Laporan Tahunan 2016 Komnas Perempuan

Komnas Perempuan menyelenggarakan Konsultasi Publik Laporan Tahunan 2016 di halaman Kantor Komnas Perempuan dengan mengusung tema: “Penguatan Gerakan Sosial untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”, Rabu (8/2/2017).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini laporan tahunan 2016 tidak disampaikan pada akhir tahun anggaran tetapi mundur hingga bulan kedua tahun 2017. Suasana mendung dan rintik hujan tak menyurutkan semangat para komisioner, badan pekerja, sejumlah aktivis perempuan serta mitra Komnas Perempuan yang hadir memadati halaman Komnas Perempuan sejak pagi hingga berakhirnya acara.

CATAHU Tahun 2016 yang diberi judul “Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara.” Dari catatan yang ada memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan atau ditangani pada 2015. Data ini dikumpulkan dari kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, kasus yang ditangani lembaga-lembaga pengada layanan maupun kasus yang diajukan gugat cerai ke Pangadilan Agama.

Menurut Azriana, Ketua Komnas Perempuan, tantangan yang dihadapi adalah status kelembagaan Komnas Perempuan yang berdasarkan Perpres masih bergabung pada satuan kerja Komnas HAM.

“Kondisi ini menghambat peran-peran strategisnya untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.

Sebagai institusi Negara yang masih di bawah satuan kerja Komnas HAM, kerja-kerja Komnas Perempuan menjadi tidak terbaca di dalam laporan Negara secara terpisah sebagai laporan kerja Komnas Perempuan.

Konsekuensi lainnya, lanjut Azriana, banyak rekomendasi Komnas Perempuan belum direspon oleh Negara secara optimal, terutama pada isu-isu yang sensitif, seperti PERDA atau kebijakan diskriminatif, rekomendasi bagi kelompok rentan (kelompok penghayat, LGBT), intoleransi terhadap berbagai kelompok minoritas, kebebasan beragama/beribadah, terhambatnya kebebasan berekspresi dan violent extremism karena semakin menguatnya konservatisme beragama.

Namun demikian ada sejumlah pengalaman sebagai pembelajaran yang dicatat, bahwa advokasi status kelembagaan Komnas Perempuan bukan hal yang sederhana. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui audiensi dengan Presiden Joko Widodo, kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, membangun pengetahuan publik tentang kekerasan seksual sama pentingnya dengan proses advokasi kebijakan. Untuk mencegah kekerasan seksual berulang, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dari berbagai perspektif bukan sebatas penghukuman pelaku tetapi juga pemulihan korban, perubahan budaya masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan jaminan regulasi.

Terlepas pada tantangan yang ada, Komnas Perempuan mencatat bahwa ada perkembangan yang cukup menggembirakan. Di mana, jumlah PERDA yang kondusif semakin meningkat pada tahun 2016, yakni 48 kebijakan kondusif dibandingkan dengan 33 kebijakan diskriminatif.

“Artinya ada peningkatan perspektif dari para aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan,” sambung Mbak Nana.

Di akhir laporan Mbak Nana menyampaikan  penerimaan dana Komnas Perempuan Tahun Anggaran 2016.

“Alokasi dana APBN tidak pernah lebih dari 10 miliar, dengan pembagian 41 % untuk honor, untuk operasional perkantoran dan 14 % untuk mendukung kerja-kerja. Kecilnya dukungan Negara untuk kegiatan dan honor menyebabkan Komnas Perempuan mencari dana lain melalui donor/hibah.

“Walau anggaran dipotong dua kali tetapi konsultasi publik laporan tahunan tidak boleh tidak terjadi,” selorohnya.

Tanggapan atas laporan tahunan tersebut disampaikan oleh perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyampaikan apresiasi atas kinerja Komnas Perempuan,

“Dengan anggaran terbatas Komnas Perempuan mampu melaksanakan program yang sangat luas, ” kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus di Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Nyimas Aliah

Salah satu penanggap laporan tahunan 2016 Komnas Perempuan adalah Sophie Haque dari Lentera & Joint Task Force (JTF). Sebelum menyampaikan tanggapannya, Sophie menjelaskan bahwa Joint Task Force (JTF) adalah sebuah gerakan publik yang difasilitasi pendiriannya oleh Komnas Perempuan.

JTF  terdiri dari 40 organisasi dan dibentuk sejak tahun 2015 dalam sebuah Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Adapun maksud dan tujuan dari pembentukan JTF adalah  mendorong segera disyahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui gerakan dan dukungan publik.

“Banyak masyarakat yang bukan dari latar belakang aktivis menginginkan penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual, tetapi tidak tahu harus bagaimana dan kemana menyalurkannya. Hal itulah yang menjadi latar belakang dibentuknya JTF. Joint Task Force mewadahi kerelawanan masyarakat sebagai bagian menggalang dukungan publik,” tegasnya.

Harapannya, ke depan JTF mampu menjadi wadah yang bukan hanya menjadi kepanjangan tangan dari Komnas Perempuan tetapi mampu melakukan gerakan sosial yang efektif.

Banyak pihak yang menilai bahwa Laporan Tahunan Tahun 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ini adalah sebuah pertanggungjawaban kepada publik dan bentuk komitmen Komnas Perempuan untuk tetap hadir dan menjadi rumah bagi perempuan korban kekerasan.

“Komnas Perempuan merupakan mimpi feminis yang menjadi kenyataan, mimpi yang jarang terjadi, dan sulit terjadi, nyatanya terjadi di Indonesia,” tutur Kemala Chandrakirana.

Siti Rubaidah

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid