Makan Gratis

Kalau boleh disebut sebagai kesalahan fatal penyusunan programatik paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) adalah justru karena kedua paslon tidak menawarkan program makan gratis. Sementara, paslon nomor 2 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) menawarkan program makan gratis di sekolah, dan, karena program unggulan itulah, ditengarai membuat paslon ini menang telak. Tercatat, paslon nomor 2 mendapatkan 96.214.691 suara atau 58,6 persen dari total suara sah nasional.

Benar, program ini terkesan “old school”. Ada kesan sudah daluwarsa dan ketinggalan zaman. Bagaimana tidak, pasalnya program ini pernah diimplementasikan di masa Orde Baru yang Presiden-nya adalah (mantan) Mertua Prabowo sendiri, Soeharto.

Agenda Dunia

Lihatlah, di tingkat global. Faktanya, kebijakan makan gratis di sekolah telah dan terus dilangsungkan secara sinambung, dari masa ke masa. Setidaknya lebih dari enam dekade Badan Pangan Dunia (World Food Programme, WFP) di PBB telah mengimplementasikan agenda ini. Bahkan secara programatik terus diperluas realisasinya di banyak negara di dunia.

Merujuk laporan State of School-Feeding Worldwide dirilis WFP (2023), saat ini di dunia hampir 418 juta anak makan gratis di sekolah. Naik 30 juta lebih banyak dibandingkan awal 2020, sebelum pandemi COVID-19. Jumlah itu merepresentasikan 41% dari seluruh anak-anak yang terdaftar di sekolah dasar.

Program ini telah menciptakan sekitar 4 juta lapangan kerja langsung di 85 negara. Laporan dua tahunan itu juga mencatat proyek senilai 48 miliar dolar AS, naik dari sebelumnya 43 miliar dolar AS di 2020, sebagai upaya masyarakat global melalui pemerintah di negara masing-masing untuk memastikan masa depan anak-anak terjamin lebih baik.

Ya, bagaimanapun, anak-anak tumbuh sehat berkat konsumsi gizi dan nutrisi yang baik pada akhirnya diharapkan bakal menghasilkan orang dewasa yang sehat dan produktif. Menuju SDM berkualitas, bagaimanapun harus berangkat dari anak-anak yang sehat.

Menariknya, program ini bukan hanya jadi kebijakan di negara-negara miskin dan berkembang saja. Simak saja keberadaan School Meals Coalition (SMC). Koalisi ini didirikan bersamaan gelaran KTT Sistem Pangan PBB di 2021, saat dunia dilanda gelombang pandemi COVID-19, diketahui kini memiliki anggota 97 negara.

Sebutlah contoh di benua Afrika, beberapa negara menjalankan program ini ialah Mesir, Afrika Selatan, Maroko, Libya, Tanzania, dsbnya; di Asia seperti Jepang, China, Filipina, Thailand, Uni Emirat Arab, dsbnya; di Amerika Latin dan Karibia ada Brazil, Argentina, Chile, Kuba, Colombia, dsbnya; tak kecuali juga di negara-negara maju di Eropa tercatat Jerman, Perancis, Swedia, Filandia, Luxemborg, dsbnya; hingga di benua Amerika Utara seperti Kanada dan Amerika Serikat. Namun ternyata tak semua negara dengan program makan gratis serta merta masuk keanggotaan forum SMC. Sebut saja di antarnya ialah India dan Inggris, misalnya.

Bagaimana seriusnya program ini di tingkat global terlihat dari dukungan masyarakat dunia atas koalisi tersebut. Selain Badan Pangan Dunia (WFP), SMC juga didukung beberapa lembaga PBB lain seperti UNICEF, UNESCO, FAO, WHO, UN Nutrition. Pun diikuti 3 badan regional: Uni-Afrika, ECOWAS, dan Komisi Eropa.

Tak hanya itu. Mitra kerja penting lain ialah seperti keterlibatan puluhan akademisi, lembaga penelitian dan think tanks, serta puluhan yayasan dan jaringan masyarakat sipil, plus ratusan LSM dari seluruh dunia.

Sudah tentu program ini bagian dari program jaring pengaman sosial. Dengan menghilangkan beban orang tua menanggung biaya makan anak-anaknya di sekolah, menurut hitungan WFP program ini menghemat pendapatan kelompok rentan dan miskin hingga 10%. Investasi sebesar 1 dolar AS bagi program ini, masih seturut penghitungan WFC, akan menghasilkan keuntungan sosial sebesar 9 dolar AS di masa depan.

Perlindungan Sosial Indonesia

Patut kita ingat, kebijakan perlindungan sosial di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mengejawantah menjadi banyak program, antara lain: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kartu Pra Kerja, Program Bidikmisi Anak Usia Sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Usaha Usia Kerja/Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pelatihan UMKM, Subsidi energi listrik dan gas 3 kg, BPJS Ketenagakerjaan, Asistensi dan Rehabilitasi Lanjut Usia, bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (RTLH/BSPS), dan lain sebagainya.

Artinya dengan ditambah satu program oleh presiden terpilih Prabowo yaitu program makan gratis di sekolah, maka dapat dikata ‘sempurna”-lah kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat kelompok rentan dan miskin di Indonesia. Sempurnalah makna dari konsep “negara hadir” seperti rumusan agenda Nawacita, 2014.

Dengan demikian masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin, jika selama ini dipandang underestimate sebagai tak terpelajar tampaknya justru rasional dalam menentukan pilihan pilpres mereka. Jelas, ada rasionalitas. Pilihan mereka adalah pilihan programatik. Ya, bagaimanapun, program makan gratis—belakangan diubah namanya menjadi “makan bergizi gratis” oleh Presiden terpilih—telah menyempurnakan kebijakan perlindungan sosial yang telah berlangsung selama ini.

Kepekaan dan kepedulian sosial, serta keseriusan Prabowo sebagai presiden terpilih dalam mengimplentasikan program makan gratis, tentu tak terlepas dari komitmen ideologisnya sebagai bagian dari “The Royal Family” PSI (Partai Sosialis Indonesia), sebuah partai besutan Sutan Sjahrir, yang dalam banyak hal terinspirasi sosialisme-liberal Eropa dan konsep negara kesejahteraan.

Seperti kita tahu, Ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo, bersama Soebadio Sastrosatomo dan Sudjatmoko, adalah lingkar dalam Sjahrir dan PSI. Sedang Ipar Prabowo, Sudradjat Djiwandono, selain ekonom senior, mantan Gubernur BI sekaligus teknokrat, adalah Mantu sekaligus Kader terbaik Soemitro. Meskipun sebagai pengikut Keynesian kedua orang terdekat Prabowo itu barangkali saja bukanlah seorang berideologi sosialis par excellent, namun pemikiran mereka jelas dipandu oleh visi ideologis anti-neoliberal.

Jelas, visi anti neoliberal ini pulalah yang memandu pandangan-dunia Prabowo dan langkah-langkah politiknya, setidaknya seperti tercermin dalam pelbagai orasi Prabowo selama ini. Bagaimana faktanya nanti? Wait and see (###)

 

Penulis: Waskito Giri S

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid