Membaca Politik Tarekat Dipanegaran

Tengah viral beberapa waktu yang lalu tentang salah satu kandidat presiden, Anies Baswedan, yang menerima tombak berbentuk cakra dari pemerintah Belanda. Konon cakra itu adalah pusaka sang Heru Cokro: Pangeran Dipanegara. Kandidat lainnya pun seolah tak mau ketinggalan. Prabowo Subianto juga pernah mewacanakan pemindahan makam sang pangeran dari Makassar ke Yogyakarta.

Meskipun dalam catatan sejarah, cakra bukanlah pusaka utama sang pangeran, namun dalam kebudayaan Jawa telah lama cakra itu identik dengan lambang sang pengatur jagat. Dan meskipun Dipanegara bukanlah seorang raja yang formal, namun tercatat ia memiliki ribuan pengikut dan simpatisan.

Membawa kepingan kisah tokoh sejarah dalam diskursus politik di Indonesia bukanlah hal yang janggal. Bukankah Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, selalu menghubungkan dirinya dengan Ken Angrok, seorang titisan Syiwa, yang berbeda dengan Kertanegara, titisan Wisnu?

Sebagaimana pusaka dan dahyang, sosok-sosok historis telah lazim pula menjadi sumber legitimasi politik. Dalam jagat pewayangan raja-raja Jawa adalah memang keturunan dari Bathara Guru (Syiwa) dan Wisnu. Dan konon pun, sebetulnya, dalam perang besar Bharatayudha, Kurawa tak akan kalah ketika tak menyepelekan titisan Syiwa yang berada di barisannya, karena hanya tokoh itulah yang sebenarnya sanggup mengimbangi titisan Wisnu: Kresna. Tak dinyana titisan Syiwa yang berada di pihak Kurawa itu adalah Aswatama, sang Putra Drona, yang acap disepelekan oleh Kurawa.

Dari paradigma titisan itu,  orang akan mafhum bahwa Dipanegara jelas berupaya menyusuri jalur Wisnu. Yang acap dilupakan oleh para sejarawan saya kira adalah tentang struktur gerakan perlawanan seorang Dipanegara. Dalam paradigma titisan, memang terdapat kepercayaan atau spiritualitas yang mendasari segala bentuk gerakan perlawanan dan, kalau sudah mapan, kekuasaan. Bukankah sebagai titisan Syiwa seperti Ken Angrok dan titisan Wisnu seperti Kertanegara akan dicandikan begitu meninggalkan dunia ini? Dan bukankah konon orang-orang Jawa masa silam menyembah “Hyang” yang juga berarti leluhur dimana istilah “wayangan” atau “Mahyang” mendasarkan diri?

Dipanegara, bagi saya, adalah seorang “raja spiritual” yang berada tanpa mahkota dan istana. Istilah “spiritual” di sini memang mengacu pada nyawa gerakan perlawanan seorang Dipanegara yang merupakan jejaring tarekat. Maka ketika konon terdapat seorang sejarawan Dipanegaran yang meninggalkan pertanyaan tentang nasib laskar Dipanegara seusai Perang Jawa, yang seperti lenyap ditelan zaman, jawaban yang saya ajukan adalah bahwa laskar Dipanegaran itu masih ada hingga detik ini dan bertransformasi menjadi gerakan-gerakan tarekat.

Dua di antara gerakan tarekat itu adalah Paguyuban Purwaning Dumadi Kasampurnan Kautaman (PDKK), yang didirikan oleh Eyang Jimat Suryangalam Tambaksegara, yang konon merupakan paman dari Dipanegara sekaligus senapati perangnya, dan Pirukunan Ayu Mardi Utama (PAMU), yang konon didirikan oleh cucu Nyi Ageng Serang dan HB II, Arya Papak.

Dalam catatan Martin Van Bruinessen, dalam kitabnya yang banyak menjadi rujukan tentang pembahasan tarekat dan pesantren, pada masa Perang Jawa memang terdapat tarekat yang bernama tarekat Akmaliyah yang merupakan tarekat gabungan antara Syatthariyah dan Naqsyabandiyah yang diracik oleh tiga ulama di wilayah Banyumas, yang kemudian tiga ulama serangkai itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Akmaliyah kemudian bertransformasi ke dalam pesantren-pesantren, sementara yang cukup kental dengan nuansa kejawen,seperti PDKK dan PAMU bertransformasi menjadi aliran-aliran penghayat.

Jadi, sejak awal gerakan perlawanan seorang Dipanegara adalah gerakan tarekat. Dipanegara sendiri, yang bergelar sebagai Heru Cokro, adalah sang kutub. Dalam khazanah pertarekatan, kutub dipandang juga sebagai seorang raja seperti yang terdapat pada gelar “Sulthanul Aulia” atau rajanya para wali. Dan kutub ini juga menguasai wilayah bumi administratif laiknya para raja. Namun, semua itu berlangsung tanpa adanya catatan formal. Di sinilah kemudian unsur kepercayaan mendapatkan ruang tersendiri. Dengan demikian, dapat dimengerti kenapa para kandidat presiden Indonesia pun selalu menautkan diri dengan tokoh-tokoh sejarah seperti Dipanegara. Barangkali orang akan menertawakan sikap dan pendekatan yang seolah meromantisasikan masa silam itu, karena Dipanegara bukanlah seorang raja formal selaiknya HB di Yogyakarta atau PB di Surakarta. Namun, pendekatan-pendekatan kesejarahan semacam itu juga tak selamanya salah. Sebab, dalam khazanah pertarekatan, Dipanegara adalah memang seorang raja meskipun tak bermahkota dan tak beristana.

(Heru Harjo Hutomo)

Foto : Ilustrasi Wayang Diponogoro, Sumber jogja.tribunnews

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid