang/anggaran yang banyak, lalu beli dari negara lain (impor), sehingga kita punya stok pangan.

Sementara konsep kedaulatan pangan mensyaratkan kemampuan kita untuk berproduksi sendiri hingga mencukupi kebutuhan pangan bangsa kita.

Darimana kita memulai? Sederhananya begini: kita harus mulai dengan menghitung berapa jiwa yang harus makan, maka akan ketemu angka berapa kebutuhan setiap jiwa penduduk atas setiap jenis pangan.

Saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah di angka 271.34 juta jiwa, dengan jumlah petani sebanyak 33,4 juta jiwa dan nelayan 2,2 juta jiwa. Petani dan nelayan setiap tahun mengalami penurunan jumlah. Mereka merasa menjadi petani atau nelayan tidak menjanjikan kehidupan lebih baik, sehingga memilih menjual sawah/ladangnya dan pindah ke  kota atau menjadi buruh migran.

Yang terjadi, petani terusir secara samar dari alat produksinya. Seharusnya pemerintah fokus untuk memperbaiki nasib petani dengan keberpihakan kebijakan politik pada petani.

Petani juga banyak yang terusirdari lahannya akibat konflik dengan korporasi, bahkan dengan pemerintah sendiri, seperti: masih ada konflik agraria di PTPN. Hal-hal seperti ini merupakan faktor hambatan utama jika ingin berdaulat atas pangan. Sebab, soal lahan bagian dari kunci jika ingin berdaulat atas pangan. Lahan sekarang mengalami penyempitan, yang di barengi dengan jumlah petani yang terus menurun.

Luas Sawah baku tinggal 7,1 juta hektar di tahun 2018. Sementara di tahun 2013 masih berjumlah 7,75 juta hektar. Artinya, setiap Lima tahun kita kehilangan 350 juta hektar  sawah baku. Sementara kemampuan Pemerintah untuk mencetak Sawah baru hanya 60 ribu hektar setiap tahun.

Tidak heran,  kita sulit berdaulat atas pangan. Sebab, setiap tahun jumlah petani berkurang, karena dijauhkan dari alat produksinya: tanah.

Akibat dari situasi di atas tentu banyak sekali. Salah satunya: kemiskinan. Ini akibat pendapatan petani yang tidak kunjung naik. Kalau pun ada kenaikan, itu tidak bertahan lama.

Mari lihat Nilai Tukar Petani [NTP] saat ini, yang mengalami kenaikan 0,01 poin, dari 103,25 poin di Desember 2020 menjadi 103,26 poin di Januari 2021. Jika di perhatikan sepanjang tahun 2020, NTP  tertinggi hanya 103,35 poin.

Pendapatan petani yang tidak stabil, atau tidak bisa dijaga oleh pemerintah, menyebabkan kemiskinan. Angka kemiskinan sekarang mencapai 26,42 juta jiwa, meningkat 1,63 juta jiwa atau 6,6 persen jika di banding tahun 2019 sebesar 25,14 juta jiwa. Sebagian besar kemiskinan itu berlokasi di pedesaan, yang mencapai 15,16 juta jiwa atau 12,82 persen.

Upaya Pemerintahan Joko Widodo

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, salah satunya lewat program Food Estate . Program ini sudah disediakan lahan seluas 1,2 juta hektar lahan di beberapa provinsi, seperti Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Model Food Estate ini pernah di jalankan oleh Presiden Soeharto di lahan gambut, tetapi gagal. Penyebabnya, program itu memperlakukan petani transmigran saat itu sebagai buruh dalam mengelola lahan gambut tersebut.

Saya khawatir, program Food Estate di era Joko Widodo mengulangi kegagalan Soeharto. Hanya menjadi pekerja rangka penyokong ekspansi kapital oligarki di lapangan usaha agrobisnis dengan kampanye membangun agroindustri.

Petani tidak dilibatkan dalam perencanaan, produksi, dan distribusi. Seharusnya ini melibatkan kerjasama pemerintah, petani/serikat tani, koperasi, dan swasta nasional di atas prinsip: mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Reforma Agraria Masih Setengah Hati

Selain potensi kegagalan Food Estate akibat memposisikan petani sebagai buruh semata, ada yang paling prinsip, yakni rencana penyedian 1,2 juta hektar

Program itu tidak di awali dengan program Reforma Agraria yang utuh. Pemerintah memang memiliki program Reforma Agraria yang terbagi dalam dua bentuk, yaitu Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial.

Saya ingin mengoreksi program reforma agraria yang tengah dijalankan pemerintah saat ini. Yang terjadi, reforma agraria justru dimulai dari hilir (ujung) dalam bentuk pembagian sertifikat. Harusnya program reforma agrarian itu dimulai dari: 1) pendataan keseluruhan komponen agraria : tanah, air, udara dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;  2) pendataan konflik agraria dan menyelesaikannya; 3) redistribusi tanah, yang diiringi dengan sokongan permodalan, teknologi, dan jaminan pasar.

Seharusnya langkah-langkah itu yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga petani terpastikan memiliki aset dan akses. Bukan sekedar bagi-bagi sertifikat saja.

Sekarang, pemerintah mau merealisasikan Bank tanah, yang mana peran pemerintah kurang lebih sebagai: 1) penyedia tanah yang salah satunya berasal dari tanah terlantar dll; 2) menjaga tanah; dan 3) melakukan distribusi.

Berkaca dari Belanda sebagai negara pencetus konsep ini, memposisikan pemerintah sebagai: membeli tanah, lalu menyewakanke petani dengan waktu lama [26 tahun] dan kepada swasta untuk lokasi wisata, perumahan dan kegiatan bisnis lainnya.

Kebijakan bank tanah telah mengubah fungsi sosial tanah menjadi orientasi bisnis. Ini bertentangan dengan semangat reforma agrarian yang dicanangkan oleh pemerintah.

Langkah Menuju Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan hanya bisa di raih jika pemerintahan Joko Widodo berani melakukan: pertama, menegaskan kembali konsep kedaulatan pangan, dengan meletakkan petani sebagai sokogurunya, yang berorientasi pada industrialisasi dalam negeri.

Kedua,  merumuskan peta jalan membangun industri pangan nasional dengan melibatkan BUMN, organisasi tani, ilmuwan, swasta nasional, dengan memastikan reforma agrarian sebagai titik tolaknya.

Ketiga, petani harus memperjuangkan kebijakan politik yang berpihak pada pemajuan sektor pertanian. Untuk itu, petani tak boleh ketinggalan dalam inisiatif mendirikan partai alternatif, sebagai jalan untuk mempengaruhi dan menentukan kebijakan politik, termasuk kebijakan agraria sesuai pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Hanya dengan begitulah cita-cita kaum tani Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, bisa terwujud.

AHMAD RIFAI, Ketua Umum Serikat Tani Nelayan (STN)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid