Kriminalisasi Terhadap Bacaan

Tahun 2020, di Pinrang, Sulawesi Selatan, empat orang pemuda ditangkap polisi. Anak-anak muda ini dituding sebagai pengikut anarkisme.

Untuk mendapatkan pembuktikan, polisi tak hanya mengejar pengakuan keempat pemuda itu dengan penyiksaan[1], tetapi juga menyita buku-buku.

Ada puluhan buku yang disita polisi sebagai barang bukti, seperti Seks dan Revolusi karya Jean Paul Sartre, Pemberontakan Petani Banten karya Sartono Kartodirdjo, Kitab anti Bodoh karya BO Bennett.

Ada juga buku Anarkisme dan Sosialisme yang ditulis G. V. Plekhanov dan Hati Nurani Seorang Demonstran karya Hariman Siregar.

Di persidangan, keempat anak muda itu didakwa pasal-pasal penghasutan, terutama pasal 15 UU No 1 tahun 1946 dan pasal 160 KUHP. Keempat pemuda itu diputuskan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 6 bulan 25 hari.

Di Indonesia, kejadian seperti ini sudah merentang lama, dari sejak Orde Baru hingga sekarang. Mungkin kita bisa menilik akarnya di zaman kolonial Belanda. Saat itu, kira-kira tahun 1917, Belanda memberi label “bacaan liar” terhadap buku-buku dan bacaan yang bersikap kritis terhadap kolonialisme.

Di masa Orde Baru, selain razia buku-buku yang dicap kiri, ada kasus yang menggemparkan: penangkapan tiga anak muda, yaitu Bambang Subono, Bonar Tigor Naipospos, dan Bambang Isti Nugroho, karena membaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer.

Dua dekade setelah Orde baru runtuh, kejadian serupa masih terus berulang. Kriminalisasi terhadap pikiran dan bacaan terus terjadi. Razia dan pembakaran buku marak dari tahun ke tahun.

Korea Selatan pernah bernasib serupa. Tepatnya di tahun 1980-an, ketika negeri gingseng itu terantuk dengan kediktatoran militer di bawah Jenderal Chun Doo-hwan.

Di tahun 1981, ada kasus yang menjadi sorotan: kasus burim. Saat itu, rezim Chun Doo-hwan menangkapi aktivis pro-demokrasi dengan tudingan komunis, termasuk aktivis mahasiswa.

Sekelompok mahasiswa progresif di Busan, yang menjalankan sebuah klub buku, menjadi sasaran penangkapan. Sebanyak 22 orang aktivis di tangkap, termasuk sejumlah mahasiswa. Mereka dituduh komunis dan simpatisan Korea Utara.

Kejadian nyata ini diangkat ke layar lebar oleh sutradara Yang Woo-suk, pada 2013, lewat film berjudul “The Attorney”.

Pemeran utama film ini adalah Song Woo-suk (diperankan oleh Song Kang-ho), seorang pengacara real estate dan pajak ternama di Busan.

Awalnya, Song hanyalah seorang ayah yang bekerja sebagai kuli bangunan demi membiayai kehidupan keluarga barunya.

Namun, kegigihannya untuk belajar berhasil mengubah jalan hidupnya. Dia menjadi pengacara. Meski hanya lulusan SMA, Song sangat jeli membaca peluang. Ia membuka kantor pengacara real-estate.

Dengan cepat, nasibnya berubah. Ia bisa membeli rumah dan menghidupi keluarganya. Belakangan, ketika semua pengacara juga mulai mengurusi real-estate, Song beralih menjadi pengacara pajak.

Di masa sukses itu, Song terkenan masa-masa susah dalam hidupnya. Salah satunya: dia melarikan diri dari kedai milik buk Soon-ae.

Nah, setelah sukses itu, Song kembali ke kedai Bu Soon-ae untuk membayar utang-utangnya. Ia mengajak keluarga dan kawan-kawannya makan di warung itu.

Pada awalnya, Song ini termasuk tipe warga negara yang patuh. Dia tidak begitu mendukung demonstrasi mahasiswa. Sebagai orang susah yang berhasil menjadi pengacara sukses, Song beranggapan setiap orang bisa menemui kesuksesan itu. Asalkan: dia mau belajar dan bekerja keras.

Bagi Song, tugas mahasiswa bukanlah demonstrasi, melainkan belajar yang serius. Dengan begitu, dia akan bisa mengubah hidupnya. Bahkan kelak bisa mengubah dunia.

Hingga, pada suatu hari, Park Jin-woo (diperankan oleh Im Si-wan, anaknya si ibu pemilik kedai, ditangkap polisi karena terlibat klub buku.

Park dituduh komunis karena buku-buku yang dibacanya. Dia juga dituduh sebagai pendukung Korea Utara dan sedang mempersiapkan revolusi komunis. Singkat cerita, Park dan kawan-kawannya dijerat UU Keamanan Nasional.

Ibunya Park, Bu Soon-ae, sang pemilik kedai, mendatangi pengacara Song untuk meminta tolong. Merasa bersimpati, juga menemukan kejanggalan di balik kasus ini, Song pun bersedia.

Di sinilah sikap politik Song pelan-pelan berubah. Dia menyadari, buku-buku yang dibaca oleh Park dan kawan-kawanya sebetulnya buku biasa. Buku itu tak serta merta menjerumuskan orang menjadi komunis.

Lebih jauh, Song juga mengetahui kalau Park dan kawan-kawannya disiksa dengan keji oleh polisi untuk mendapatkan bukti pengakuan.

Salah satu buku yang dijadikan bukti untuk mengkomuniskan Park dan kawan-kawan adalah buku berjudul “What is History?” karya Edward Hallet Carr. EH Carr, sang penulis buku itu, adalah seorang sejarawan dan pernah tinggal di Uni Soviet.

Demi membantah tuduhan itu, Song meminta konfirmasi dari Konsulat Inggris. Konsulat Inggris menyebut EH Car bukanlah propagandis komunis. Bukunya, What is History, bukanlah buku yang menganjurkan komunisme.

EH Carr memang seorang yang terpengaruh marxisme. Namun, cara pandangany soal sejarah sangat menarik untuk dijadikan sudut pandang.

Bagi EH Carr, sejarah adalah suatu dialektika antara masa sekarang dan masa lampau. Ia tak sependapat dengan objektivisme sejarah. Sebagai sebuah kejadian yang sudah berjarak jauh di masa lampau, orang terkadang memungut kepingan peristiwa sejarah sesuai dengan pengalaman dan sudut pandangnya.

Lucunya, buku-buku yang dicap literatur subversif itu diperjualkan secara terbuka di toko-toko buku, bahkan menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Seoul.

Tapi, yaa…meskipun Song sudah bersusah payah untuk membela para aktivis muda itu, tetapi putusan pengadilan yang dikontrol rezim militer tak bisa memihak demokrasi dan hak azasi manusia.

Lalu, apa yang menarik dari film “The Attorney” ini?

Indonesia dan Korea Selatan sama-sama pernah mengalami masa kelam di bawah kediktatoran. Malahan, Indonesia mengalami kediktatoran lebih lama: 32 tahun.

Yang berbeda, Korea memasuki demokrasi dengan menciptakan garis demarkasi yang tegas dengan masa lalunya yang tegas. Selain terus memberi napas kepada masyarakat sipil sebagai motor utama gerakan demokratisasi, Korea juga berkisah kepada generasi masa kini tentang buruknya masa kediktatoran lewat film-film.

Lewat The Attorney, Korea berbicara ke generasi masa kini tentang betapa kelamnya kehidupan di bawah kediktatoran. Kekuasaan dan pengadilannya yang korup. Juga tentang perjuangan untuk merebut demokrasi yang berdarah-darah.

Setidaknya, ada lusinan film Korea yang menyingkap kelam-pekatnya masa kediktatoran, dari The Attorney (2013), May 18 (2007), A Taxi Driver (2017), 1987: When the Day Comes (2017), A Petal (1996), The Old Garden (2006), dan lain-lain.

Di Indonesia, sudah berapa film yang mengangkat masa kelam rezim Orde Baru? Yang ada, film yang memberi legitimasi sejarah bagi Orde Baru, yakni Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI (1984), masih kerap diputar hingga kini.

Di negeri kita, alih-alih memberi napas pada gerakan sipil, negara masih kerap alergi pada kritik dan protes. Ada banyak kasus pembubaran diskusi dan aksi, kriminalisasi aktivis, hingga serangan digital: peretasan akun aktivis dan website-website yang kritis, doxing, hingga pengacaman melalui medsos.

RINI HARTONO

THE ATTORNEY | Durasi: 127 menit | tahun produksi: 2013 | Negara: Korea Selatan | Sutradara: Yang Woo-suk | Pemain: Song Kang-ho, Kim Young-ae, Oh Dal-su, Im Si-wan, dan Kwak Do-won.


[1] Baca laporan Eko Rusdianto dari BBC Indonesia di: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55328316

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid