Mawardi: Lewat Parlemen Menyuarakan Rakyat

Menjadi anggota parlemen bukan untuk mengejar jabatan politik. Bukan pula untuk mencari ‘nafkah’. Menjadi anggota parlemen hanyalah salah satu sarana untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Hal itulah yang diyakini oleh Mawardi. Dia adalah calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD tingkat II Batanghari, Jambi. Pada pemilu 2014 mendatang, Ia akan bertarung di daerah pemilihan II Kabupaten Batanghari, yang meliputi kecamatan Pamayung dan Bajubang.

Mawardi adalah salah satu caleg dari latar-belakang aktivis pergerakan. Hingga saat ini ia masih menjabat Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Jambi. Bagi Mawardi, menjadi caleg bukan sekedar perebutan kursi parlemen, tetapi sarana membangun gerakan rakyat.

Pejuang Rakyat

Mawardi lahir 1 Januari 1982 di Batanghari, Jambi. Ia menghabiskan masa kanak-kanak di tanah kelahirannya. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Kosgoro Muara Bulian, Mawardi melanjutkan pendidikan di Jawa. Tepatnya di Jogjakarta.

Di sana ia masuk Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Itu terjadi tahun 2002. Di sanalah ia mengenal dunia pergerakan. Di kampusnya, Ia sempat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Selain itu, ia juga menjadi ketua Keluarga Pelajar Jambi (KPJ) di Yogyakarta.

Tahun 2004, Mawardi bergabung dengan organisasi mahasiswa kiri, yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Di organisasi inilah ia menimba banyak ilmu mengenai pergerakan rakyat. “Di dalam organisasi inilah saya mulai belajar untuk menjadi matang. Teori dan praktek perjuangan menjadi satu,” katanya.

Bagi Mawardi, LMND menjadi ‘sekolah politiknya’. Sementara banyak organisasi mahasiswa sibuk beronani teori di dalam kampus, LMND mengharuskan anggota-anggotanya bekerja dan mengorganisir massa-rakyat. Tahun 2005, Mawardi dikirim ke Semarang untuk mengorganisir buruh.

Pengalaman itu sangat berharga baginya. Menurutnya, persentuhannya dengan kehidupan buruh membuka matanya lebar-lebar untuk menyaksikan penindasan dan penghisapan yang dialami kaum buruh. “saya hidup layaknya seperti buruh, sehingga dapat mengerti persoalan kaum buruh di Indonesia,” tuturnya.

Gerakan Politik

Di LMND, Mawardi sering mendapat kursus politik. Ia menjadi tahu benar bahwa perjuangan mengubah keadaan haruslah perjuangan mengubah struktur ekonomi-politik. Dan ia sadar pula, bahwa alat untuk perjuangan politik itu hanyalah partai politik.

Karena itu, pada tahun 2007, ia pun bersukarela menerima penugasan untuk membangun partai baru bernama Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) di kampung halamannya di Jambi. Partai itu berhaluan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Sayang, karena hambatan politik dari rezim neoliberal, Papernas gagal mengikuti verifikasi pemilu.

Mawardi tidak patah semangat. Ia segera bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Partai yang didirikan oleh kaum muda, aktivis buruh, petani, dan rakyat miskin itu pada tahun 1996 itu benar-benar sesuai dengan cita-cita politik Mawardi. “PRD konsisten membela rakyat. Kader-kadernya selalu diwajibkan bekerja di tengah-tengah massa rakyat,” kata Mawardi.

Mawardi pun membangun PRD di Jambi. Sejak berdirinya, PRD Jambi sangat aktif membela hak-hak rakyat, seperti hak-hak buruh, rakyat miskin kota, petani, dan masyarakat adat. PRD terlibat dalam perjuangan bersama masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) 113 untuk mengembalikan hak ulayat mereka yang dicaplok perusahaan asal Malaysia. PRD juga membela kaum tani di Sungai Tomang, Tanjung Jabung Timur; di Mekar Jaya, Sarolangun; dan Kunangan Jaya, Batanghari.

Lantaran aktivitasnya itu, Mawardi sering berhadapan dengan intimidasi, teror, dan represi. Pada bulan April 2012, Ia ditangkap oleh polisi. Saat itu, Mawardi baru pulang dari pertemuan dengan warga SAD 113. Tiba-tiba selusin polisi menangkapnya dan menahannya di Mapolda Jambi. Namun, rakyat yang diperjuangkan Mawardi tidak tinggal diam. Begitu mendengar kabar penangkapan itu, mereka memobilisasi diri dan mengepung Markas Polda Jambi. Polisi tidak bisa berkutik. Ia pun dibebaskan dua hari kemudian.

Menjadi Calon Legislatif

Menjadi Caleg di tengah rakyat yang apatis terhadap politik bukanlah perkara gampang. Tidak sedikit orang yang sinis dengan caleg maupun partai politik. Maklum, banyak anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi. Tak hanya itu, DPR juga banyak memproduksi kebijakan yang justru merugikan rakyat.

Namun, Mawardi tidak berkecil hati. Baginya, korup dan tidaknya seorang anggota DPR tidak lepas dari orientasi politiknya. “Kalau dia menjadi anggota DPR karena motif ekonomi, memperkaya diri, atau mengejar jabatan semata, maka jelas ia gampang dijebak korupsi. Apalagi jika ia menghalalkan segala cara, termasuk politik uang, untuk mendapatkan kursi,” paparnya.

Karena itu, supaya rakyat tidak terjebak dengan politisi korup, Mawardi mengajukan tiga syarat: pertama, periksa rekam jejak dari si caleg tersebut; kedua, caleg harus punya agenda politik yang jelas; dan ketiga, caleg harus punya program politik yang bisa menjawab persoalan rakyat, terutama di basis konstituennya.

Mawardi sendiri membawa sejumlah program politik yang sedianya akan dijalankan jika ia terpilih, yakni; 1) memperjuangkan regulasi untuk melindungi hak dan akses kaum tani terhadap tanah; 2) memperjuangkan anggaran untuk pengembangan industri pertanian melalui koperasi-koperasi rakyat; 3) memperjuangkan anggaran yang pro-petani dan rakyat di desa-desa; 4) memperjuangkan anggaran untuk program pendidikan dan kesehatan gratis; 5) memperjuangkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan listrik bagi desa-desa; 6) memperjuangkan sembako murah melalui pendirian toko-toko sembako yang disubsidi oleh pemerintah; 7) memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin hak masyarakat adat terhadap hak ulayat; 8) memperjuangkan Perda untuk pertambangan yang dikelola oleh rakyat melalui koperasi-koperasi; 9) memperjuangkan anggaran untuk program pembangunan pasar rakyat, koperasi, dan perindungan PKL; 10) memperjuangkan akses kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jika terpilih sebagai anggota DPRD nanti, Mawardi akan mempergunakan posisinya sebagai “penyambung lidah rakyat”. Artinya, ia akan menggunakan jabatan politiknya sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan berbagai aspirasi dan persoalan rakyat.

Mahesa Danu