Konflik Agraria Berujung Kriminalisasi Petani, Posisi Polri Dipertanyakan

Jakarta, Berdikari Online – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Eksistensi Polri Dalam Penanganan Konflik Agraria”, Jumat, (6/10) di  Kedai Tempo,  Utan Kayu, Jakarta.

Fitrah Awaludin S.H, Biro Advokasi dan HAM, Pengurus Pusat Serikat Tani Nelayanl (PP-STN) menuturkan bahwa sengketa lahan yang berujung penangkapan 6 orang petani Jambi serta 1 orang sopir pengangkut  Sawit tidak sesuai SOP dan terjadi pelanggaran HAM serta indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum pihak koperasi milik PT. RKK yang izin usahanya telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 18/G/2012/PTUN.JBI jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :21/B/2013/PT.TUN-MDN jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 336 K/TUN/2013, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 105 PK/TUN/2014. atas Gugatan PT Wirakarya Sakti (“PT WKS”) karena berada pada lahan konsesi Hutan Tanaman Industri milik PT WKS seluas kurang lebih 2.391 ha. Artinya Koperasi Fajar Pagi bukanlah pemilik lahan Perkebunan Sawit. Dengan demikian Pelapor tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing sebagai Pelapor tindak pidana pencurian Sawit yang dituduhkan kepada pihak terlapor Ardiansah.

Bahwa Tim Penasehat Hukum Ardiansah dalam Perkara Praperadilan Nomor: 15/Pid.Pra/2023/PN.JMB terdapat dugaan penyalahgunaan prosedur dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik Direskrimum Polda Jambi dalam proses penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan Ardiansah. Selain itu, Surat Pemberitahuan Penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan belum pernah ditembuskan kepada Keluarga Ardiansah sehingga tidak sah dan cacat hukum.

Sementara itu Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum, Komite I DPD RI yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi itu menyatakan: sangat menyayangkan sikap Polri dalam hal ini Polda Jambi  yang arogan terhadap Petani Jambi. Filep Wamafma mendorong agar konflik di Jambi harus mengedepankan musyawarah mufakat melalui sistem Restoratif Justice, ketimbang harus diselesaikan dengan cara kekerasan maupun naik di meja hijau. Karena, cost yang dikeluarkan akan sangat merugikan pihak petani yang notabene adalah masyarakat dengan pendapatan yang relatif rendah.

“Jika tidak bisa menyelesaikan melalui jalur yang baik,  DPD RI akan mengambil alih kasus Petani Jambi melalui Kapolri berdasarkan pengaduan yang telah masuk kepada kami,” ucap Dr. Filep memperingatkan Polres maupun Polda Jambi.

“Netralitas Polri dibutuhkan dalam penanganan konflik yang sedang bersengketa. Penghormatan terhadap proses hukum yang berlangsung harus dihormati oleh Polri dengan tidak memihak kepada pihak manapun, apalagi studi kasus yang terjadi di Jambi, ada oknum kepolisian yang berpihak kepada perusahaan dengan menindak-lanjuti laporan polisi oleh pihak pelapor yang legal standingnya tidak sah di mata hukum,” timpa Mangapul Silalahi Waketum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

Mangapul melanjutkan bahwa persoalan di tubuh Polri sudah bukan hal baru lagi bagi kita. Persoalan di Rempang misalkan,  kasus Kanjuruhan di Malang serta persoalan internal Polri itu sendiri yang melibatkan petinggi Polri telah menorehkan catatan buruk serta membuat masyarakat pesimis dalam penanganan hukum di Indonesia.

“Oleh karena itu, pentingnya gerakan rakyat terus mengonsolidasikan diri dan tidak diam terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi,” pesannya.

Ketua umum LMND Samsudin Saman pun menyampaikan kritik kepada pihak Mabes Polri yang tidak berani hadir dalam undangan yang dilayangkan oleh pengurus EN-LMND terkait pendekatan Polri dalam menangani konflik agraria yang begitu meluas di Indonesia. Salah satunya ialah konflik agraria yang menimpa Petani Jambi yang melibatkan kesatuan Polda Jambi.

“Hal ini semakin menegaskan posisi Polri yang tidak dapat menjalankan fungsi sebagai pengayom serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Samsudin.

Samsudin menegaskan bahwa LMND ke depan bersama STN dan gerakan rakyat akan melakukan advokasi lanjutan hingga permasalahan Petani Jambi dapat terselesaikan.

“Kita akan menggalang massa dan melakukan aksi selama 3 bulan ke depan di Mabes Polri, DPR RI, KLHK, Kementerian ATR/BPN, dan Istana Negara,”  terang Samsudin.

Perlu diketahui, berdasarkan investigasi lapangan yang disampaikan langsung oleh Ketua umum STN Ahmad Suluh Rifai, kasus ini bermula pada Tahun 2008, munculnya HGU PT. RKK seluas 682 Hektar yang terdiri dari 306 Hektar hutan yang merupakan HGU HTI PT. WKS dan APL 376 Hektar (HGU di atas Izin HTI) di mana PT. RKK menanam Sawit melebihi HGU di dalam hutan seluas 2085 Hektar.  Tindakan ini merupakan kejahatan perkebunan yang merugikan negara dan PT.WKS sebagai pihak pertama yang telah memperoleh ijin usaha sejak tahun 2004. Karena itu PT. WKS menggugat PT. RKK di pengadilan dan menang di semua tingkat persidangan.

Sementara itu, Petani Jambi yang tergabung dalam Empat KTH mengajukan Hak Kelola dalam hal ini Perhutanan Sosial di lahan hutan seluas 2085 Hektar dan Hutan eks HGU PT. RKK seluas 306 Hektar yang merupakan areal HTI PT. WKS yang dicaplok PT. RKK kepada Kementerian LHK RI.  Sekarang, posisi pengajuan sedang menunggu verifikasi teknis yang terhambat karena belum di batalkannya HGU PT. RKK oleh kementerian ATR/BPN RI. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dalam Psl 14,15, Psl 31,32,33 menyebutkan HGU hapus karena dibatalkan oleh Menteri berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

 

(Umbu Tamu Praing)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid