LMND Sulawesi Utara Soroti Masalah Pendidikan Tinggi Di Daerahnya

Sulawesi Utara, Berdikari Online – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW LMND) Sulawesi Utara soroti sejumlah masalah pendidikan Tinggi. Di Sulawesi-Utara total terdapat 12 Universitas, 25 Sekolah Tinggi dan 8 Akademi.

Jumlah perguruan tinggi tersebut diperuntukkan bagi 2.66 juta jiwa penduduk Sulawesi-Utara berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Juni 2021.

Dari total jumlah penduduk tersebut, hanya 188,35 ribu jiwa (7,09%) yang memperoleh pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi atau Universitas. Rinciannya, ada 972 jiwa (0,04%) penduduk lulusan S3, 10,11 ribu jiwa (0,38%) yang berpendidikan hingga jenjang S2, serta 136,19 ribu jiwa (5,13%) yang bersekolah hingga jenjang S1.

Selain itu ada pula 30,42 ribu jiwa (1,15%) penduduk Sulut yang berpendidikan hingga jenjang D3 dan 10,65 ribu Jiwa (0,4%) penduduk yang sekolah hingga jenjang D1/D2. Angka tersebut belum mengalami perubahan  signifikan di tahun 2022-2023.

Dalam survei yang dilakukan EW LMND Sulawesi Utara terungkap bahwa persoalan rendahnya minat penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi adalah persoalan ekonomi, atau kesanggupan untuk membayar biaya pendidikan.

Selain itu juga terdapat persoalan kepastian lapangan kerja setelah lulus. “Ada pertimbangan bahwa buat apa sekolah tinggi yang berbiaya mahal, apabila nantinya juga tidak ada kepastikan bekerja,” ujar Dopen Tokan, Ketua Eksekutif Kota LMND Manado yang sekaligus koordinator suvei.

Dopen Tokan menjelaskan bahwa kuisioner untuk survei tersebut dibagi ke 15 kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

Dopen melanjutkan, program Nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum mampu menyentuh secara mendasar akar persoalan pendidikan, pasalnya program tersebut belum tepat sasaran.

Selain itu, ada persoalan dengan program nasional Otonomi Kampus yang mendorong setiap kampus untuk mengelola keuangannya secara mandiri. “Pola Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai metode pembayaran berimbas pada tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi/universitas di Sulawesi-Utara, khususnya Universitas yang di kelola negara,” ujar Dopen.  

Ia kemudian memberi contoh kasus Universitas Sam Ratulangi Manado dan Universitas Manado yang rata-rata UKT-nya di kisaran angka tiga juta rupiah. Hal tersebut jelas membuat pendidikan sangatlah terasa layaknya pasar, karena tarif pendidikan tinggi seolah unit usaha guna meraup untung. Sangat ironis jika kemudian negara berdagang dengan rakyatnya apalagi di sektor pendidikan.

Pendidikan merupakan jalan utama dalam mencipta sumber daya manusia yang mumpuni,  guna terciptannya negara yang maju atau sesuai agenda nasional yaitu menuju Indonesia emas khususnya di wilayah Sulawesi Utara sendiri.

“Jika pemerintah benar-benar serius dalam hal pendidikan guna kemajuan kemajuan bangsa sudah seyogiyanya  Pendidikan Tinggi/Universitas bersifat gratis sehingga semua rakyat bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sudah sepantasnya kita meninggalkan alam pendidikan yang liberal kapitalistik dan menuju sistem pendidikan yang gratis, ilmiah dan demokratis,” tutupnya.

(Alvian)

Foto : Wisuda Unsrat, Periode IV Tahun Akademik 2018/2019 (Sumber : Bunaken.co.id)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid