Jakarta, Berdikari Online— Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melakukan audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia dalam rangka membangun kolaborasi melalui program Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, Senin 6 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, LMND menyampaikan komitmennya untuk ikut serta dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi UMKM berbasis karya lokal.
Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar menyatakan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk mempertemukan gagasan gerakan mahasiswa dengan program pemerintah dalam memperluas basis ekonomi rakyat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
“Bagi LMND, UMKM adalah pilar utama ekonomi nasional yang harus diperkuat. Kami ingin membangun kolaborasi yang konkret agar LMND dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendampingi, mendigitalisasi dan memasarkan produk UMKM lokal,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Kementrian UMKM RI yang diwakili oleh staf Ahli bidang komunikasi dan hubungan antar lembaga Sudaryano R. Lamangkona, perwakilan Deputi usaha Mikro, Deputi Usaha kecil, Biro manajemen kinerja dan kerja sama dan humas menyambut baik inisiatif LMND yang menunjukkan kepedulian terhadap penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Sudaryano juga membuka peluang bagi LMND untuk terlibat dalam berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, hingga inkubasi usaha berbasis komunitas.
“Kami berharap LMND bisa menjadi mitra untuk menjalin kerja sama dengan pihak kementrian agar dapat melahirkan model pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Sudaryano.
Hal ini sejalan dengan cita-cita konstitusi dan semangat Pasal 33 UUD 1945. Melalui sinergi ini, LMND berkomitmen menjadi jembatan antara mahasiswa, rakyat, dan pemerintah dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi nasional.
“Kami yakin bahwa ekonomi kerakyatan bukan sekadar konsep, tetapi bisa menjadi jalan konkret untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bila didukung dengan kebijakan dan kolaborasi yang berpihak pada masyarakat kecil,” tutup Isnain.
(Feby)