LBH Jakarta: 5 Alasan Menolak Wiranto Sebagai Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan nama-nama hasil perombakan atau reshuffle Kabinet, Rabu (27/7/2016). Ada 12 kursi Menteri yang dirombak.

Namun, reshuffle jilid II ini kurang memenuhi harapan publik. Salah satu nama yang paling digugat adalah Wiranto, yang ditunjuk oleh Jokowi menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menolak keras pengangkatan mantan Panglima ABRI di era rezim Orde Baru tersebut. Alasannya, Wiranto punya yang (diduga) terlibat kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu.

Berikut ini lima alasan penolakan LBH:

Pertama, dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Wiranto saat dirinya menjabat Panglima ABRI pada masa Orde Baru, meliputi: Tragedi 27 Juli di depan kantor PDI, kerusuhan Mei tahun 1998 yang mengakibatkan kekacauan di berbagai kota, tragedi Semanggi I dan Semanggi II, penculikan dan penghilangan aktivis pada tahun 1997/1998, serta kasus Biak Berdarah.

Kedua, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serous Crimes atas Crimes againt humanityterhadap kasus Timor Timur yang menunjukan gagalnya Wiranto. Ia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai Panglima ABRI dan melakukan operasi militer di Timor Timur.

Ketiga, penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam juga menunjukan pengingkaran Presiden Joko Widodo atas janjinya untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM di Indonesia dengan memilih seorang Menteri yang diduga kuat melakukan pelanggaran HAM.

Keempat, kebangkitan Orde Baru di Kabinet Joko Widodo. Terpilihnya Wiranto menjadi Menko Polhukam jelas membuka luka lama para keluarga korban dan para pencari keadilan. Seakan Presiden Joko Widodo ingin membangkitkan Orde Baru pada Era Reformasi.

Kelima, Presiden Joko Widodo telah melanggar janjinya sendiri untuk tidak melakukan bagi-bagi kursi kepada partai politik. Joko Widodo berjanji akan memilih menteri dari para profesional yang memiliki kredibilitas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia.

Karena itu, LBH Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Wiranto dari kursi Menko Polhukam. LBH Jakarta khawatir, pengangkatan Wiranto akan menjadi sinyal untuk meredam upaya pengungkapan dan penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid