KOPER HAM: Di bawah Jokowi-JK, Pelanggaran HAM Meningkat!

Komitmen pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Azasi Manusia (HAM) masih sangat rendah. Buktinya, pelanggaran HAM yang berkenaan dengan hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya terus meningkat.

Penilaian ini disampaikan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Peringatan Hari HAM (KOPER HAM) melalui siaran pers, Senin (7/12/2015).

Dalam siaran pers tersebut, KOPER HAM membeberkan sejumlah bukti yang memperlihatkan rendahnya komitmen pemerintahan baru terhadap penegakan HAM.

Pertama, Jokowi masih belum memiliki keberanian untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan tetap tidak mengeluarkan keputusan presiden untuk membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Sebaliknya, Jokowi justru lebih mengangkat wacana rekonsiliasi untuk menutup wacana mengadili para penjahat pelanggaran HAM berat. Belakangan, pemerintah juga mengecam upaya menuntut penuntasan tragedi 65 melalui International People`s Tribunal.

Kedua, Jokowi-JK minim komitmen dalam pemberantasan korupsi dan kriminalisasi. Terhitung sejak awal tahun sampai akhir tahun, sudah tercatat ada 49 kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri terhadap pimpinan KPK, penyidik KPK, Komisioner Komnas HAM, Media Massa dan pendukung gerakan anti korupsi. Dan ironisnya, Jokowi tidak bertindak tegas untuk menghentikan kriminalisasi itu. Jokowi juga tidak tegas melawan serangkaian usaha pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi.

Ketiga, sistem peradilan, khususnya peradilan pidana, belum menunjukkan tanda-tanda perubahan kearah yang lebih baik. Isu reformasi KUHAP dan KUHP justru tidak mencerminkan sikap tegas dari pemerintah untuk menciptakan sistem dan aturan hukum yang berlandaskan Hak Asasi Manusia. Masih berlarutnya pembahasan RKUHAP, masih terdapatnya delik-delik yang mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan beragama, dan masih diberlakukannya hukuman mati, menjadi bukti bahwa reformasi KUHAP dan KUHP kearah yang lebih baik masih membutuhkan jalan panjang.

Keempat, pemerintahan Jokowi-JK membungkam kebebasan berpendapat. Aparat kepolisian secara terstruktur menjadi sangat represif terhadap warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum. Sebut saja represifitas aparat dalam menyikapi aksi menolak PP Pengupahan yang berujung dengan kriminalisasi 23 buruh, propaganda pemerintah untuk menghalangi mogok nasional, dan yang terakhir adalah penangkapan 306 pemuda-pemudi papua dalam aksi ekspresi identitas papua di Jakarta.

Kelima, mengorbankan buruh demi kepentingan investasi. Komitmen Jokowi dalam menyejahterakan warga Negara menjadi sangat dipertanyakan dengan diterbitkannya PP Pengupahan. Substansi PP pengupahan sejatinya bukanlah formula untuk menyejahterakan, melainkan merupakan kebijakan yang akan memiskinkan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Selain itu, PP Pengupahan juga menegasikan esensi dari serikat buruh yang berperan dalam menyejahterakan buruh.

Keenam, mengkapitalisasi sumber daya alam. Mandat konstitusi untuk menggunakan segala kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat belum benar-benar diterapkan. Praktik swastanisasi air yang telah dinyatakan inkonstitusional dan juga melawan hukum oleh lembaga peradilan disikapi dengan arogansi pemerintah yang justru mengupayakan penerbitan instrumen hukum untuk tetap melegalisasi swastanisasi air. Begitupula dengan kekayaan tambang di Papua yang masih terus dikeruk oleh Freeport dan tidak adanya keberanian pemerintah untuk mengusir Freeport keluar dari Papua.

Ketujuh, penggusuran paksa terhadap masyarakat miskin kota meningkat. Upaya penggusuran yang dilakukan setahun terakhir masih dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa adanya musyawarah tulus, keterlibatan oknum tentara, dan tidak tersedianya solusi alternatif bagi warga yang tergusur juga menjadi bukti bahwa tahun ini pelanggaran HAM masih dibiarkan.

Kedelapan, menguatnya militerisme. penguatan militer di bawah Jokowi-JK ini ditandai dengan banyaknya memproduksi MoU antara TNI dengan kementerian/Instansi terkait bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Sehingga MoU tersebut menjadi legitimasi bagi TNI untuk masuk dalam sector sipil. Sehingga fungsi TNI bukan hanya bidang pertahanan tapi menjadi bidang keamanan.  MoU tersebut melanggar UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Selain itu, Melalui kementerian pertahanan melakukan militerisasi di sector sipil dengan mengadakan program bela Negara, yang mana program bela Negara dibawah kementerian pendidikan, bukan di kementerian pertahanan. Sehingga program bela Negara merupakan militerisasi di sektor sipil.

Ulfa Ilyas

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid