Manado Bersama Indonesia Selenggarakan Diskusi Publik. Dilema Pembangunan Kota: Penggusuran Lahan vs Kepentingan Masyarakat

Manado, Berdikari Online.

“Penggusuran di Kota Manado semakin massif terjadi sejak tahun 2022. LBH mencatat bahwa sudah ada 600 korban penggusuran di wilayah Kota Manado mulai dari Kalasey, Sindulang dan lain-lain,” kata Satriano Pangkey dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Manado dalam diskusi publik dengan tema Dilema Pembangunan Kota; Penggusuran Lahan vs Kepentingan Rakyat yang diselenggarakan Manado Bersama Indonesia di The Cola Coffe pada Rabu, (09/08/2023).

Satriano menambahkan bahwa massifnya penggusuran tidak lepas dari UU Cipta Kerja yang dinilai sebagai karpet merah terhadap para investor dalam mencipta percepatan pembangunan yang prinsipnya guna kepentingan mereka. Tak heran jika kemudian massifnya penggusuran terjadi sebab sudah ada regulasi yang tercipta sebagai payung Hukum mereka.

Taufik Poli Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado juga menyampaikan bahwa selama paradigma pembangunan masih liberal atau bebas sebebasnya dalam tata kota maka persoalan penggusuran terlebih pembangunan kontra dengan rakyat akan terus terjadi.

Sementara itu Risat Sanger dari Gerakan Anti Korupsi (GAK) Sulawesi Utara menyampaikan bahwa problem mendasar adalah ketika Pemerintah bermain dalam koridor Hukum, dalam artian bahwa Pemerintah mempunyai instruktur dalam mencipta kebijakan semisal dalam peralihan status tanah. Misalnya dari lahan pertanian menjadi wilayah pembangunan, wilayah publik menjadi privat dan jenis lainnya. Ia menduga bahwa ke depan akan ada masalah yang lebih besar yaitu Normalisasi Saluran Sungai Tondano-Manado.

Ramah Abdul Fatah, Koordinator Manado Bersama Indonesia sebelumnya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini sudah yang ke-2 kali. Kegiatan akan dilaksanakan secara per-bulan. Agendanya Mimbar Bebas, Diskusi Pakar, Kata Warga. Programnya terfokus pada Kebijakan Publik lintas generasi serta isu kerakyatan.

Abdul sangat menyayangkan dalam giat yang diselenggarakan tidak dihadiri oleh Pemerintah Kota Manado. Padahal mereka sudah menyiapkan Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Kota Manado, terlebih awalnya mereka telah berkoordinasi dengan Pemerintah terkait.

(Alfian)