Mematahkan Hegemoni Kekuasaan Neoliberal

Kegagalan SBY sudah tidak dapat disembunyikan. Bagi sebagian kaum oposisi, kepemimpinan nasional sekarang sudah sangat tidak memadai untuk dipertahankan dan sudah tiba waktunya untuk diturunkan. Sementara bagi oposisi yang lain, kepemimpinan sekarang memang sudah terbukti gagal, tetapi “perimbangan kekuatan” belum menguntungkan sektor-sektor atau klas-klas yang beroposisi.

Yang pertama sudah sampai pada kesimpulan untuk mengusung “penggulingan”, sedang pihak yang kedua masih dalam posisi “perongrongan”. Kelompok yang pertama ini pun berusaha menggunakan segala momentum, baik gejolak sosial-politik kecil maupun besar, untuk menumpangkan isu penggulingan. Sedangkan kelompok kedua masih sibuk mencari cara untuk memperbesar barisan dan mengakumulasi kekuatan.

Kami tidak bermaksud mengamini salah satu pendapat itu. Tetapi, setidaknya dari yang pernah kami pelajari, sejarah kemenangan revolusi di berbagai tempat secara jelas menggambarkan bahwa hal itu hanya dapat dicapai ketika sebuah kekuatan politik mampu menciptakan sebuah program alternatif yang sanggup menyatukan berbagai sektor beragam dari massa rakyat, lalu kemudian mengkonsentrasikan kekuatan itu untuk memukul rantai terlemah dari kekuatan musuh.

Oleh karena itu, setiap pembungunan kekuatan populer mestilah memiliki instrumen politik: partai, front/blok politik, atau formasi apapun. Untuk membangun kekuatan sosial yang luas ini, kita harus bisa menembus berbagai rintangan yang sengaja dipasang oleh pihak musuh untuk mencegah penyatuan kekuatan sosial. Di sini ada persoalan hegemoni klas penguasa.

Dalam kasus ini, sektor-sektor radikal seringkali lupa diri. Atas nama kaum radikal, mereka selalu bertindak pada wilayah-wilayah yang hanya menyangkut penaklukan kekuasaan negara, sementara rakyat dan persoalannya terkadang diabaikan. Atau, dalam kasus yang lain, atas nama kepeloporan (Vanguard)—yang terkadang diproklamirkan oleh diri sendiri,  partai radikal bertindak sebagai pembawa “pencerahan”, sumber kebenaran dan kebajikan, yang mesti dipasokkan kepada massa. Terkadang teori-teori itu kebanyakan diimpor dari luar, dan dengan mengabaikan kekhususan corak budaya, tradisi, dan faktor-faktor etno-kultural lainnya.

Kami setuju dengan Marta Harnecker, bahwa untuk disebut sebagai pelopor (vanguard) tidak dihasilkan dari memproklamirkan diri sendiri, tetapi hanya bisa dipetik sebagai hasil dari sebuah proses perjuangan, dan sebuah partai tidak bisa menjadi pelopor tanpa barisan massa di belakangnya. Juga, perlu kami tambahkan, bahwa tidak ada sebuah sektor sosial yang sanggup menjalankan penaklukan kekuasaan secara sendiri, tanpa menempa aliansi atau menarik ke pihaknya sektor-sektor luas dari masyarakat. Makanya, upaya untuk menonjol-nonjolkan gerakan mahasiswa, sebagaimana nampak akhir-akhir ini, hanya sebuah politik “bargaining politik” untuk keuntungan elit politik tertentu.

Kembali ke soal hegemoni tadi, menurut kami, perjuangan penaklukan kekuasaan harus berjalan pararel dengan proyek transformasi kesadaran. Di sini harus diusahakan bagaimana gerakan radikal aktif untuk menciptakan sebuah situasi, atau semacam temperature politis (politisasi), yang memungkinkan massa rakyat menemukan senjata berupa teori kritis dan berpisah dengan ideologi penguasa.

Apalagi, seperti sudah kami sering tekankan sebelumnya, kita berhadapan dengan kondisi  massa rakyat yang benar-benar terfragmentasi, dimana solidaritas horizontal—baik berwujud solidaritas kelas atau antar-klas—sangat sulit terwujud.

Oleh karena itu, dalam pembangunan kekuatan sosial itu, kekuatan politik radikal harus memangkas jarak antara partai dan massa, dan juga menghilangkan garis pembatas antara politik dan massa. Aktivitas politik partai mesti banyak ditarik ke tengah-tengah massa; rapat akbar (vergadering, pawai budaya, kursus politik, dll).

Selain itu, mengingat bahwa ada banyak kelompok pegerakan dan proyek gagasannya yang beragam pula, maka kaum radikal juga harus bisa merangkul mereka ke dalam persatuan tanpa harus menyeragamkan gagasan. Kita juga mesti menghargai dan menghormati berbagai perbedaan proyek emansipasi: elektoral, pemerintahan lokal, koperasi, dll.

Kemudian, guna melawan propaganda media borjuis, yang memungkinkan mereka memonopoli dan memanipulasi informasi, kaum radikal harus memberikan pula prioritas pada pembangunan media-media alternatif: koran, media online, radio komunitas, TV independen, dll. Bahkan, jika punya kesanggupan dana, ada baiknya mencetak bahan-bahan propaganda yang bersifat audio-visual, seperti kaset dan CD. Propaganda audio-visual terkadang efektif untuk tipe masyarakat yang kurang budaya literate-nya. Dan ada bagusnya jika pendidikan-pendidikan politik di tengah massa menggunakan pula alat-alat audio-visual semacam ini.